Pemikiran Politik Alokatif dalam Aliran Politik Islam Struktural

0
76
Foto : Rusdianto Samawa, Alumni Komunikasi Politik, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2014 (tengah) MetroNTB/Man

OPINI, MetroNTB.com – Pemikiran Din Syamsuddin merepresentasikan dakwah melalui instrument Politik Alokatif, untuk mewujudkan umat yang terbaik. Walaupun Din Syamsuddin belum menampakkan peranan yang besar dalam Politik Alokatif sebagai sarana untuk memperlancar pelaksanan dakwah.

Untuk itu, Din Syamsuddin harus menjadi bagian dari masyarakat dan sekaligus mempunyai pendekatan baik kepada umat sebagai objek dakwah yang bersifat mengayomi (melindungi), maupun kepada organisasi kemasyarakatan yang lain dan kepada pemerintah sebagai kelancaran dalam berdakwah.

iklan RSUD NTB

Pada Konferensi Persatuan Islam Sedunia yang berlangsung 4-6 Mei 2008 di Teheran, Iran, Din Syamsuddin mengatakan bahwa Sunni dan Syi’ah ada perbedaan, tapi sewajarnya jika dua kekuatan besar Islam ini (Sunni dan Syi’ah) bersatu melawan dua musuh utama umat saat ini yaitu kemiskinan dan keterbelakangan.

Persatuan umat Islam khususnya antara kaum Sunni dan kaum Syiah, adalah mutlak perlu sebagai prasyarat kejayaan Islam. Kejayaan umat Islam pada abad-abad pertengahan juga didukung persatuan dan peran serta kedua kelompok umat Islam tersebut.

Kalau dicermati dengan seksama, tindakan Din Syamsuddin cukup mengindikasikan adanya pergeseran sikap, orientasi dan bahkan perilaku politik (political action) pada dirinya. Kalau selama ini pola pemikiran politik Islam bercorak kultural (cultural oriented) dengan fokus gerakan pembelaan dan pemberdayaan masyarakat, kini pemikiran politik Din Syamsuddin kian menampakkan wajahnya yang struktural (structural oriented).

Coin For Lombok

Pergeseran pemikiran politik ini bisa dilihat dari peran politik Din Syamsuddin yang independen, oposan dan tidak partisan, walaupun beberapa waktu lalu pernah aktif menjadi pengurus utama partai gokar.

Meski pergeseran pemikiran politiknya ini lebih bersifat personal atau komunal dalam diri Din Syamsuddin sendiri bukan secara institusional yang melibatkan organisasi, dalam prakteknya susah dipisahkan antara keduanya.

Karena tindakan personal atau kelompok yang dilakukan oleh Din Syamsuddin selalu mengusung simbol Muhammadiyah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perilaku politik din adanya kontra produktif atas bagi warga Muhammadiyah yang berhak menentukan pilihan.

Aktivitas politik din diorientasikan pada pemberdayaan masyarakat sipil (civil society) dalam kerangka kontrol terhadap kekuasaan (moral force). Namun demikian, tindakan din turut membidani kelahiran partai Matahari Bangsa (PMB).

Keterlibatan aktif dalam wacana masa depan politik Muhammadiyah, dapat dinilai artikan bahwa din mulai aktif memerankan political sphere dengan wajah baru dalam kamus political allocative.

Dinamika Islam yang berkembang memunculkan berbagai cara atau pendekatan untuk dapat menyukseskan misi dakwah. Dari dinamika itu muncul istilah pemikiran politik Islam struktural.

Pemikiran ini politik Islam struktural adalah bagian dari political allokative yang masuk ke dalam ruang kekuasaan melalui partai politik atau ruang kekuasaan, merebut berbagai posisi politik dalam lembaga legislatif dan eksekutif.

Perjalanan perjuangan politik Islam sturktural sendiri di mulai dari awal merdekanya Republik Indonesia ini. Di mana perjuangan tersebut secara politik dimulai melalui partai Masyumi. Yang kemudian, berbagai dinamika partai Islam berkembang menjadi beberapa partai seperti Partai Bulan Bintang, Partai Amanat Nasional, PMB, Partai Kebangkitan Bangsa, PPP, dan PKS.

Tampak kian berorientasi upaya untuk kembali meminjam istilah Syamsuddin Haris (1990: 41) “berjaya secara politik” melalui instrumentasi political allocative yang di mainkan oleh Din Syamsuddin. Sala satu sisi ingin Muhammadiyah besar secara politik, sebagaimana pengalaman politik Muhammadiyah pada era 1950 – 1970-an di mana Muhammadiyah menjadi aktor politik (political actor) yang secara langsung berkiprah dalam sruktur perpolitikan negara.

Munculnya kecenderungan din melakukan perilaku politik kultural ke arah politik praktis ternyata tidak hanya tampak pada organisasi Muhammadiyah di tingkat pusat melainkan juga di tingkat lokal yang berbasis di daerah-daerah.

Berdasarkan pengamatan penulis sendiri yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas yang dilakukan Muhammadiyah lebih banyak bergesekan dengan wilayah politik praktis seperti kepentingan untuk menguasai pos-pos kekuasaan strategis dalam pemerintahan daerah, dukungan praktis kepada calon-calon kepala daerah.

Bahkan, di lingkungan Muhammadiyah tampaknya banyak adanya kevakuman aktivitas yang bercorak social keagaamaan karena fragmentasi politik lebih menguat dibanding nalar intelektual.

Pada pihak lain, ormas-ormas Islam politik yang bukan merupakan parpol, tetapi juga memiliki agenda politik, tidak kelihatan kiprahnya dalam bulan-bulan politik.

Di tengah realitas dan gejala kegagalan Islam politik itu, orang kembali ingat pada Islam kultural, yang biasanya diwakili ormas-ormas keagamaan Islam. Sebagai masyarakat madani, ormas-ormas nonpolitik ini memainkan peran penting sebagai penengah dan jembatan di antara masyarakat pada satu pihak dengan negara pada pihak lain.

Pembacaan dengan analisis kultural, jelas pemikiran politik Din Syamsuddin dalam ranah yang konkret selalu dikaitkan dengan kekuasaan, termasuk di dalamnya pengaruh dan kekuatan personalitasnya.

Pemikiran politik yang anut oleh Din menyangkut tata nilai dalam masyarakat, yakni alokasi nilai yang dipandang berharga untuk diperjuangkan dalam kehidupan masyarakat, yang nilai itu sering direduksi.

Din Syamsuddin memaknai politik tidak pernah lepas dari denyut nadi masyarakat sebagai makhluk politik yang memiliki potensi strategis karena menyangkut urusan negara atau pemerintahan.

Din syamsuddin merupakan tokoh gerakan Islam politik yang didasari pada pemikiran Islam untuk merespon perubahan politik di Indonesia. Menguatnya tuntutan kebebasan politik dengan ditandai turunnya Soeharto.

Din Syamsuddin juga terlibat dalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang digagas BJ Habibie pada tahun 1990 guna memfasilitasi gerakan Islam politik yang memiliki ruang dan peluang terbukanya ruang politik.

Penulis: Rusdianto Samawa, Alumni Komunikasi Politik, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2014

Comments

comments