Satgas Saber Pungli NTB Perkuat Pencegahan Dan Penindakan

0
77

MATARAM, MetroNTB.com – Memasuki tahun 2018 ini, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Provinsi NTB terus memperkuat aksi pencegahan dan penindakan pungli yang menyasar seluruh instrumen pelayanan publik di NTB.

“Mengingat praktek pungli telah berdampak buruk bagi tatanan hidup bermasyarakat dan berbangsa,” ujar Ketua Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi NTB yang juga Irwasda Polda NTB, Drs. Ismail Bafadal didampingi Inspektur Provinsi NTB, Ibnu Salim saat memimpin rapat Koordinasi Pemberantasan Pungli di NTB, di ruang Rapat  Ditreskrimsus Polda NTB, Rabu (7/2)

Maka kepada seluruh kelompok Kerja (Pokja) pada Unit Pemberantasan Pungli (UPP) ditingkat Provinsi maupun UPP Kabupaten/Kota se-NTB diminta terus memperkuat program aksi pencegahan dan penindakan yang fokus dan konkrit.

“Sehingga aksi tersebut diharapkan mampu mendeteksi sekaligus mengamputasi modus-modus baru praktek kejahatan pungli yang trendnya semakin canggih,” harapnya

Rapat Koordinasi yang diikuti para Wakil ketua dan Sekretaris I Satgas Saber Pungli NTB, GP. Aryadi, bersama Para Ketua UPP dan segenap Pokja Pokja tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota tersebut, selain membahas penajaman rencana aksi-aksi konkrit yang dilaksanakan oleh seluruh Pokja-pokja, juga masing-masing UPP Kabupaten/Kota dan ketua -ketua pokja memaparkan progres kegiatan dari program aksi yang telah dilakukannya, sekaligus melaporkan peta dan trend pungli dari hasil evaluasi dan monev penyelesaian kasus selama ini.

Dalam rakor ini, juga disepakati mekanisme koordinasi dan pelaporan antara  pokja UPP provinsi dengan wilayah Kabupaten Kota, termasuk mekanisme pelaporan ke UPP Provinsi yang bertugas mengkoordinasikan pelaporan  kegiatan dan progres pencegahan dan pemberantasan pungli di NTB untuk dilaporkan ke UPP pusat.

Dilaporkan juga oleh ketua UPP dari masing masing polres Kabupaten/kota bahwa Organisasi UPP Kabupaten Kota masih terlalu gemuk, sehingga kurang efektif dan lincah dalam bertindak.

Misalnya di Kota Mataram dan KLU, termasuk juga di kabupaten/ kota lainnya, jumlah Personil Saber pungli sangat banyak, sementara yang benar-benar terlibat dalam aksi operasional tidak semuanya.

Struktur yang gemuk tersebut menyebabkan alokasi anggaran saber pungli lebih banyak tersedot untuk honor, sementara biaya operasional masih minim.

Untuk itu, disepakati untuk merevitalisasi struktur organisasinya, menjadi lebih ramping tapi efektif dan berkinerja tinggi.

Dalam kesempatan tersebut, Inspektur Provinsi NTB, Ibnu Salim mengungkapkan bahwa NTB merupakan kelompok daerah  Provinsi pertama bersama 6  provinsi lainnya di Indonesia yang membentuk Satgas Saber pungli  tahun 2016 berdasarkan instruksi Presiden RI, Joko Widodo.

Pembentukan ini sebagai bukti nyata betapa tingginya komitmen  Gubernur TGB memberantas pungli dan menegakkan integritas Birokrasi dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

“Oleh karenanya, saya mengajak segenap Tim operasional saber pungli se-NTB untuk terus memperkuat program aksi dan aktif melaporkan setiap progres pelaksanaan kegiatannnya sebagai wujud akuntabilitas kepada masyarakat dan  kepada Kepala Daerah masing-masing,” ajaknya.

Comments

comments