Pemikiran Politik Alokatif Din Syamsuddin, Perafektif Komunikasi Dan Politik*

0
251
Rusdianto Samawa, Alumni Komunikasi Politik, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta 2014 (MetroNTB/Istimewa)

OPINI, MetroNTB.com – Sebetulnya Politik Alokatif berakar dari ide dan gagasan besar Muhammad Sirajuddin kemudian diterjemahkan dalam gerakan Muhammadiyah yang mempunyai basis ideologi transformatif, yakni Al qur’an dan Hadist.

Politik Alokatif merupakan hasil dari renungan panjang dari cara berfikirnya Din Syamsuddin yang ditranformaskan melalui peran ganda Muhammadiyah baik langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan kebangsaan.

Justru, adagium Politik Alokatif sangat melekat simbol-simbol komunikasi politik Muhammadiyah yang diperankan oleh Din Syamsuddin sebagai tokoh besar Muhammadiyah dan juga memiliki kapasitas penuh menentukan arah pergerakan organisasi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk membangun komunikasi dengan lingkungan masyarakat luas.

Politik Alokatif berjalan secara integratif, kolaboratif, partisipatif dan bahkan demokratis sehingga mampu membentuk dasar-dasar karakter politik Muhammadiyah di masa akan datang.

Penulis sendiri berpendapat bahwa Politik Alokatif Muhammadiyah dalam beberapa faktor, ternyata dapat mempengaruhi realitas politik, ideologi maupun individual, berdasarkan kekuatan kesadaran yang tergerak secara kolektif kolegial, yakni Kesadaran tauhid, kesadaran iqranisasi, kesadaran majelis, kesadaran harakah, kesadaran struktur kekuasaan, kesadaran nilai moralitas (citra politik) dan kesadaran kultural (kebangsaan).

Beberapa faktor kesadaran tersebut sebagai bentuk pola komunikasi politik Muhammadiyah yang terlegitimasi secara teoritis, historis dan humanis yang mewarnai kancah politik Indonesia.

Menyetir Din Syamsuddin berkata bahwa “Muhammadiyah sendiri diklaim sebagai perekat komponen bangsa untuk disatukan dalam bangunan kultural kebangsaan yang kuat dan dinamis tanpa ada pandangan minor terhadap segala perkembangan negatif yang membuat bangsa ini tergerus dalam kubangan kenistaan antar sesama”.

Selaras dengan pandangan itu, bahwa Muhammadiyah mengisi demokrasi politik ini dengan gembira dan senang, tentu demokrasi sangat butuh organisasi sosial untuk menjaga keseimbangan, walaupun tidak jelasnya sikap dan identitas politik, seperti partai politik adanya.

Din Syamsuddin meletakkan fungsi Politik Alokatif sebagai pilar nilai, modal sosial dan paradigma komunikasi Muhammadiyah dalam menyusun kekuatan politik (power politics) Muhammadiyah agar tampil secara elegan menjadi aktor politik kontemporer masa kini.

Tentu kekuatan Politik Alokatif di dukung oleh nilai moralitas politik (citra politik) yang dianut secara bersama (kolektif kolegial) dalam Muhammadiyah. Apalagi, system demokrasi membuka kran Politik Alokatif untuk tampil dengan penuh rasa percaya diri, sehingga dapat pengaruhi pola-pola komunikasi Muhammadiyah.

Peran rasa percaya diri tersebut akan dinilai baik, apabila dilakukan allocative (pengalokasian) dalam berbagai partai politik, legislator, institusi (lembaga) negara dan pemerintahan. Lebih detail, pelaku (aktor) komunikasi politik Muhammadiyah harus menganut ideologi dakwah, citra (image) dan mencapai taraf nilai atau batasan etik serta modal sosial sebagaimana pemikiran Politik Alokatif yang digagas oleh Din Syamsuddin.

Selain moralitas, nilai etik dan citra politik, yang tentu pasti ada dan harus diperhatikan yakni personalisasi dalam menjadi pemimpin politik dalam mengambil peran komunikasi politik yang ikut mempengaruhi simpul-simpul kebangsaan negeri ini. Tanpa kurangi konteks pemikiran Politik Alokatif (pengalokasian) sebagai keutamaan dari tujuan Muhammadiyah dalam kepentingan politik, bangsa dan negara.

Apabila diamati dari perbedaan model kepemimpinan berbagai tokoh Muhammadiyah yang bersifat formal diatas landasan konstitusi organisasi dan ideologi Islam (amar ma’ruf nahi mungkar) secara terbuka.

Tentu performance pemimpin refresentasikan komunikasi yang unik atas dasar perubahan situasi dan kondisi politik suatu negara. Walaupun fakta Muhammadiyah, banyak memiliki sikap non kooperatif terhadap kekuasaan pemerintahan.

Sikap non kooperatif itu lebih dimaknai pada konteks pelanggaran hak-hak ekosospol warga negara yang dilatarbelakangi oleh kebijakan negara yang salah arah.

Muhammad Sirajuddin Syamsuddin (MSS) presiden (leaders) Muhammadiyah membawa organisasi diantara idealisme dan tantangan gerakan yang mengarah pada penegasan sikap kritik dan komentar oposan terhadap prilaku pemerintah.

Selain itu, ada juga yang memilih bersifat akomodatif terhadap kebijakan negara, seperti ambil peran dalam proses penyusunan Undang-Undang dan penataan system kenegaraan.

Din Syamsuddin juga tidak melarang resources politik (sumber daya politik) Muhammadiyah masuk dalam kancah perpolitikan nasional baik secara personal maupun kelompok, seperti terdapat diberbagai partai politik yakni partai Golkar, partai Gerindra, PDIP, PPP, PKS, Hanura, Nasdem, PKPI, PKB dan PBB.

Seorang Din Syamsuddin memiliki power sharing allocative atas personifikasi gerakan dakwah (amar ma’ruf nahi mungkar) untuk menentukan keberhasilan ataupun kegagalan organisasi yang di pimpinnya.

Kemampuan Din Syamsuddin mampu berfikir secara analitikal, konseptual dan moderat dalam berkomunikasi dan actor komunikator ulung, bilamana terjadi perselisihan pada tataran policy (kebijakan) yang kurang tepat ketika dikeluarkan oleh pemerintah.

Tentu Din Syamsuddin posisikan Muhammadiyah sebagai organisasi kritik sekaligus petisi (usulan) jalan keluar yang patut diapresiasi, seperti Yudisial Review Undang-Undang Minerba (Mineral dan Batu Bara), memberikan saran dalam sidang perubahan (amandemen) UUD 1945, mengakomodasi keputusan negara yang tidak tepat sasaran dan membangun komunikasi politik dengan berbagai elemen kekuasaan seperti partai politik dan lembaga pemerintahan.

Hal demikian jelas Muhammadiyah menjalankan konsep Politik Alokatif dakwah di ranah sosial kemanusiaan selain dari keberadaan amal usaha yang dikelola.

Ketegasan Din Syamsuddin konteks posisi politik Muhammadiyah atas berbagai persoalan demokrasi dan penyakit kronis transaksional selalu tampil secara elegan, mengeritik dan komentar pedas bahwa perbuatan tersebut merusak hubungan atas sesama dan Muhammadiyah sangat jelas menolak karakter transaksional tersebut serta tidak melibatkan asas-asas organisasi secara terbuka.

Disamping itu, sebagai tanggungjawab sosial Muhammadiyah merasa perlu merumuskan metodologi politik yang jelas dan lugas tanpa kesampingkan visi Muhammadiyah, yakni amar ma’ruf nahi mungkar dan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya (Islam berkemajuan). Substansinya bahwa organisasi nerupakan diplomat, komunikator dan resources politik yang mengalami perubahan secara terus menerus.

Hal ini lebih pada penjaminan seorang leader dalam menjaga kapabilitasnya yang mampu membangun komunikasi diantara seluruh elemen organisasi politik di Indonesia sehingga terciptanya basis politik.

Din Syamsuddin berhasil melakukan investasi politik di kalangan para aktivis, tokoh bangsa, negarawan, eksekutif, legislatif dan partai politik, seperti pembentukan Baetul Muslimin Indonesia PDI Perjuangan, ikut serta dalam pendirian Partai Matahari Bangsa. Hal ini pertanda bahwa leader Muhammadiyah selalu membawa ciri khas komunikasi politik sesuai karakter maupun sikap.

Din Syamsuddin banyak melakukan kerja-kerja politik, itu hanya sebuah konsekwensi dari tanggungjawab besar terhadap Muhammadiyah. Din Syamsuddin sadar betul bahwa Muhammadiyah tidak mungkin di pisahkan dari politik, karena banyak kader dan simpatisannya adalah mahluk yang berdakwah di jalan politik.

Kendati, dapat bedakan dalam berbagai kelompok politik dalam Muhammadiyah yang bermetamorfosis dalam berbagai varian politik dan selalu ada pilihan ketika terjadi tekanan maupun fragmentasi.

Mengutip Din Syamsuddin dalam thesis David Efendy yang menegaskan bahwa ada perbedaan pandangan dan fragmentasi politik, tapi perlu bersatu dalam isu-isu strategis kebangsaan.

Sementara Haedar Nashir mengatakan bahwa Muhammadiyah menghadapi pemilu 2009. Tanwir tidak akan membahas pemilihan umum, sebab kita akan fokus pada penguatan internal organisasi dan mendorong visi dan karakter kebangsaan. Lebih pada aspek moralitas.”

Menurut Pradana Boy (2008) menganalisis komentar dua tokoh Muhammadiyah bahwa hal itu ilustrasi penting untuk mentafsirkan elite Muhammadiyah berbeda sikap dan pandangan dalam merespon dinamika politik yang justru terlihat terjadi fragmentasi (perpecahan) di tubuh elite dan Muhammadiyah yang secara sederhana terbagi kedalam kubu politis dan non-politis, kelompok struktural dan kultural kemudian menjelma dalam konteks Islam politik dan Islam kultural, bahkan lebih kompleks mengingat dimensi yang banyak di internal Muhammadiyah mulai dari struktur, ortom, lingkungan politik, sejarah yang berbeda-beda.

Muhammadiyah, tidak hanya terfragmentasi dalam politik, dalam pemikiran Islam juga terfragmentasi atas kelompok konservartif-fundamentalis dan kelompok liberal-progresif. Walau banyak faksi di Muhammadiyah.

Menurut Profesor Kim seorang Indonesianis, meyakini Muhammadiyah bisa mewadahi banyak kelompok (keragaman) yang bahkan saling berlawanan satu dengan lainnya. Namun David Efendy dalam thesis justru agumentasinya dengan mencurigai bahwa di internal Muhammadiyah terjadi banyak masalah dibalik fragmentasi elite itu mengingat konteks politik yang penuh ketidakpastian (wajah mendua). Penggambaran mengenai keragaman sikap politik elite Muhammadiyah bukanlah hal baru.

Bahkan, Afan Gaffar, pernah mengeluarkan statemen kontroversial mengenai varian elite Muhammadiyah yang terbagi atas tiga golongan yaitu elit mencari makan, elit mencari legitimasi, dan elit ikhlas.

Seiring dengan varian yang ada, juga bermunculan kelompok (varian) politisi, ideologis anti terhadap varian politik praktis. Fenomena ini mempunyai rentetan sejarah yang cukup panjang dalam metamorfasis elite tradisional menjadi elite modern yang merupakan pertarungan perebutan pengaruh dan upaya melestarikannya.

Banyaknya varian kelompok tersebut, Muhammadiyah sedikit tergeser paradigm gerakannya yang selama ini focus pada pemberdayaan umat, kini tergerus oleh banyak kepenting varian kelompok. Dalam khittoh, penegasan Muhammadiyah tidak berpolitik praktis, tidak juga menyurutkan langkah elite-elite Muhammadiyah untuk terus berinteraksi politik dan menghimpitkan Muhammadiyah dalam politik sejak pendirinya KH Ahmad Dahlan yang menjadi anggota Partai Politik, seperti Masyumi, Parmusi, PAN dan PMB dan dukungan kepada capres tertentu.

Tabiat ini sudah disinyalir oleh G.H.Bousquet, Orientalis Prancis, ”memang betul bahwa Muhammadiyah tidak campur tangan dalam politik, tetapi anggota-anggotanya terlibat politik praktis. Jika saja aspirasi politik kader dan simpatisan tidak terakomodir dalam jalur resmi negara, misalnya PNS, birokrat, TNI, Polri dan menteri, maka Muhammadiyah memilih jalan Politik Alokatif dengan membangun mitra sejajar bersama pemerintah (eksekutif-legislatif) dan dunia internasional.

Sehingga Muhammadiyah terlibat aktif mendorong dinamika politik sehat yang merupakan sebuah konsep Politik Alokatif dan sesungguhnya mengirim message kepada negara untuk mengurus publik tanpa tebang pilih.

Apapun aktivitas bersifat publik Muhammadiyah selalu bersandar pada proses Politik Alokatif untuk memerankan posisi tengah (ummatan wasathan). Demi menjaga hubungan baik dengan pemerintah dan masyarakat. Proses ini untuk mempertegas identitas politik Muhammadiyah agar tidak dihakimi oleh sejarah itu sendiri yang selama ini selalu gagal.

Ketegasan itu, dimaknai dalam pusaran politik demokrasi dengan menjaga Jarak. Sikap jarak bagi Muhammadiyah dalam konteks politik ditafsirkan pada praksisnya yakni sebaiknya Muhammadiyah selalu menjaga jarak dengan berbagai partai politik, namun diserahkan pada sikap personal kader dan simpatisan Muhammadiyah itu sendiri.

Din Syamsuddin kerap membawa Muhammadiyah menjadi mediator dalam proses Politik Alokatif antar pemimpin pemerintahan, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan. Bagi Muhammadiyah, Politik Alokatif dalam kerangka menyamakan persepsi tentang membangun Indonesia berkemajuan kedepannya.

Politik Alokatif itu lebih ditafsirkan sebagai bentuk perangkat konsolidatif demokrasi dalam memperbaiki hubungan antara pemerintah dan rakyat yang terdiri dari kelas menengah yang selama ini memiliki nilai tawar politik cukup tinggi. Namun gaya Politik Alokatif Muhammadiyah menjaga “jarak” dengan berbagai institusi politik dan organisasi politik (partai politik).

Wacana pemikiran Politik Alokatif Muhammadiyah untuk menyikapi pergulatan politik kebangsaan. Arus besar Politik Alokatif itu diterjemahkan dalam praksis gagasan, sebagaimana disebut “Islam berkemajuan, Masyarakat berkemajuan, Indonesia berkemajuan”.

Konsep ini juga menjadi perangkat utama dan mendasar dalam format metodologi politik Muhammadiyah dalam melihat dan memahami pertautan keagamaan dengan realitas politik Indonesia.

Lebih jauh, Din Syamsuddin mentafsirkan wacana political allocative bersifat netral  secara politik dalam dua makna, yakni pertama; netralitas politik tidak langsung yang berarti bukan antipati terhadap realitas politik kebangsaan sebagai bentuk komunikasi politik Muhammadiyah.

Kedua; netralitas politik langsung berarti membangun komunikasi langsung dengan berbagai elemen politik seperti partai politik dan tidak mengisolasikan diri dalam realitas politik sehingga tujuan kebangsaan yang di emban Muhammadiyah tercapai.

Mengamati Politik Alokatif Muhammadiyah dalam ruang yang lebih besar selama kepemimpinan Muhammad Sirajuddin Syamsuddin bahwa mendiskripsikan dapat melakukan pembaruan wacana pemikiran Politik Alokatif agar sesuai dengan realitas sosial politik.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka hipotesis yang kita ajukan adalah: 1). Bagaimana analisis wacana Politik Alokatif dalam mengukur tingkat komunikasi politik agar mampu mengurai kebuntuan sikap politik Muhammadiyah terhadap realitas politik sehingga memperkuat posisi sumber daya politik Muhammadiyah, seperti elit politik, kader, ortom, dan simpatisan agar menjadi payung politik yang lebih progressif ?.

2). Apakah wacana Politik Alokatif mempunyai basis argumentasi dan cara pandang politiknya secara sistematis pada saat terlibat dalam politik praktis yang berorientasi pada tujuan Muhammadiyah melalui instrumental Politik Alokatif agar dapat membawa dampak serius terhadap keberhasilan politik Muhammadiyah ?.

Dan 3). Sejauh manakah analisis Politik Alokatif tentang metodologi Politik Alokatif dalam Muhammadiyah untuk mengalokasikan kelompok-kelompok (varian) politik itu baik berada dalam garis karakter politik Muhammadiyah maupun kader yang memiliki basis massa diluar Muhammadiyah dalam pentas politik lokal dan nasional ?.

Apa dampak sistemik yang di rasakan oleh Muhammadiyah ketika penerapan Politik Alokatif di seluruh lembaga politik maupun partai politik serta organisasi yang berafiliasi dengan politik ?.

Untuk mengetahui sejauh mana realisasi politik alokatif Din Syamsuddin, simak besok kuliah materi kedua.

*Penulis : Rusdianto Samawa, Alumni Komunikasi Politik, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta 2014

Comments

comments