Jokowi Intruksikan Birokrasi Jangan Bertele Tele

0
114

JAKARTA, MetroNTB.com – Presiden Jokowi menginstruksikan bahwa birokrasi harus berubah, harus cepat, jangan bertele-tele, dan harus terus berinovasi agar tidak ketinggalan dan bisa memenangkan persaingan global.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko dalam pembukaan kegiatan diskusi Leader’s Talk, di Bina Graha, Sabtu (25/5/2018)

Moeldoko menegaskan bahwa, berbagai langkah telah dilakukan oleh Pemerintah Jokowi-JK untuk memperbaiki kinerja birokasi, antara lain dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (e-procurement, Satu Data, Satu Peta.

“Mendorong profesionalisme ASN dengan rekrutmen berbasis CAT System dan pelaksanaan UU ASN secara konsisten, serta penguatan kualitas layanan publik antara lain dengan Mal Pelayanan Publik,” tegasnya

“Upaya ini juga sudah mulai menampakkan hasil, diantaranya ditandai dengan meningkatnya peringkat Government Effectiveness Index Indonesia yang naik 23 peringkat (dari peringkat 121 pada tahun 2016 menjadi peringkat 98 di tahun 2017) (World Bank, 2017),” tambah Moeldoko

Sementara, Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional. Profesor Dr. Eko Prasodjo memandang bahwa reformasi birokrasi adalah enabling factor pembangunan yang prosesnya harus terus dilakukan.

“Di dalam disruptive era dan era digital seperti sekarang kecepatan perubahannya double exponential, sehingga kapasitas dan kinerja birokrasi harus beradaptasi,” katanya

Eko menambahkan bahwa untuk menciptakan kultur birokrasi yang profesional, maka berbagai peraturan pelaksana UU ASN perlu segera disahkan, diantaranya RPP tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), RPP tentang Penilaian Kinerja, serta RPP tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas yang akan mengatur tentang single salary system.

Saat itu juga, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur, menjelaskan terdapat empat program besar yang dijalankan dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Keempat program tersebut adalah peningkatan efisiensi anggaran dan pelaksanaan reformasi birokrasi, penataan kelembagaan dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, pengembangan SMART ASN menuju terwujudnya world class government, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Dengan program ini, saya yakin reformasi birokrasi akan berjalan akseleratif dan tata kelola pemerintahan yang baik akan terwujud,” ujarnya

Asman mengatakan, dalam program penguatan reformasi birokrasi mengalami banyak kemajuan. Diantaranya kenaikan nilai rata-rata reformasi birokrasi kementerian/lembaga hingga level kota dan kabupaten.

“Pada level kementerian/lembaga, nilai reformasi birokrasi menunjukkan peningkatan dari tahun 2015 sampai tahun 2017,” tuturnya

Menurutnya, nilai reformasi birokrasi ini adalah tingkat perkembangan instansi pemerintah dalam penerapan budaya anti korupsi, pelaksanaan anggaran secara efektif dan efisien, serta kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Comments

comments