Terkait Wisata Halal, Ini Pandangan Lengkap TGB

0
82
Foto : Dr TGB HM Zainul Majdi di Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Kamis 8 November 2018. Mengisi seminar Modernisasi Pariwisata Halal dengan Pendekatan Multidisipliner. Hadir juga Dery Rossianto, Kepala Divisi Pengembangan Ekonomi Bank Indonesia Jawa Timur (paling kiri) (MetroNTB/Ist)

Madura, MetroNTB.com -Tokoh nasional asal NTB TGB HM Zainul Majdi menjadi pembicara mengenai wisata halal di Universitas Trunojoyo Madura (UTM). Hadir juga Rektor UTM Dr M Syarif serta Dery Rossianto, Kepala Divisi Pengembangan Ekonomi Bank Indonesia Jawa Timur.

“Bicara wisata halal jangan terpikir ini membatasi,” kata TGB, Kamis (8/11).

ADS IRZANI

Menurut TGB, wisata halal Ini kreasi dan segmen baru. Menghadirkan kemungkinan dan alternatif dalam wisata. Indonesia punya peluang besar jadi pusat wisata halal. Selain Abu Dhabi, ada yang bersiap yaitu Malaysia.

“Dengan demikian wisata halal menjadi sesuatu yang menarik,” sambungnya.

Dijelaskan Doktor Ahli Tafsir ini, NTB menjadi provinsi pertama mengembangkan muslim friendly tourism. Awalnya, saat konsep ini dikemukakan banyak yang menolak. Bahkan, yang menolak dari kalangan muslim sendiri.

Setelah melalui eksperimen tiga tahun sejak 2015 di NTB, wisata halal justru menghadirkan pasar pariwisata baru.

“Pada 2015 ke Tahun 2016, ada peningkatan dari wisatawan dari timur tengah sebanyak 190 persen. Sedangkan dari Malaysia meningkat 43 persen,” terangnya.

“Ini diminati oleh wisatawan muslim, ketika hadir NTB dengan wisata halal mereka mengalihkan wisata ke Indonesia,” tambahnya.

Cucu Pahlawan Nasional Maulanasyeikh TGH Zainuddin Abdul Madjin ini mengungkapkan, wisata halal Itu bisa diterapkan di Madura. Ada keunikan di Madura yang tak dimiliki daerah lain.

“Semua tahu di Madura banyak masyayikh, banyak masyarakat ingin berziarah. Destinasi ini jelas yang islami, itu masuk wisata halal,” bebernya.

TGB mengungkapkan, sejak awal ketika membangun wisata halal, harus ada visi yang jelas. Ada visi jangka panjang. Para pemangku amanah, eksekutif dan legislatif ada komitmen yang sama. Diwujudkan dalam dokumen yang mengikat.

“Untuk wisata halal Di NTB sudah mensolidkan visi di tataran pemangku kebijakan,” tuturnya.

Berikutnya, lanjut TGB, menjelaskan ke bupati/walikota. Disusul perbitan aturan, mulai dari peraturan gubernur, peraturan daerah (perda) dan perda di kabupaten/kota.

“Kemudian penyusunan APBD dapat diarahkan mendukung program ini (wisata halal, Red),” urainya.

Lebih jauh, regulasi ini penting karena berkaitan dengan budgeting policy (kebijakan penganggaran). Kemudian mengajak tokoh yang didengar untuk terlibat. Pulau Madura hampir sama dengan NTB.

“Kalau tuan guru bicara akan didengar. Ada yang kurang, para tuan guru akan melakukan pendekatan. Itu dijelaskan dengan baik, maka ini akan menerapkan islam rahmatan lil alamin,” jelasnya.

Berikutnya, kata TGB, pemerintah menggadeng lembaga pendidikan. Perannya untuk menjelaskan secara akademik mengenai wisata halal. Termasuk mengajak pondok pesantren terlibat. Menjadi bukti, bagaimana islam bisa membuka pintu ekonomi.

“Eksperimen NTB itu bisa menghadirkan tingkat kesejahteraan, menurunkan persentase pengangguran. Sebagai pionir eksperimen ini jauh dari sempurna, langkah kedua bisa dilakukan di Madura,” ucapnya.

Saat ini, tambah TGB, promosi di NTB tidak lagi bilingual (dua bahasa), Indonesia dan Inggris. Ada Arab dan Mandarin.

“Guide berbahasa Arab belum banyak, itu nanti alami akan meningkat. Gandeng ponpes untuk bahasa Arab,” imbuh TGB lagi.

Bicara wisata halal atau muslim friendly tourism, kata TGB, sebelum di deklarasikan, wisata halal itu sudah ada. Namun itu berjalan alami, tanpa konsep utuh.

Ketika membuka diri dan mendeklarasikan wisata halal, maka menjahit dalam bingkai kebijakan yang utuh.

“Dari skala kecil ke industri, tahap awal difasilitasi oleh pemerintah. Dimulai dari sertifikasi halal, hingga makin meningkat,” tukasnya. (**)

Comments

comments