KPK “Warning Pengusaha Lobar

0
138

Lombok Barat, MetroNTB.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) mendapat instruksi tegas dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI). Di antaranya terkait penertiban wajib pajak khusunya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan peringatan potensi penyelewengan anggaran di dalam struktur pemerintahan.

“Kewajiban pengusaha dalam membuka usahanya yaitu wajib membayar pajak kepada negara. Bagi pengusaha yang nakal jangan diperpanjang ijin usahanya. Sering-sering berkirim ‘surat cinta’ jangan lupa tembusannya ke KPK,” ujar Deputi Pencegahan Korupsi KPK RI, Nana Mulyana saat bertemu jajaran Kepala SKPD Pemkab Lobar di Ruang Jayangrane Kantor Bupati Lobar, Jum’at (3/8)

Apa yang disampaikan Mulyana mendapatkan tanggapan serius dari Sekda Lobar H Moh Taufiq

“Ijin usaha bagi pengusaha nakal yang tidak membayar pajak tidak akan diperpanjang. Atau sangsi yang paling tegas adalah usahanya akan di tutup!” tegasnya

Taufik mengatakan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan kewajiban semua pengusaha yang harus diikuti sesuai UU yang berlaku.

“Namun ada beberapa usaha yang masih aktif menggeluti usaha di wilayah Lobar dan ada yang sedikit nakal dalam hal pembayaran kewajiban pajak,” kata Taufik

Hal itu diakui Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Lobar, Hj Lale Prayatni di hadapan Deputi Pencegahan Korupsi KPK RI, sekda dan jajaran Kepala SKPD Pemkab Lobar.

“Saat ini Bapenda Lagi mendata surat ijin semua usaha yang ada di wilayah Lobar dan akan memberikan warning kepada pengusaha-pengusaha yang masih menunggak pajak. Kita tidak akan memperpanjang ijin usahanya jika mereka belum melunasi utang pajak usahanya,” tegasnya

Dikatakannya, untuk penundaan pajak yang paling banyak tercatat yaitu usaha penginapan, usaha restoran dan perusahaan-perusahaan.

“Sebagai komitmen Pemkab Lobar saat ini izin salah satu hotel ternama di Senggigi tidak diperpanjang walaupun surat permohonan sudah masuk ke Pemkab,” cetus Lale

Untuk diketahui, sumber PAD Kabupaten Lobar saat ini di dapatkan dari Retribusi ITPMB, IMB dan HO.

“Namun dengan dihapusnya HO tahun ini berarti hanya tersisa dua sumber pendapatan PAD Lobar,” ujar Lale

Sementara itu pajak dari masyarakat saat ini terhitung ada 160.000 rumah yang terdata. Namun hanya 40 persen saja yang ber IMB.

“Kita akan lakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk segera mengurus IMB agar ke depannya dipermudah dalam pengurusan izin usaha seandainya berniat untuk membuka usaha,” kata Lale menmtambahkan (Hs/Ar)

Comments

comments