Raih Kapabilitas APIP Level 3, Inspektorat NTB Semakin Bertaring Dan Pede

0
91

MATARAM, MetroNTB.com – Suatu perjuangan tidak akan pernah sia-sia, terlebih jika didasari optimisme dan semangat pengabdian yang tinggi.

Demikian pula keberhasilan meningkatkan kapabilitas APIP mencapai level 3 di institusi pengawasan internal Pemerintah Provinsi NTB tidaklah diraih begitu saja, melainkan melalui proses yang berliku dan panjang.

ADS IRZANI

Kapabilitas APIP adalah suatu kemampuan atau integritas yang harus dimiliki oleh setiap APIP dalam menunaikan peran pengawasan secara efektif dan efisien. Kapabilitas itu terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi SDM.

Inspektur Provinsi NTB, Ibnu Salim, SH. M.Si mengakui bertahun tahun lamanya, kapabilitas APIP di Inspektorat Provinsi NTB selalu berada di level 1 dan level 2 saja. Kapabilitas yang demikian menyebabkan para auditor atau APIP di Inspektorat dipandang sebelah mata dan tidak bergigi.

Menurutnya, kapabilitas level 1 dalam penilaian kualifikasi APIP merupakan kategori terendah.

“Sebab pada level 1, APIP belum mampu memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan belum dapat mencegah korupsi,” ujarnya

Jadi APIP pada level ini, kata Abah Ibu sapaan akrabnya, hanya mampu melakukan pemeriksaan biasa. Namun pada Kapabilitas level 2 sudah sedikit lebih maju, yakni APIP sudah mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi.

“Hanya pada level inilah  APIP kita berada, dan bertahun-tahun lamanya,” tutur Inspektur yang pernah merangkap sebagai penjabat Bupati Lombok Tengah itu saat memberikan kata pengantar pada acara pembekalan dan pengarahan dari Sekda NTB, Ir. H. Rosiady Sayuti, kepada seluruh ASN Inspektorat Provinsi NTB, Jumat lalu di halaman Kantor Inspektorat Provinsi NTB.

Ia mengungkapkan bahwa untuk mencapai kapabilitas  APIP level 3  yakni APIP yang sudah memiliki kualifikasi kemampuan dan ilmu untuk menilai sisi efisiensi, efektivitas dan keekonomisan suatu kegiatan, serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pada seluruh OPD, dibutuhkan perjuangan panjang sekaligus pengorban dan kerja keras dari seluruh jajarannya.

Pengorbanan yang dimaksud Abah Ibnu adalah komitmen bersama untuk mau meninggalkan mindset dan cultureset yang cenderung mengartikan tugas APIP sekedar untuk mencari kesalahan semata. Bahkan bekerja sekedar untuk menggugurkan kewajiban semata.

“Padahal APIP sebenarnya juga punya peran besar untuk memberikan bimbingan, konsultasi dan menawarkan solusi untuk menuju kebaikan,” ujarnya.

Oleh karena itu, sejak diberi amanah sebagai Inspektur oleh Gubernur TGB, ia mengaku aspek prioritas yang digarapnya adalah  pembenahan dan penguatan pada aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik.

Yakni memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana atau manajemen dan kemampuan sumber daya manusia APIP sehingga memiliki  kapabilitas yang tinggi untuk mampu menjakankan tugas dan fungsi pengawasan intern yang kuat dan efektif.

“Alhamdulillah, ikhtiar itu kini mulai menampakkan hasil yang membuat APIP Inspektorat NTB semakin percaya diri (pede) dan kian bertaring dalam mengawal ihktiar reformasi birokrasi bersih dan melayani yang dicanangkan Gubernur TGB dalam visi misi pemerintahannya, ungkap Abah Ibnu.

Selain meningkatkan kapalitas APIP, langkah strategis lain yang dilakukannya adalah menyesuaikan kelembagaan Inspektorat dengan peran dan fungsi yang diemban, terutama dalam penegakan integritas birokasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi dan pungli, serta penanganan pengaduan masyakat.

Serta fungsi yang tidak kalah pentingnya adalah pemetaan dan penganan kasus-kasus yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun negara.

Maka, untuk membantu menangani kasus kasus seperti itu, kata Ibnu Salim, di Inspektorat Provinsi NTB telah dibentuk struktur kelembagaan Inspektur Pembantu Khusus yang disebut Irbansus, yang saat ini dijabat oleh Gede Putu Aryadi, S.Sos. MH dan Irban-irban lainnya.

Dengan cara demikian, pihaknya kini optimis bahwa ikhtiar reformasi birokrasi bersih dan melayani yang dicanangkan Gubernur NTB, Tuan  Guru Bajang (TGB ), insyaAllah akan tercapai.

Meski kapabilitas level 3 ini belum merupakan suatu yang paling ideal, namun menurutnya, prestasi ini akan dijadikannya kekuatan pemicu untuk mencapai kapabilitas Level 4 yang disebut juga level Managed, dimana pada level ini APIP sudah mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Target terakhirnya, tutur Ibnu tentu untuk mencapai kapabilitas level 5  sebagai level tertinggi yang disebut juga Optimizing.

Pada Level ini menurutnya para aparatur pengawas internal Pemerintah (APIP) diharapkan sudah memiliki kualifikasi sebagai agen perubahan.

Ibnu juga menjelaskan bahwa saat ini belum banyak Insitusi pengawasan di Indonesia memiliki APIP pada kapabilitas level 3. Bahkan yang diketahuainya secara nasional, jumlahnya masih bisa dihitung dengan jari.

“Baru sekitar 2-5 persen dari seluruh institusi APIP di Indonesia,” terangnya

Sementara, Sekda NTB, Ir. H. Rosiady Sayuti dalam arahannya kepada seluruh ASN Inspektorat Provinsi NTB menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas prestasi yang diraih segenap jajaran inspektorat Provinsi NTB hingga akhir tahun 2017 yang dinilainya cukup prestisius.

Prestasi itu menurutnya merupakan bukti nyata dari besarnya komitmen dan ikhtiar pengabdian yang sungguh sunguh  dan saling melengkapi dari seluruh ASN yang ada.

Pak Ros sapaan Akrabnya, saat itu bahkan sempat meminta agar kehebatan APIP dalam meningkatkan kapabilitasnya, ditularkan pada semua Organisasi Perangkat Daerah lainnya di lingkungan pemerintah Provinsi NTB melalui implementasi pengawasan yang efektif.

“Yakni dengan cara mengaksessment OPD agar mampu melaksanakan tata kelola dengan mutu yang sangat baik, menuju zero temuan dan terwujudnya birokrasi yang berintegritas tinggi,” tandasnya

Sekda juga mengingatkan pentingnya ASN dan birokrasi secara keseluruhan untuk menegakkan netralitas dalam proses politik demokrasi yang sedang berlangsung.

“Hak demokrasi ASN hanya dimanfaatkan didalam bilik suara, bukan untuk dipamerkan diruang publik, apalagi di sektor layanan publik,” ujar Pak Ros mewarning semua ASN agar taat dan patuh pada asas dan ketentuan yang berlaku.

Comments

comments