JOIN NTB Desak Perusahaan Pers Berikan THR Untuk Awak Media

0
139

MATARAM, MetroNTB.com – Jurnalis Online Indonesia (JOIN) Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta semua perusahaan pers agar segera memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada seluruh karyawan, awak media, baik di bidang keredaksian maupun di bidang bisnis pada perusahaan bersangkutan.

Selain THR merupakan hak yang harus diterima oleh karyawan, JOIN menilai tanggungjawab perusahaan pers memberikan THR kepada awak medianya, ini penting dilakukan untuk menjaga independensi media bersangkutan, sekaligus meminimalisir stigma buruk tentang pemberian THR bagi wartawan dari institusi lain yang tidak memiliki hubungan industrial.

iklan RSUD NTB

“JOIN mendesak perusahaan pers untuk membayarkan THR kepada karyawan, termasuk para wartawannya. Sebab, sesuai Permen Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2016, THR harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya,” kata Ketua Umum JOIN NTB, Indra Irawan, didampingi Wakil Ketua JOIN NTB, Panca Nugraha, melalui pers rilis, Selasa (6/6) di Mataram.

JOIN NTB juga mendesak Dewan Pers untuk aktif mengintervensi perusahaan pers yang diduga mengabaikan tanggungjawab pembayaran THR hingga batas waktu yang ditentukan.

Sebab Permen Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2016 sudah jelas mengatur sanksi bagi perusahaan yang lalai membayarkan hak THR kepada karyawannya.

Coin For Lombok

Khusus untuk awak media atau pekerja pers, JOIN NTB akan membentuk kotak pengaduan untuk pekerja pers yang tidak mendapatkan hak mereka dari perusahaan pers tempatnya bekerja.

Laporan yang masuk akan diteruskan ke pengaduan di Kementerian Tenaga Kerja RI di Jakarta.

“Selain ke Kemenaker, laporan juga akan kami kumpulkan untuk mendesak Dewan Pers bersikap terhadap perusahaan pers yang lalai dalam hal THR ini,” katanya.

JOIN NTB menyatakan mendukung surat edaran Dewan Pers tentang larangan bagi Kementerian/Lembaga, Instansi Pemerintah, dan Institusi Pemda agar tidak memberikan THR bagi wartawan dan pekerja pers.

Namun JOIN NTB menilai sudah saatnya Dewan Pers juga berpihak pada pekerja pers dan mulai melakukan intervensi sesuai kewenangan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja pers Indonesia.

“Stigma dan isu tentang wartawan minta THR dari institusi lain di luar pers, itu kan muncul karena Dewan Pers sendiri tidak benar-benar serius memperjuangkan kesejahteraan pekerja pers. Jadi, SE Dewan Pers itu sebenarnya justru menjadi cermin kinerja mereka selama ini,” tegas Indra.

Sementara itu, Sekjen JOIN NTB, Amrin menambahkan, JOIN NTB juga mendukung dan menghargai imbauan Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi agar Dinas/Badan di lingkup Provinsi NTB tidak memberikan sesuatu pemberian yang bisa dimaknai sebagai THR kepada wartawan.

Namun, tegas Amrin, imbauan tersebut tidak serta merta menjadi pembenaran bahwa memang benar ada pekerja pers yang meminta-minta THR dari pemerintah atau institusi lain di luar perusahaan pers.

“Saya yakin tidak ada wartawan di NTB yang meminta THR ke institusi pemerintah. Karena memang THR itu ranahnya perusahaan ke pekerja,” tegasnya

Menurutnya, JOIN NTB menilai selama ini pemberian dari institusi di luar perusahaan pers kepada wartawan menjelang hari raya, lebih kepada penghargaan yang didasari hubungan emosional institusi dengan wartawan bersangkutan.

“Tugas wartawan kan punya pos masing-masing, ada bidang politik, ekonomi, hukrim, dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman di pos tertentu ini diberi penghargaan karena dianggap sudah berjasa membantu publikasi institusi itu, masak mau dilarang bahkan diharamkan?. Ya silahkan sajalah selama pemberian itu dalam batas yang wajar dan tidak mempengaruhi independensi nantinya,” pungkasnya

Comments

comments