Gempa Lombok Seharusnya Ditetapkan Jadi Bencana Nasional

0
440

Lombok Barat, MetroNTB.com – Gempa tidak putus-putus mengguncang Pulau Lombok sejak tanggal Ahad 29 Juli dengan 6,4 skala richter (SR) sampai dengan gempa yang lebih besar lagi di Ahad malam tanggal 5 Agustus dengan kekuatan 7,0 SR.

Dua gempa yang secara keilmuan dikategorikan sebagai gempa kembar (doublet) terus diikuti oleh gempa-gempa dalam skala kecil.

Bahkan saat rilis ini ditulis, Kamis (9/08) gempa dengan kekuatan 6,2 SR kembali mengguncang Pulau Seribu Masjid ini.

Gempa kali ini pun dirasakan sudah sangat besar dan membuat orang-orang berhamburan keluar rumah. Mereka sudah sangat ketakutan. Hasil pantauan di Posko Pengungsi Depan Kantor Camat Lingsar Lombok Barat (Lobar), beberapa ibu-ibu meneriakkan kalimat takbir dengan penuh ketakutan.

Seorang anggota Tim Siaga Bencana Daerah (TSBD) Lobar, Ramli (39 tahun) pun tertimpa reruntuhan tembok sebuah kios saat istirahat Shalat Zuhur. Ia mengalami pendarahan di kepala, tangan, dan kaki.

Tidak berselang lama, kabar kematian pun mengikuti. Setidaknya 3 orang dikabarkan meninggal karena tertimpa bangunan yang roboh. Mereka atas nama Sarapudin dari Desa Sigerongan Lingsar, Papuk Fajaryah dari Kapek Desa Gunung Sari dan I Gede Darma dari Dusun Lilit Barat, Desa Mekar Sari. Ketiga orang tersebut menggenapi seluruh korban menjadi 30.

Beberapa bangunan yang awalnya hanya retak kecil mengalami rengkahan. Bahkan atap Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mataram yang awalnya hanya bergeser gentengnya, terlihat atapnya sudah ambruk.

Seorang warga yang ditemui di sekitar Posko Utama Lobar meyakini, akibat gempa kali ini pun akan menambah kerusakan rumah penduduk yang sudah terlanjur rusak oleh gempa-gempa sebelumnya, bahkan menambah jumlah korban. Warga semakin ketakutan. Mereka lebih memilih mengamankan diri di tenda-tenda darurat.

Terkait dengan gempa yang terus menerus terjadi, lumpuhnya pemerintahan di Kabupaten Lombok Utara, jumlah korban dan kerugian materil yang besar, banyak pihak menyayangkan statemen Menko Polhukkam, Wiranto beberapa waktu lalu.

Wiranto menegaskan bahwa bencana gempa yang terjadi dalam kurun waktu kurang dari 3 minggu ini, bukan termasuk kategori bencana nasional.

Wiranto beralasan bahwa Pemerintah Provinsi masih mampu menghadapinya sendiri.

Ketua Forum Peduli Resiko Bencana Lobar, Sulhan Mukhlis Ibrahim menyayangkan pandangan tersebut.

“Pemerintahan di level provinsi betul masih berjalan, namun KLU sudah lumpuh dan Kabupaten/ Kota lainnya di Pulau Lombok sudah tidak normal,” ujar pria yang juga menjabat wakil ketua di DPRD Lobar.

Sulhan merujuk pada UU. No. 24/2007, maka baginya, bencana gempa bumi di Lombok harus dikategorikan bencana nasional.

Ia membandingkan jumlah korban antara gempa Jogja di tahun 2006 tidak menelan korban sebesar gempa bumi di Lombok. Demikian juga soal lumpuhnya pemerintahan, Sulhan membandingkannya dengan kasus lumpur lapindo di mana pemerintahan di Sidoarjo masih berjalan efektif.

“Pemerintah pusat harus hadir dan memperlakukan setiap warga negaranya secara adil. Jangan hanya di gempa tahun 2006 (gempa Jogja red) justru mereka secara masif memperhatikan,” ujarnya sengit.

Sulhan pesimis Pemkab KLU, Lobar, dan Lotim akan mampu menangani masalah bencana ini secara mandiri tanpa keterlibatan langsung Pemetintah Pusat.

“Kemampuan fiskal kita rendah,” ujarnya.

Bagi Sulhan, bencana gempa bumi Pulau Lombok harus dinaikkan statusnya menjadi bencana nasional.

“Jika ini menjadi bencana nasional,  maka jaminan persedian bantuan sejak masa tanggap darurat, peralihan, sampai rekonstruksi, bisa disiapkan melalui APBN. Jadi masyarakat di daerah-daerah ini akan terbantu secara cepat dalam masa recovery,” pungkasnya.

Comments

comments