Kemendes PDTT Terlibat Aktif Susun Percepatan Rehab Rekonstruksi Pasca Gempa

0
35

Mataram, MetroNTB.com – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bersama dengan beberapa Kementerian Lembaga hadir di Mataram, Lombok dalam rangka penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca bencana Gempa Bumi Lombok.

Sebelumnya, Plt Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Aisyah Gamawati bersama Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan Kemenko PMK, Sonny HB Harmadi berkesempatan mendatangi lokasi pengungsi di Desa Kakait, Kec Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat dan Desa Pemenang Kec. Gunung Saru, di Kabupaten Lombok Utara, Selasa.

Karman Ad

Saat itu, Aisyah berkesempatan berdialog langsung dengan warga, tokoh masyarakat, pendamping desa serta aparatur desa di lokasi pengungsian.

Salah satu pengungsi, Herman (43) menuturkan bahwa korban gempa juga sangat membutuhkan pemulihan kondisi psikologis, disamping penyediaan bantuan sarana dan prasarana dasar tanggap darurat bencana.

“Kejadian bencana kemarin cukup menyisakan pengalaman yang mendalam, terutama untuk anak-anak kami, karena kami masih merasa takut untuk kembali ke rumah,” ujarnya.

Pemprov 300×600

Sementara itu, Kepala Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Muhammad Zaini menambahkan bahwa kebutuhan warga yang paling diperlukan saat ini adalah bantuan untuk pembangunan hunian sementara (Huntara).

“Mengingat akan datangnya musim penghujan sebentar lagi, tinggal di tenda pengungsian sangat beresiko memunculkan berbagai penyakit,” cetus Zaini.

Ia menekankan bahwa warga sangat mengharapkan agar pembangunan huntara bisa segera terealisasikan.

Sementara itu, Aisyah ditengah dialog juga menyampaikan Penggunaan Dana Desa dapat diperuntukan untuk bidang kebencanaan.

“Diatur dalam Peraturan Menter Desa No19 tahun 2017 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa 2018,” terangnya.

Dijelaskannya, Dana Desa dapat di gunakan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan hidup untuk pemenuhan kebutuhan.

“Pertama, Kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kedua, Penanganan bencana alam. Seperti Pembangunan EWS Tsunami, Rehabilatasi dan Rekonstruksi Fasilitas Public, jalan Desa Polindes, Rumah Ibadah dan bantuan permodalan melalui BUMDesa,” tutur Aisyah.

Ia menambahkan bahwa membangun dan membenahi Infrastruktur desa yang rusak akibat bencana itu masuk kedalam salah satu prioritas.

“Ini sudah kita atur dalam Permendesa tersebut, tentunya yang juga wajib disepakati melalui forum Musyawarah Desa (Musdes) dan tertuang dalam APBDes nya,” imbuh Aisyah.

Peraturan Menteri Desa tersebut, kata dia, selain berbicara tentang empat prioritas utama penggunaan dana desa, juga menjabarkan salah satu prinsip penggunaan Dana Desa yaitu untuk mendahulukan kepentingan desa yang mendesak dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa seperti sanitasi air, mck, maupun tanggul penahan banjir yang telah di musyawarahkan.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakatdari Kemenko PMK, Sonny HB Harmadi menambahkan bahwa mengacu kepada Peraturan Pemerintah nomir 43 tahun 2014, dana desa bisa dilakukan revisi dalam keadaan darurat untuk penanganan bencana.

“Dengan syarat dari penggunaannya harus merupakan hasil musyawarah desa,” tegasnya.

Sonny menyampaikan agar segera merevisi dan mengoptimalkan dana desa tahap 2 dan segera mengajukan pencairan tahap 3 untuk mendukung rehabilitasi rekontruksi, infrastruktur fisik, dan memulihkan ekonomi desa.(MN)

Comments

comments