Pemikiran Politik Alokatif dalam Aliran Politik Islam Kultural

0
60
Rusdianto Samawa, Alumni Komunikasi Politik, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta 2014 (MetroNTB/Istimewa)

OPINI, MetroNTB.com – Pemikiran Politik Din Syamsuddin sebagai tokoh bangsa, negarawan, akademisi sekaligus intelektual progresif telah mewariskan tinta peradaban yang disebut “teoritical allocative political” dengan basis pemikirannya pada Islam politik.

Din dikenal tokoh pemikir politik Islam yang telah berbuat banyak untuk bangsa dan negara serta mengendalikan dinamika politik umat Islam.

iklan RSUD NTB

Pada dasarnya, Din memandang aspek ajaran Islam terhadap realitas kebangsaan masih sangat jauh dari sifat kolektif kolegial dan tidak membumi. Fatalnya umat Islam mudah terprovokasi oleh berbagai hasutan dari luar sehingga terjadi gesekan antar sesame bahkan konflik komunal terjadi kembali.

Dengan fenomena tersebut, Din berbekal pengalaman tempaan hidup yang keras atas lingkungannya telah teruji oleh waktu dan berhasil lakukan refleksionis pemikirannya atas prinsip-prinsip ajaran Islam dalam konteks Negara dan bangsa.

Din tak pernah lelah melakukan perubahan sosial terhadap masyarakat dengan prinsip dakwah. Kontestasi pemikiran political allocative yang digagasnya, dapat kita cermati dari berbagai tulisan dan karyanya, yakni pertama, Din Syamsuddin mengembangkan pemikiran politik Islam sesuai dengan keilmuannya, bukan memperbesar gagasan bahwa suatu negara harus menganut system Islam. Pemikiran beliau dalam konteks politik Islam kultural.

Dinas Perin NTB

Pemikiran ini sesuai dengan aktivitas kebangsaan Din sebagai tokoh intelektual sekaligus tokoh perdamaian dunia, dalam berbagai kesempatan saat sambutan atau pidato Din selalu mengatakan bahwa “Islam harus menghargai antar sesama dan toleran terhadap agama lainnya. Pemahaman multicultural itu bagian dari rahmat tuhan”.

Pendapat din menganggap perbedaan itu sebuah rahmat semesta alam, tidak ada kesamaan dari semua ciptaan tuhan dan tidak harus sama. Maka perbedaan itu merupakan kekayaan yang dirahmati tuhan.

Dari definisi dan argumentasi din, bahwa Islam kultural merupakan upaya pendekatan dakwah diluar struktur legal formal organisasi. Melainkan proses islamisasi secara kultural tanpa kesampingkan budaya lokal. Bagi din pendekataan kultural itu akan mampu menggerakkan perubahan masyarakat (society movement) kearah persatuan dan kesatuan umat.

Nalar politik Islam yang dikembangkannya, mengeras ketika masa orde baru yang terkungkung dalam tradisi parokial dan feudal masyarakat Islam yang kurang peduli terhadap kondisi dan situasi bangsa dan negara.

Secara kultural nalar politik din bersifat moderat dan akomodatif dengan memberikan hipotesis terhadap problem masyarakat dan kemudian melakukan antitesa sehingga lahirlah ide dan gagasan din tentang “reconstruction of Islam culture” yang di gerakkan melalui instrument “dakwah kultural Muhammadiyah”.

Seiring seirama lahirnya reformasi yang merupakan sebuah angin surga yang memperoleh kebebasan dari faktor kungkungan kekuasaan orde baru, sehingga din melihat adanya momentum perubahan besar dalam kehidupan masyarakat luas.

Semangat nalar kritis din diperuntukan bagi masyarakat Islam agar kembali membangun persatuan dan kesatuan dalam suatu Negara besar seperti Indonesia dan bisa menyatukan diri secara kolektif kolegial dalam prinsip-prinsip politik dan etika Islam.

Bila melacak posisi pemikiran Din Syamsuddin antara politik Islam dan negara, maka beliau termasuk tokoh yang tidak mengadakan pemisahan antara Islam, politik, bangsa dan negara, hal itu terlihat dari pandangannya yang mengatakan bahwa “Islam tidaklah dapat dipisahkan dari realitas politik suatu Negara, dimanapun itu.

Maka umat Islam perlu menggalang persatuan dan kesatuan agar terciptanya harmonisasi wacana keislaman dengan dinamika kebangsaan agar tercipta masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.”

Din sangat meyakini bahwa prinsip-prinsip yang dijelaskan oleh Al-Qur’an adalah nilai-nilai moral yang harus diperkuat dalam masyarakat. Argumentasi din seperti itu, tampak menggambarkan pemikiran politik Islam yang serba lengkap dimulai dari budaya, nilai social, moralitas etik, pancasila, kebangsaan, nasionalisme bahkan sistem ketatanegaraan.

Walaupun keyakinan din tentang Islam dan Negara sangat lengkap, namun din tidak harus menganut asas Islam sebagai dasar sebuah negara. Tetapi prinsip Islam dalam masyarakat itu yang benar-benar diperkuat, karena Indonesia merupakan negara besar dengan tingkat kebudayaan paling tinggi serta terdapat berbagai peran agama lain selain Islam itu sendiri.

Masa reformasi, terdapat fenomena unik pada diri Din Syamsuddin dalam hal berpolitik, yakni perubahan peta sosial politik yang direspon dengan berbagai cara, termasuk menggagas sebuah sayap partai politik yakni Baetul Muslimin (BM) PDIP yang bertujuan ada kolaborasi struktural antara nasionalis dengan Islam kultural. Karena bagi Din pasti terjadi persilangan dan terintegral dalam wadah satu untuk penyaluran aspirasi umat Islam dan menjaga dinamika multicultural.

Selain itu, partai politik nasionalis juga mampu menjadi jembatani tanpa ada pemisahan atas kehendak politik belaka. Kemunculan pemkiran polititk Islam kultural dapat disebut sebagai langkah strategis untuk menjaga dan mengembangkan keberadaan Islam dan umat Islam.

Ada empat faktor yang mendorong kemunculan Islam kultural sebagai suatu gerakan pembaruan di Indonesia. Pertama, kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia pada tahun 1945 telah menghilangkan sekat-sekat bagi umat Islam sehingga mereka mempunyai kesempatan yang sama dengan warga negara lainnya.

Kedua, sebagai hasil dari sosialisasi nilai modern melalui “pendidikan umum” telah “membuka mata” umat Islam untuk lebih realistik dalam menghadapi realitas kehidupan sekarang ini. Ketiga, sebagai kesinambungan dari pencapaian pembaruan yang telah dirintis oleh kelompok modernis sepanjang abad ke-20.

Keempat, sebagai realisasi dari tanggung jawab agama yang bertumpu kepada iman yang benar dan pemahaman yang cukup terhadap berbagai aspek ajaran Islam. Bila ditelisik lebih jauh, perkembangan Islam kultural di Indonesia merupakan keniscayaan sejarah.

Sejak awal perkembangannya, Islam Indonesia adalah Islam pribumi yang disebarkan oleh Walisongo dan para pengikutnya dengan melakukan transformasi kultural dalam masyarakat. Islam dan tradisi tidak ditempatkan dalam posisi yang berhadap-hadapan, tapi di dudukkan dalam kerangaka dialog kreatif, di mana diharapkan terjadi transformasi di dalamnya.

Proses tranformasi kultural tersebut pada gilirannya menghasilkan perpaduan antara dua entitas Islam dan budaya lokal. Perpaduan inilah yang melahirkan tradisi-tradisi Islami yang hingga saat ini masih dipraktekkan dalam berbagai komunitas Islam kultural yang ada di Indonesia.

Islam kultural di Indonesia yang didengung-dengungkan di era orde-baru, terbukti malah memberangus masyarakat Islam sendiri. Sebetulnya itu bermula dari era kompeni dulu. Snouck Hugronje sebagai misionaris yang masuk ke tunas-tunas budaya islam di tanah air menemukan cara jitu untuk memberangus semangat jihad di tanah air ini.

Ia memisahkan kehidupan Islam dengan politik, ekonomi, pendidikan dan militer. Biarlah ulama-ulama berdzikir di masjid. Kitab suci tidak diperkenankan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan maksud memudarkan semangat beramal dari Quran.

Sebenarnya yang di atas itu adalah penyimpangan dari pemikiran politik Islam kultural. Mulanya sungguh mulia gagasan tersebut. Pemerintah yang islami (Masyumi) jika dihadapkan dengan masyarakat yang belum siap tentu akan menghasilkan jurang yang amat lebar.

Maka, solusinya adalah sebuah rekayasa ulang sosiologis yang membawa islam langsung ke tengah pusaran budaya mayarakat, membimbing umat tumbuh menjadi kekuatan sosial yang baru sehingga nantinya, idealnya, akan hadirlah pemimpin Islami yang kompeten yang muncul secara natural dari komunitas itu (An-Nur: 55).

Dibutuhkan political will dari pemimpin Islam. Dibutuhkan kekuatan Islam Struktural yang kuat, yang bahkan memiliki legitimasi di mata dunia. Misal, Negara Islam akan berani melakukan boikot ekonomi terhadap Israel dan AS, memutuskan hubungan diplomatik, dan keputusan politik lainnya.

Islam sebagai political will tidak akan ada manfaatnya bagi masyarakat yang belum siap, di sanalah politik Islam cultural berperan sebagai koplementer. Politik dan budaya adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Demikian juga perjuangan melalui kedua jalur itu.

Setiap kali kita memilih salah satunya saja, itu sama artinya dengan menafikkan sebuah faktor penentu yang tidak mungkin bisa dinafikkan. Islam, sebagai sistem yang integral, tidak pernah memisahkan keduanya. Rasul membawa risalah ini dengan pendekatan keduanya sekaligus.

Sebaliknya, kesalahan terbesar yang kita lakukan bukan hanya terletak pada dampak yang ditimbulkan oleh pendekatan parsial, tapi juga terutama kerapuhan system pemikiran kita.

Kita membawa sebuah misi besar yang berbenturan dengan realitas yang kompleks dengan akal yang sangat terbatsa dan sempit, yang biasa melakukan penyederhanaan yang berlebihan atau generalisasi yang salah kaprah.” Pemikiran parsial akan menghasilkan gerakan yang parsial pula.

Padahal Islam bukanlah agama yang parsial melainkan agama yang menyeluruh, integral. Oleh karena itu diperlukan pendekatan dari berbagai sisi baik secara kultural maupun secara struktural sehingga didapatkan hasil maksimal untuk dakwah yang dilakukan.

Perjuangan kekuasaan politik tersebut, menurut Din Syamsuddin yakni menyangkut perjuangan who gets what, when and how (siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana caranya).

Padahal dalam arti atau cakupan yang luas pemikiran politik yang dipahami oleh Din Syamsuddin, selain berurusan dengan perjuangan kekuasaan, tidak kalah pentingnya menyangkut pengoperasian Negara yang berbasis tata nilai dan dakwah kultural kebangsaan, yaitu mengurus Negara dengan benar.

Dalam pandangan Din Syamsuddin politik juga menyangkut penentuan kebijakan umum (public policy), yakni menentukan keputusan praktis dan strategis untuk kepentingan hajat hidup rakyat, seperti tegaknya keadilan, kebenaran, moral, dan hal-hal yang positif secara objektif dan dibutuhkan masyarakat luas.

Dengan cakupan pemikiran politik Din Syamsuddin secara kultural itu, maka politik sebenarnya tidak terbatas pada perjuangan kekuasaan belaka, juga tidaklah kotor, sebagaimana menjadi bias atau stigma tentang politik.

Namun dalam praktiknya memang sering dijumpai politik dalam makna kekuasaan dan kotor itu, yang melahirkan adagium the end justifies the means, tujuan menghalalkan cara.

Hal itu terjadi karena politik dicandra dalam proses dan kepentingan yang serba pragmatis dan menjurus menjadi pragmatisme, sehingga nilai-nilai politik yang ideal dikalahkan oleh kepentingan-kepentingan kegunaan yang beraroma perjuangan kekuasaan belaka.

Penulis : Rusdianto Samawa, Alumni Komunikasi Politik, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2014

Comments

comments