JPPR NTB : Ingatkan KPU Lotim Jangan Asal-Asalan

0
26

LOMBOK BARAT, MetroNTB.com – Sejak dimulainya tahapan pemutakhiran data melalui proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) secara serentak oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sejak Sabtu (20/1) didapati sejumlah persoalan yang terjadi dilapangan.

Koorditaor Wilayah Jaringan Pendidikan Pemulih Untuk Rakyat (Korwil JPPR) NTB, Syamsul Rahman mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan banyak kekeliruan dan kesalahan prosedur yang dilakukan oleh PPDP dalam proses Coklik.

“Yang semestinya PPDP wajib memahami cara kerja Coklik mulai dari proses pendataan, komunikasi dengan RT/RW, pengisian form sampai pada rekap akhir data Coklit perhari,” kata Syamsul, Jum’at (26/1)

Iklan Karman

Kata Syamsul, fakta yang ditemukan oleh relawan JPPR yang ada dilapangan, banyak PPDP yang bertanya pada PPL, bagaimana proses pengisian form dan aturan-aturan jika masyarakat yang di coklit berada di luar negeri misalnya.

“Hal ini bagi kami adalah sebuah kegagalan dalam sistem yang dibangun oleh KPU. Seharusnya personil PPDP itu harus matang secara teori dan aturan formal sebelum turun ke lapangan melakukan Coklit.

Burhanudin Lebaran

“Sehingga hasilnya pun maksimal. Justru ini terkesan KPU melakukan Coklit dengan personil yang tidak faham,” cetusnya

Syamsul mengatakan, hari ini JPPR turun melakukan pemantauan di Kabupaten Lombok Timur, hasil temuan relawan JPPR, PPDP pada proses Coklit mendapatkan buku pedoman dalam melakukan Coklit.

Hanya saja pemahaman terhadap sebuah pola tentu tidak semudah membaca buku manakala berada dilapangan. Juga terhadap Form isian yang dibawa oleh petugas Coklit.

“Misalnya terkait dengan warga yang berada di luar negeri, kami juga menemukan adanya petugas Coklik yang bingung antara memberikan keterangan tidak ditemukan atau mencoretnya,” kata Syamsul

Iklan Wartiah PPP

Sementara, di desa yang lain petugas Coklik memberikan keterangan pindah domisili bagi warga yang berada di luar negeri.

“Padahal di Surat Edaran KPU sudah jelas bahwa warga yang berada di luar negeri, keluarganya perlu menandatangani surat pernyataan,” tandasnya

Tidak hanya itu, menurut Syamsul, ada juga PPDP yang mewakilkan dirinya kepada orang lain, kemudian ada juga PPDP yang bekerja tanpa SK, dan parahnya lagi ada PPDP yang melakukan Coklit dari rumahnya sendiri.

“Semua datanya sudah kami pegang. Cuma kami masih menunggu KPU, hari ini kami akan bersurat ke KPU terkait dengan temuan-temuan ini,” terang Syamsul

Syamsul menambahkan, setidaknya ada 5 potensi pelanggaran yang biasa terjadi pada tahap ini, pertama adanya pemilih ganda, kedua ketidaksesuaian SK PPDP.

“Ketiga data pemilih yang invalid, keempat pemilih yang tidak dikenal dan kelima data pemilih yang tidak lengkap,” tambahnya

Syamsul berharap petugas benar-benar mendatangi masyarakat untuk melakukan pendataan, serta pemilik rumah bisa memberikan data yang akurat agar tidak terkena sanksi pidana.

“Karena dalam Pasal 177 UU No. 1 Tahun 2015 disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, di pidana dengan penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 12 bulan dan denda paling sedikit 3.000.000 dan paling banyak 12.000.000,” pungkasnya

Comments

comments