Ini Pernyataan Sikap Resmi PB PMII Atas Diakui Jerussalem Sebagai Ibukota Israel

0
250

“Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel” (Bung Karno)

JAKARTA, MetroNTB.com – Dunia internasional, khususnya negara-negara Muslim saat ini tengah ramai dalam menanggapi kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang mengakui Jerussalem sebagai ibu kota negara Israel. Banyak negara-negara Muslim mengecam kebijakan sepihak tersebut dan mendesak untuk segara dicabut.

Setelah melihat dan mengamati dinamika internasional yang terjadi, setidaknya ada tiga perspektif sebagai pertimbangan mengapa kebijakan tersebut harus ditolak.

Pertama,  dari perspektif politik, kebijakan ini akan menghambat kemerdekaan bagi negara palestina. Tidak hanya itu, kebijakan ini juga akan merusak hubungan negara-negara di dunia yang bisa berdampak pada terciptanya instabilitas internasional dan hubungan bilateral antar negara.

Kedua, dari perspektif hukum, kebijakan ini banyak melanggar hukum dan kesepakatan-kesepakatan internasional yang dilahirkan lewat PBB terkait Israel dan Palestina, salah satunya adalah Resolusi Majelis Umum PBB No. 2253 tanggal 4 Juli 1967 hingga Resolusi No. 71 tanggal 23 Desember 2016 yang pada pokoknya menegaskan perlindungan Yerusalem terhadap okupasi Israel.

Ketiga, dari perspektif kemanusiaan, kebijakan ini akan memicu kembali konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina di tengah usaha perdamaian diantara kedua negara tersebut. Dan yang paling buruk adalah bisa melahirkan radikalisme dan ekstrimisme yang berujung pada konflik agama mengingat Yerussalem juga merupakan tempat suci umat Islam.

Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia, tidak cukup melakukan kecaman, tetapi perlu berperan aktif dengan langkah-langkah strategis dalam menolak kebijakan tersebut. Langkah ini juga sebagai amanah konstitusi untuk berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Apalagi kata Bung Karno, “Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel”. Maka hampir tidaka ada alasan bagi pemerintah Indonesia untuk tidak berperan aktif.

Atas uraian singkat di atas, Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menyatakan sikap:

1. Mengecam keras kebijakan sepihak Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Jerussalem sebagai ibu kota negara Israel.

2. Mendorong pemerintah Republik Indonesia untuk segera berperan aktif dengan melakukan langkah-langkah strategis berupa diplomasi kepada pemerintah Amerika Serikat agar membatalkan kebijakan tersebut.

3. Mendorong pemerintah Republik Indonesia untuk tampil sebagai negara terdepan dalam menciptakan perdamaian dunia dengan peran-peran strategis dan langkah diplomatik melalui organisasi-organisasi negara-negara di dunia seperti PBB, OKI dan lain sebagainya.

4.Meminta kepada seluruh negara Muslim di dunia yang tergabung dalam OKI untuk bersama-sama menolak kebijakan tersebut dan mendukung kemerdekaan Palestina.

5. Mendorong kepada Dewan Keamanan PBB untuk komitmen dan konsisten dalam melaksanakan kesepakatan-kesepakatan internasional terkait usaha perdamaian Israel dan Palestina.

5. Jika dalam waktu dekat keputusan sepihak Presiden Amerika Serikat, Donald Trump tidak ditarik, maka kami PB PMII akan mengepung kantor Kedubes Amerika Serikat di Jakarta.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Jakarta, 8 Desember 2017

PENGURUS BESAR PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

AGUS MULYONO HERLAMBANG

Ketua Umum

SABOLAH AL KALAMBY

Sekretaris Jendral

Comments

comments