Produksi Hegemoni di Ruang Publik : Ada Apa dengan Polemik Nama Baru Bandara Internasional di Lombok ?

0
256
Foto Ilustrasi (Source Google Rayapos.com)

OPINI – Akhir-akhir ini, Lombok tak pernah berhenti bergejolak. Setelah kebisingan di media sosial akibat gempa yang bertubi-tubi, kali ini masyarakat Lombok gaduh akibat pemberian nama baru Bandara International Lombok (BIL)/ Lombok International Airport (LIA) menjadi Zainuddin Abdul Madjid International Airport, kalau saya tidak keliru disingkat ZAMIA, berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan Ri nomor KP 1421 tahun 2018. Walaupun BIL sudah cukup lama diganti menjadi LIA, orang-orang Lombok tetap saja susah dibelokkan lidahnya, kalau mau ke bandara mereka bilang mau ke BIL. Saya sendiri tidak pernah menyebut LIA, lebih suka nama BIL, kedengarannya maskulin. Tapi, hari ini orang-orang tidak terima nama itu diganti lagi menjadi ZAMIA. Apa pasal?, apa kedengaran feminin?

Ruang dan Sejarah Kilas Balik

ADS IRZANI

Valencia, suatu kota di Spanyol, pernah menjadi pusat ekonomi pada masa Kerajaan Aragon pada abad keempat belas dan kelima belas di kawasan Mediterania, Eropa. Apa yang membuat kota ini seolah seperti mahluk hidup yang tak juga takluk oleh waktu setelah melampaui abad demi abad perubahan? Jawabannya sederhana: metafora. Maiques, ilmuan dari Universitat de Valencia, mencatat jejak hidup dan kehidupan urban seputar kota Valencia cukup dengan menelusuri arsip-arsip yang tersimpan sepanjang waktu, tempat segala macam metafora atas kehidupan urban di Valencia pernah ditulis oleh penguasa. Lebih dari sekadar menghidupkan landskap urban yang “mati” dari segala macam pemberian nama, Valencia tidak hanya hidup sebagai “tubuh-hidup” sebuah kota yang lahir dari metafora, tapi juga, pada saaat yang sama, ia pun menjadi cermin bahwa dalam kekebisuan sebuah kota, hegemoni kekuasaan tidak pernah berhenti bekerja.

Valencia tentu bukan satu-satunya tempat yang diukir oleh metofora, atau lebih tepatnya, dalam disiplin ilmu linguistik, kita kenal dengan landskap linguistik. Di mana seseorang penguasa yang menganggap dirinya adiluhung, di sana selalu ada tempat untuk sekadar mengabadikan sebuah nama, nama dirinya atau nama orang-orang terdekatnya. Hal ini akan dilakukan dengan banyak cara, katakanlah salah satunya dengan metafora. Di Irak, tatkala penguasa saat itu masih menggengam hampir seluruh simpati rakyat, kita akan dengan mudah menemukan metafora: patung Saddam Hussein. Kegenitan serupa akan mudah pula kita jumpai di tempat-tempat lain, termasuk di Indonesia. Soekarno mengabadikan namanya dalam berbagai konstruksi bangunan, nama jalan, nama jembatan, termasuk apa yang kita saat ini kenal dengan Gelora Bung Karno.

Namun, takdir yang dialami oleh sebuah nama yang ditulis oleh penguasa tanpa mendengar denyut dan nadi perjuangan rakyatnya akan selalu suram: kalau nama itu tidak diganti, maka bangunannya akan dirubuhkan, lebih-lebih jika simbol-simbol itu terkait erat dengan kekuasaan politik,  politik hegemoni. Patung Saddam tumbang seketika pemiliknya tumbang; Jembatan Soekarno di Palembang diganti jembatan AMPERA (Amanat Penderitaan Rakyat) sesaat setelah Orde Baru berdiri. Di sini kita bisa melihat, sejarah punya cara untuk melakukan balas dendam. Gelora Bung Karno masih bernasib baik, walaupun di tangan Orde Baru pernah diganti menjadi Stadion Utama Senayan, tapi sebab peruntungannya masih sama, penguasa punya keturunan penguasa yang mampu membalikkan lagi keadaan, Megawati.

Kekuasaan dan landskap linguistik

Salah satu aspek penting dari sejarah urban adalah kreasi iamjiner atasnya, yaitu sejarah formasi wacana, yang diproduksi terus-menerus, agar orang-orang punya horizon tersendiri atas ruang yang hendak dibangun. Blommeart salah seorang pelopor dan penulis buku teori landskap linguistik untuk kajian jenis ini. Bukunya (Ethnography, Superdiversity, and Linguistic Landscapes) hanya setebal kurang lebih 100 halaman, namun di dalamnya ia mengemukakan panjang lebar tentang bagaimana ia bisa begitu terinsprasi oleh teori fisika quantum dan teori chaos.  Walaupun pada akhirnya ia memaklumatkan agar pembacanya tidak terjebak dengan kedua teori dimaksud dalam membaca dan memahami bukunya, kenyataan bahwa landskap linguistik dalam ruang telah menyediakan kemungkinan atas sautu perubahan suatu sistem bersifat endemik dan terus-menerus, rupanya tidak bisa ditolak begitu saja, lebih-lebih dalam praksisnya, sistem kekuasaan, politik, dan ruang, tidak selalu mudah untuk dipisahkan.

Ruang urban, yang selalu kita lewati dan singgahi, di tengah dan di tepi, memang ditakdirkan bisu, dan kita pun menganggapnya an sich sebagai benda mati. Kenyataan ini tidak lantas berarti bahwa ia tak bisa bercerita dan bersaksi. Dengan satu kata saja yang tertera di pojok jalan dan gang-gang kecil, sebuah kota bisa melemparkan kita jauh ke masa lalu, bahkan sampai pada ratusan tahun silam. Hanya dengan menatap  dinding-dinding beton di sepanjang jalan di tepi jalan di sebuah kota, urat-urat kekuasaan dapat direpresentasikan dengan cara yang sangat anggun, ia bisa berupa nama sebuah bangunan, nama jalan protokol, nama rumah sakit, bahkan kekuasaan bisa terpancar dengan jelas hanya dengan menatap kubah megah sebuah tempat ibadah.

Pertanyaannya, bagaimana urat-urat kekuasaan di tanah ini direpresentasikan dalam ruang publik hanya dalam satu dekade kekuasaan pemerintahan yang sama? Ceritanya begini. Tak bisa dipungkiri, Lombok punya aset organisasi yang bersejarah, Nahdatul Wathan (NW), yang didirikan oleh Tuan Guru Kiyai Haji Zainuddin Abdul Madjid (ZAM), kakek Gubernur NTB sekarang, Tuan Guru Bajang (TGB). ZAM sendiri baru-baru ini dinobatkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo. Walaupun ada beberapa keberatan dari pemberian gelar kepahlawanan itu, kita tidak bisa pungkiri mengenai kiprah perjuangan ZAM, terutama terkait dengan pembangunan sumber daya manusia berbasis agama di daerah ini. Selain itu, telah lama tokoh-tokoh kepemimpinan nasional menjalin hubungan yang erat dengan organisasi NW ini, hingga pada akhirya organisasi ini pun tidak bisa tidak memiliki modal kapital untuk menjadi salah satu mesin politik yang amat diperhitungkan di Lombok.  Pada akhirnya, ia pun melahirkan sosok pemimpin daerah yang tak kalah jauh kharismanya dari sang pendiri NW itu sendiri: TGB.

Pada saat yang sama, di sinilah letak persoalannya, kita kemudian menjadi susah untuk membedakan NW sebagai organisasi kemasyarakatan berbasis agama dan NW sebagai organisasi yang menyimpan kekuatan politik, lebih-lebih di era demokrasi model oposisi biner saat ini. Itu sebabnya pula mengapa pada saat pemberian gelar kepahlawanan terhadap ZAM, beberapa politisi keberatan, dan menyatakan bahwa pemberian gelar itu penuh dengan intrik politik. Pembacaannya adalah, Jokowi butuh lebih banyak suara di Lombok (NTB) sebab pada pemilu sebelumnya ia hanya mampu meraup kurang lebih 25 persen suara. Polemik ini segera menghilang di publik setelah para partisan NW mengancam pidana orang yang dituduh melakukan penghinaan terhadap ZAM. Politik punya cara tersendiri untuk berdamai.

Polemik boleh hilang tapi api masih dalam sekam. Begitu nama Bandara Internasinal Lombok (BIL) diganti dengan Lombok International Airport (LIA), orang-rang tidak terlihat begitu keberatan. Hari ini, begitu nama itu diganti lagi menjadi nama baru, ZAM, orang-orang kembali meradang. Bagi mereka, nama itu hanya mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu, yaitu kelompok NW. Anggapan ini tidaklah terlalu berlebihan jika sekali lagi kita menengok sebuah ruang, karena nama yang sama kita temukan juga pada nama sebuah eks bandara lama, yang baru-baru ini diganti menjadi Lanud ZAM; dua bandara yang berbeda diganti menjadi satu nama yang sama hanya dalam waktu yang tidak begitu lama. Tengoklah sebuah ruang, maka kita juga akan temukan banyak hal bisu yang segera menjadi bukti betapa di dalam bisu pun kekuasaan tidak pernah bekerja. Tentu, bukan suatu kebetulan jika nama Islamic Center diberi nama Hubbul Wathan, nama yang mirip dengan Nahdatul Wathan (NW). Penggantian nama itu, kedengaran sedikit masuk akal karena hampir semua nama bandara di Indonesia menggunakan nama pahlawan. Namun, pada saat yang sama orang-oang mulai mencium aroma yang tidak sedap, ini adalah politik penguasaan atas raung: metafora menjaminnya.

Tapi, barangkali, generasi yang dibesarkan oleh gawai (gadget) mungkin takkan terlalu peduli tentang nama sebuah bandara, karena mereka tidak mengetahui sejarah perjuangan leluhur orang-orang Lombok Tengah (yang paling keberatan hari ini) menghadapi kekuasaan pada era pembebasan lahan tempat kini bandara internasional itu berdiri dengan megah. Kecuali mereka, kita tak punya cerita untuk itu. Mereka, yang memiliki tanah leluhur, masih menyimpan semacam kenangan yang mendalam dan kadang juga pilu. Dari seorang kawan, saya pun hanya mendapat cerita sepotong. Konon, begitu bandara itu mulai beroperasi, salah seorang penduduk sekitar bandara saban petang pergi menuju bandara itu, ia datang ke sana dan tak berhenti-berhenti menatap sebuah tower yang berdiri tegak di atas sepetak sawah, tepat di bawah tower itu berdiri itulah ia pernah memiliki sepetak tanah yang pernah diganti hanya dengan seekor ayam.

Sayang, Generasi Mark Zuckerberg – di era posttruth atau pascakebenaran — yang dengan enteng bisa berpegang pada fecebook sebagai satu-satunya referensi ide, asalkan searus dengan suara elit, tidak akan mudah diyakinkan tentang apa yang menjadi belenggu perasaan orang-orang yang keberatan dengan penggantian nama itu. Saya sendiri tidak pernah terlalu berpikir untuk itu karena saya tidak punya ikatan emosional apa-apa dengan tanah leluhur itu, hanya sedikit kecewa tatkala nama “Indonesia” Bandara Internasional Lombok (BIL) diganti dengan nama Lombok International Airport (LIA), yang terdengar kebaratan dan feminin.

Semua sudah terjadi dan kita selalu menjadi orang yang terlambat tahu.  Bagaimapun, pelajaran harus segera kita petik dari sini, nama besar ZAM sudah terlalu besar, tidak perlu dikecilkan dalam nama sebuah bangunan jika itu harus merampas denyut nadi masyarakat yang leluhurnya merasakan bagaimana menghadapi kekuasaan. Luka mereka belum sembuh, jangan dilawan dengan angkuh. Marwah organisai NW tentu harus terus dijaga, dan pada TGKH ZAM kita pun takzim. Semua itu harus dirawat dengan arif, salah satunya dengan menghentikan penguasa hari ini memproduksi hegemoni melalui ruang publik. Jika tidak, ke depan, sejarah akan selalu punya cara untuk menuntaskan dendamnya.

Penulis : Ahmad Sirulhaq
(Dosen bidang analisis wacana FKIP Unram)

Comments

comments