Pertarungan Ideologi Dalam Pilpres, Strategi Politik Kesantrian Tuan Guru Bajang*

0
140
Rusdianto Samawa, Direktur Eksekutif Global Base Review (GBR) (MetroNTB/Istimewa)

OPINI, MetroNTB.com – Pilpres 2019 nanti akan menjadi pelajaran demokrasi paling riil tentang hak setiap orang dalam menentukan pilihan. Pertarungan kelompok Taipan dengan Pribumi sangat alot dan membutuhkan kekuatan luar biasa untuk melawannya. Namun, hanya Ulama, Kiyai, Ustad, Habaib dan santri-santri yang melawannya. Kelompok nasionalis juga, banyak sekali berada dibawah komando gerakan ulama, misalnya #AksiBelaIslam 131, 411, 112 dan 212.

Yang berperang justru santri dengan mentornya (ulama). Tetapi harus diketahui bahwa jangan lagi Islam dikerdilkan, digunakan hanya alat untuk merebut kekuasaan. Tetapi, nilai-nilai Islam harus menjadi dasar-dasar negara. Sebagai konsep ideologi politik yang suatu ketika kondisi apapun bisa digerakkan.

iklan RSUD NTB

Sebaliknya ketika tak tersedia alternatif ideologi transisi tanpa program yang jelas, pilpres –terutama pada putaran pertama maupun kedua – bisa menjadi ajang pertarungan ideologis dan teologis yang sengit yang jejaknya bisa meluas dan panjang pasca pilpres. Namun, demokrasi adalah media belajar yang membuat banyak hal yang dulu mustahil, kini mungkin dilakukan.

Tuan Guru Bajang harus melihat proses transisi demokrasi ini yang tidak semulus sebelumnya. Apabila Tuan Guru Bajang benar-benar menyadari “takdir” politik merupakan suara rakyat proletar, modernis, marhaen (petani) dan nelayan, maka sebaiknya Tuan Guru Bajang mengubah situasi ini menjadi energi positif yang bisa menggetarkan.

Pada tahap lanjut, Tuan Guru Bajang juga harus perhatikan pola politik aliran yang sedang memudar, lalu memunculkan ideologi baru lebih rasional sebagai basis penyusunan program partai bagi kepentingan praktis rakyat pemilih. Ya, ideologi baru itu bisa ditafsirkan “harapan” rakyat akan pemimpin yang amanah berbasis umara, ulama, kiyai dan Tuan Guru.

Coin For Lombok

Tentu, Tuan Guru Bajang, pasti lebih faham tentang rasionalisasi berbagai doktrin keagamaan tentang kekuasaan yang berlangsung bersama sinkretisasi dengan kepentingan rakyat pemilih. Ini merupakan fenomena menarik dalam pemilu presiden (pilpres) 2019 mendatang. Nanti, pasti akan muncul persilangan ideologi dan budaya berdasar kepentingan praktis untuk meraih dukungan rakyat.

Hal ini apabila Tuan Guru Bajang mendapat dukungan dari partai – partai berbasis massa Islam, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), PAN, PPP, PBB, dan organisasi massa Islam yang dikenal sangat dekat masyarakat dengan kalangan petani, nelayan, dan buruh.

Kecenderungan diatas bisa berubah ketika gagal menawarkan program riil rasional dan lebih banyak menebar janji daripada program seperti debat kandidat presiden dan selama kampanye. Corak ini mendorong munculnya pertarungan ideologi yang segera mengkristal.

Tuan Guru Bajang harus bisa memaknai pemilu presiden dan wapres merupakan pertarungan ideologi. Apakah Tuan Guru Bajang mau tampil populis untuk membedakan diri dengan yang lainnya sebagai peran kesantrian untuk menjalankan ekonomi yang mendorong kemandirian bangsa.

Tuan Guru Bajang mesti belajar dari pengalaman pahit dalam pertarungan Ideologi. Indonesia sudah mestinya memilih pemimpin untuk memperbaiki bangsa. Tuan Guru Bajang pun sudah diharapkan menjadi pelaksana amanah dari bangsa untuk melanjutkan cita-cita dan kemakmuran bangsa.

Sebaliknya, pertarungan ideologi dan nilai primordial bisa melahirkan formulasi ideologi baru religius sekaligus humanis dan populis. Untuk itu diperlukan rancangan program yang jelas sebagai solusi berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik agar bangsa ini segera keluar dari jajahan mental inlander atas bangsanya sendiri.

Tuan Guru Bajang juga, harus bisa menjelaskan posisi Indonesia saat ini berada ditengah pertarungan ideologi yang mempengaruhi cara pandang masyarakat sebagai sebuah bangsa.

Apalagi, ada issue -issue yang menjustifikasi Islam dan santri diantara penggerak ideologi tersebut adalah ideologi radikal yang membawa semangat pan-islamisme, dan ideologi komunis yang berupaya mempengaruhi kebijakan negara terhadap kelompok proletar, serta kebijakan ultra nasionalisme ala AS untuk mendorong imperialisme dan dominasi AS di dunia.

Kontestasi ideologi-ideologi ini melahirkan janji-janji yang banyak melakukan perebutan pasar ideologi dan pencarian ideologi alternatif ditambah dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi yang memudahkan orang untuk mencari nilai-nilai atau ideologi yang sesuai dengan keyakinannya.

Dari beberapa harian yang terbit di ibukota Jakarta, tercatat sekurangnya lebih dari 60 butir janji Jokowi – JK yang selama masa kampanye diucapkan bahkan berani janji tandatangan sebagai bentuk kepercayaan. Namun, hingga sekarang tidak dilaksanakan. Banyak janji yang cukup riil tidak banyak berkaitan kepentingan rakyat, selain tidak disertai agenda aksi memenuhi janji tersebut.

Akibatnya, rakyat tidak memiliki cukup alasan rasional dalam menentukan pilihannya untuk pilpres 2019 mendatang. Dari itulah muncul gerakan #2019GantiPresiden karena dianggap berbohong dan tidak menepati janjinya. Itulah dampak dari pertarungan ideologi yang ada.

Pertarungan ideologi itu bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di negara lain, tidak terkecuali Amerika Serikat. Di negeri Paman Sam sendiri saat ini terjadi pertarungan ideologi antara liberalisme yang mempunyai prinsip pasar bebas dengan nasionalisme proteksionis yang mengedepankan prinsip “America First” untuk melindungi kepentingan nasionalnya.

Pertentangan ini bahkan telah membentuk polarisasi di masyarakat AS dan timbulkan kegamangan di kalangan generasi muda AS. Sementara RRT (Republik Rakyat Tiongkok) dapat mempertahankan identitas bangsa-nya yang memiliki ideologi komunis dengan mengakomodasi praktek kapitalis untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya melalui mekanisme pasar dan mengirim warga negaranya ke berbagai negara tempat mereka kerjasama.

Karena itu, Tuan Guru Bajang harus menghadirkan nilai kebangsaan bagi rakyat Indonesia yang majemuk dengan lebih dari 663 kelompok suku besar dan 652 bahasa, sambungnya, situasi ini mengancam kebhinekaan yang menjadi ruh bangsa.

Pancasila sebagai ideologi perekat bangsa indonesia yang selama ini telah mempersatukan kebhinekaan indonesia mendapatkan ujian berat berupa gempuran dari ideologi-ideologi luar, apabila hal ini dibiarkan maka rakyat indonesia tidak lagi dapat mengasosiasikan dirinya sebagai sebuah bangsa besar dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia. Ancaman masuknya ideologi asing dapat menggoyahkan ketahanan ideologi nasional, dan berdampak pada kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Tuan Guru Bajang harus memiliki formulasi soal kegentingan ini, untuk menangkal paham radikalisme tumbuh dan berkembang di Indonesia diperlukan strategi nasional untuk memantapkan pancasila sebagai way of life bangsa.

Fokus utama dalam strategi nasional pembinaan ideologi pancasila diarahkan pada upaya secara optimal dan komprehensif dalam internalisasi nilai-nilai pancasila kepada seluruh masyarakat, serta upaya defensif untuk proteksi ideologi pancasila dari serbuan ideologi asing.

Tetapi, kecenderungan diatas bisa mereproduksi primodialitas ideologi, keagamaan, etnis, dan hubungan emosional. Ya, dalam pilpres, Bisa diduga kampanye akan terperangkap pada model kampanye hitam dan simbolisasi keagamaan yang gampang mengundang kekerasan yang sudah muncul secara nyata dan faktual.

Dari enam puluhan janji pasangan Jokowi – JK terdapat banyak sekalu butir-butir yang bisa disebut kongkrit, walaupun tidak jelas hubungannya dengan perbaikan ekonomi nasional dan nasib rakyat, seperti infrastruktur, besar anggaran dan cara memenuhi janji itu tidak jelas.

Mengangkat 10 juta lapangan kerja juga tidak jelas dan memangkas 45 persen kemiskinan, tidak disertai angka kongkrit, agenda aksi, besaran dan sumber anggaran yang akan dipakai.

Dari 60-an janji itu, terdapat satu butir yang kongkrit diluar janji kampanye yakni bekerja selama 24 jam sehari padahal sulit dipenuhi karena tak mungkin bekerja tanpa istirahat sehingga muncul hastag #AkuKerja.

Memnolehkan beras impor tanpa disertai agenda proteksi beras nasional yang cukup bagi lebih dari 200 juta penduduk. Gaji ke-13 dan THR tahun 2018 setiap tahun bagi PNS, memerlukan dana besar yang belum jelas darimana diperoleh disaat krisis ekonomi.

Apalagi Jokowi-JK menjanjikan akan membangun mental bangsa, merupakan konsep abstrak yang dengan gampang dinyatakan telah dipenuhi walaupun gagal direalisasi. Tidak mudah dipahami bagaimana pasangan Jokowi – JK akan bekerja selama 24 jam.

Janji meninjau ulang semua peraturan dan kebijakan yang menghambat kebebasan hidup beragama, segera menghadapi problem konseptual tentang “kebebasan hidup beragama” selain mudah mengundang perdebatan serius diantara pemeluk agama. Apalagi, ditambah kanalisasi terhadap aktivis, ulama, kiyai, ustad dan para santri.

Yang harus disadari oleh Tuan Guru Bajang sebagai aktor utama politik kesantrian, bahwa janji seperti diatas, tidak membuat publik pemilih semakin rasional dalam menentukan pilihannya pada pilpres 5 Juli tahun 2019 mendatang.

Pilpres 2019 mendatang harus mendorong aktor-aktor politik semakin menyadari kekuatan suara rakyat tanpa rasionalisasi pragmatis justru bisa mengaktualkan emosi sektarian. Di sini pemudaran komunalisme keagamaan muncul bersama sekularisasi keagamaan dan crossing culture dari beragam ideologi, tradisi, status dan lapisan sosial, tanpa disertai tafsir-tafsir baru doktrin agama dan ideologi, bisa mendorong romantisme ideologis dan gejala mileniarisasi kharismatik dalam bentuk neo-komunalisme.

Pilpres 2019 bagi Tuan Guru Bajang harus mendorong crossing culture ketika aktivis Islam memainkan politik kesantrian melalui partai berbasis massa Islam, seperti HMI, PMII, IMM, NU, Muhammadiyah, abangan, priyayi (elite), kaum proletar (buruh, tani, nelayan), bekerjasama mendukung pasangan capres dan cawapres berbasis ideologi Islam, walauoun sosial-budaya berbeda. Namun, tanpa tafsir baru keagamaan dan orientasi program, gejala tersebut justru bisa mendorong munculnya pertarungan ideologi etnisitas – komunal keagamaan.

Jika nilai ideologi klasik (Islami, nasionalis) bersama menangkap ide lebih jernih oleh para aktor politik dan demokrasi, masa depan perpolitikan nasional akan semakin terbuka secara baik dan benar. Sementara kegagalan menangkap pesan zaman, pasca pilpres merupakan masa paling kritis ketika ideologi keagamaan sebagai romantika yang mengaktual seperti ditandai perolehan suara PKS yang cenderung verbalis dan romantis bersama perolehan suara PDI perjuangan dibeberapa pilkada serentak 2018 diseluruh Indonesia. Pilpres 2019, tampak batu uji ke arah mana demokrasi negeri seribu etnis dan beragam agama ini akan berlangsung?.

Basis ideologi partai tampak pencampuran bersilang dari beragam ideologi, basis sosial-budaya, dan keagamaan pada pilkada serentak tahun 2018 yang sudah usai beberapa waktu yang lalu. Gejala ini bisa menjadi dasar pembentukan koalisi partai dalam pemilu legislatif dan presiden pada tahun 2019. Dua partai akan berbasis pada pendukung dua pasang capres dan cawapres.

Ideologi dari partai koalisi ini bisa Islam, kesantrian, nasionalis, sosialis, dan demokratik. Mungkin akan muncul ideologi Kesantrian sebagai alternatif pemudaran ideologi Islami dan meluas-nya kritik terhadap militerisme dan kembalinya kekuatan Orde Baru yang dipraktekkan melalui Pejabat Gubernur Jawa Barat beberapa waktu lalu.

Akhirnya rakyat yang menentukan dalam memilih kelima pasangan capres dan cawapres. Namun tidak mudah memilih pasangan yang tidak menawarkan program yang jelas dan kongkrit. Akibatnya, timbangan memilih atau tidak memilih dari pasangan capres dan cawapres lebih banyak didasari hubungan emosional.

Karena itu, Tuan Guru Bajang sebagai aktor politik, ketika sudah menjadi pasangan capres – cawapres 2019 mendatang, perlu menyadari pentingnya segera merumuskan agenda aksi bagi perbaikan sosial, politik, dan enonomi bertumpu pada kekuatan sumber daya alam dan sumber daya insani negeri ini. Program ini perlu ditunjukkan dalam recruitmen anggota kabinet yang profesional di bidangnya.

Tanpa program yang kongkrit dan realistik, demokrasi rasional bisa berubah menjadi pertarungan emosi primordial dan kesakralan keagamaan yang semakin menjauhkan pemecahan persoalan riil yang tengah dihadapi bangsa ini dari konflik disertai kekerasan, pengangguran yang terus meningkat, dan korupsi yang semakin meluas.

Yang harus diperhatikan oleh Tuan Guru Bajang, sesuai catatan sejarah, adalah sulit membayangkan ketika partai kaum santri memperoleh suara mayoritas dalam suatu pemilu demokratis. Kemenangan politik santri ini sebatas mimpi karena jumlah nominalnya hanya sekitar 25 % populasi muslim negeri ini. Namun, peluang untuk menang akan terbuka luas jika “politik demi Tuhan” bisa dikembangkan sebagai “politik demi kemanusiaan dan rakyat kebanyakan” disaat kebenaran politik bisa dipahami sebagai kebenaran orang banyak.

Koalisi politik kesantrian menjadi mungkin ketika keberagamaan; santri, diletakkan sebagai proses kesalehan bukan terbatas ritual formal, tapi bukti praksis pemihakan kepentingan rakyat tanpa batas identitas keagamaan. Di saat seperti itu, perjuangan Islam bukan sekedar penting bagi elite santri, tapi penting bagi rakyat banyak yang muslim atau bukan, yang santri karena memang berguna bagi pemenuhan kepentingan praktis umat manusia di luar batas formal kepemelukan dan budaya keberagamaan.

Mimpi ini akan menjadi fakta jika tafsir kesalehan keagamaan versi rakyat kebanyakan yang awam bisa ditempatkan sebagai proses menjadi santri yang peduli pada sosial. Kesalehan hanyalah tafsir manusia atas wahyu Tuhan sesuai pengalaman hidup, tingkat pendidikan dan status sosial-ekonomi bersangkutan. Kesalehan para santri adalah proses menjadi muslim dan berubah sepanjang sejarah.

Persoalan yang selalu muncul dalam sejarah politik santri di Indonesia ialah kegagalan memahami keberagamaan pemeluk Islam sebagai realitas sosial budaya plural yang berubah dan berkembang secara dinamis. Persoalan berikutnya ialah memahami pilihan politik (partai) yang tidak berhubungan kepemelukan Islam, santri atau “wong cilik” sebagai mayoritas pemilih.

Kekuatan konspirasi “anti Islam” sering dipandang sebagai penyebab kegagalan kaum santri memperoleh dukungan politik dari mayoritas pemilih yang memeluk Islam. Sulit dipahami bahwa rendahnya dukungan tersebut adalah akibat perjuangan politik santri tidak berhubungan dengan kepentingan pragmatis pemilih yang mayoritas memeluk Islam yang miskin dan berpendidikan rendah.

Status sosial dan ekonomi berhubungan secara signifikan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang sebagai media komunikasi dan dasar tata hubungan di dalam dan antar komunitas. Nilai-nilai keagamaan yang bersumber dari doktrin ajaran Islam dipahami sesuai nilai-nilai kultural yang tumbuh dan berkembang di dalam suatu komunitas bersangkutan yang berhu-bungan dengan status sosial dan ekonomi. Islam sebagai realitas sosial-budaya pemeluknya ini penting dikaji dan dipahami di dalam memahami perilaku politik pemeluk Islam.

Berdasar pemahaman atas Islam sebagai realitas sosial budaya tersebut di atas bisa dikembangkan hubungan politik santri yang dialogis dan komunikatif dengan masyarakat warga. Selanjutnya disusun suatu agenda perjuangan politik yang merepresentasikan kepentingan rakyat yang mayoritas memeluk Islam itu sendiri.

Agenda perjuangan politik yang disusun hanya menurut versi elite santri, sulit dipahami mayoritas warga yang muslim, walaupun bersumber dari kebenaran Islam yang sebenarnya juga multi tafsir. Dukungan publik adalah titik awal dari suatu agenda perjuangan politik tentang idealitas kehidupan bersumber dari Kitab Suci yang dipahami warga sesuai pengalaman dan problematika kehidupan setiap warga tersebut.

Partai-partai Islam atau berbau Islam sebenarnya memiliki modal dasar bagi pengembangan pola hubungan dialogis dan komunikatif serta agenda perjuangan yang mencerminkan kepentingan publik yang tidak dimiliki partai lain. Sayang, ia gagal dikembangkan menjadi identitas publik yang populis, selain gagal dijadikan dasar program bagi kepentingan publik pemilih sendiri.

Kaum santri yang merasa paling konsisten terhadap perjuangan Islam, sering mempertegas jarak identitas dengan identitas publik pemilih yang mayoritas memeluk Islam. Tanpa strategi budaya yang disusun berdasar realitas sosial-budaya keberagamaan publik yang beragam, partai Islam atau berbau Islam dari kaum santri, akan sulit memperoleh dukungan mayoritas rakyat.

Kesatuan kepemelukan mayoritas warga negara, bukanlah indikasi kesatuan identitas sosial budaya penduduk sebagai referensi tindakan atau pilihan politik. Keragaman pola kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya memunculkan pluralitas keberagamaan pemeluk Islam di negeri ini.

Selama ini, identitas tersebut justru diperkukuh dan dipertegas oleh praktik-praktik dakwah yang diperankan elite santri yang muncul aktual dalam budaya politik yang biasa disebut politik aliran.

Gejala umum yang muncul kemudian ialah perkembangan partai-partai yang bisa dibedakan berdasar varian keberagamaan seperti islami, nasionalis, sekuler. Sesuai hubungan sosial ekonomi, latarbelakang pendidikan, keluarga dan pekerjaan, seseorang bisa mendukung partai melintasi varian aliran dan varian keberagamaan tersebut.

Luas hubungan sosial akibat modernisasi dan pendidikan, bisa mendorong dukungan politik lintas varian dan aliran demikian. Dari sini, kemungkinan bisa dikembangkan partainya kaum santri melintasi varian keberagamaan, varian budaya, dan aliran politik, yang bisa disebut sebagai “partai modern” yang terbuka dan demokratis.

*Rusdianto Samawa, Direktur Eksekutif Global Base Review (GBR)

Comments

comments