Praktisi Hukum Sebut Black Campaign Bentuk Memunduran Demokrasi

0
71

MATARAM, MetroNTB.com – Momentum Pilkada serentak tahun 2018 akan berlangsung di 171 daerah di 17 provinsi, 19 kota dan 115 kabupaten dengan total 573 pasangan calon.

Usai Pilkada serentak ini, tahun 2019 akan dilanjutkan dengan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Aura pemilu legislatif dan pilpres terasa kuat dalam pilkada ini.

Karman Ad

Suasana dinamika dan tarikan politik nasional dan daerah bergeliat secara dinamis dan kohesif dalam perspektif sosial dan budaya.

Demikian disampaikan praktisi hukum terkemuka, Sirra Prayuna terkemuka dan politisi PDIP melalui tertulis yang diterima MetroNTB.com

Sirra Prayuna mengatakan, secara normatif esensi Pilkada adalah sebagai perwujudan demokrasi dari, oleh dan untuk rakyat, dimana saatnya rakyat untuk memilih calon pemimpin terbaik yang mampu mengantarkan daerahnya maju adil makmur dan sejahtera.

Pemprov 300×600

“Disinilah pentingnya partisipasi politik aktif rakyat yang secara sadar dan cerdas menentukan pilihan calon Pemimpin Daerah di bilik suara nantinya,” katanya

Sebagai pemilik kedaulatan, lanjut Sirra, rakyat akan begitu antusias dalam mengekspresikan hak  konstitusionalnya.

“Rakyat dituntut arif dan bijaksana dalam mengarikulasikan hak politiknya secara baik dan taat aturan,” tandasnya

Sirra memaparkan, akhir-akhir ini publik dibuat tercengang dan miris melihat kecendrungan respon publik dalam memformula dukungan kontestasinya.

“Antusiasme kontestasi electoral belum dapat diartikulasikan secara bijaksana yang kaya gagasan, namun yang muncul justru gambaran banyaknya bertebaran ujaran kebencian, fitnah, hoax, rasis, politik premordial dan politik identitas,” terang Sirra

Pengacara dari Badan Bantuan  Hukum dan Advokasi DPP PDI Perjuangan ini menambahkan  bahwa ekspresi dukungan para  simpatisan di ruang publik artikuasi diskursusnya kerap ditemukan bermuatan negatif.

“Tanpa disadari, pola black campaign atau  kampanye hitam sesungguhnya telah menuntun ke arah kemunduran berdemokrasi,” ujarnya sembari mengatakan, bahkan lebih jauh ikut berkontrubusi meruntuhkan  demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat.

Sirra menekankan bahawa nalar sehat demokrasi electoral sepertinya lumpuh terkena pengaruh virus  “Jaman Now” yang kaya akan teknologi digital.

“Kita tahu era digital memang tak mengenal batas ruang dan waktu dalam berekspresi. Satu kali pencet ribuan viral menebar ke seantero bak virus melumpuhkan bahkan mematikan,” ujarnya

Sirra juga mengemukakan, dokter moral ternyata belum ampuh dalam mematikan virus ini. Demikian juga regulasi UU IT belum membuat para penebar takut atas ancaman hukuman pidananya yg relatif tinggi.

“Penyelenggara Pemilu KPU, Bawaslu dan Gakkumdu aparat penegak hukum akan disibukan menagani kasus pidana ‘hate speach’ oleh tangan tangan jahil penebar virus jaman Now,” tambahnya

Menurutnya, tak ada jalan lain untuk melumpuhkan virus jaman now ini dalam rangka memulihkan kembali psykologi sosial masyarakat dan kontestan yaitu dengan menindak tegas pelaku berdasarkan aturan hukum yg berlaku.

Sirra berharap agar konstituen  menggunakan nalar yang sehat  dalam kontestasi Pilkada ini.

“Sehingga apa yang diyakini dapat diperjuangkan dengan benar dan bermartabat,” pungkasnya

Comments

comments