Ermalena Dorong Gempa Lombok Ditetapkan Jadi Bencana Nasional

0
567
Foto : Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi PPP, Hj Ermalina saat menghadiri Rapat Evaluasi Posko Utama Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Kabupaten Lombok Barat (Lobar) di Aula Kantor Camat Lingsar Kab. Lobar, Jum'at (10/08).

Lombok Barat, MetroNTB.com – Dampak bencana gempa yang terjadi sejak akhir Juli lalu sampai gempa terakhir hari Kamis 9 Agustus lalu dengan kekuatan 6,2 Skala Richter semakin menguatkan dorongan agar bencana ini ditetapkan dengan status bencana nasional.

Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi PPP, Hj Ermalina saat menghadiri Rapat Evaluasi Posko Utama Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Kabupaten Lombok Barat (Lobar) di Aula Kantor Camat Lingsar Kab. Lobar, Jum’at (10/08).

ADS IRZANI

Ermalina mengatakan bahwa besarnya jumlah jiwa yang sudah mencapai hampir 400 orang meninggal dunia, ribuan luka-luka, dan ratusan ribu yang terdampak, membuat status bencana ini harus ditingkatkan menjadi Bencana Nasional.

“Sampai dengan tanggap darurat hari ke-6 sejak tanggal 5 Agustus, situasi Pulau Lombok sungguh tidak normal,” tegasnya.

Apalagi pasca gempa terakhir tanggal (9/08), kata dia, pengungsian semakin menumpuk dengan manusia di hampir semua titik. Tidak hanya malam hari, siang hari pun warga tidak berani beraktivitas di dalam ruangan.

“Suasana jalan raya menuju Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan perkampungan sepanjang jalan di Kecamatan Gunung Sari Lobar tampak ramai dan macet dengan kendaraan pembawa bantuan swadaya masyarakat,” tutur Ermalena.

Menyikapi masalah itu, Ermalina mengatakan, kondisi Kabupaten Lombok Utara (KLU) sudah lumpuh. Aparat sudah tidak bisa bekerja lagi.

“Lobar sebagai daerah terdampak paling besar setelah KLU ikut terimbas juga. Kita tidak sanggup sendiri dalam menyelesaikan persoalan. Ini sudah S.O.S (Save Our Soul, red),” ujarnya dengan nada keras.

Politisi PPP yang langsung datang dari Jakarta sejak Senin, sehari pasca gempa, mendorong agar Pemerintah Pusat menjadikan gempa ini sebagai bencana nasional.

“Saya berjanji akan mendesak anggota DPR RI lainnya untuk menyuarakan hal yang sama,” ucapnya.

Sebagai ilustrasi, Ermalina menyajikan temuan fakta-fakta di lapangan di sektor kesehatan.

“Tidak ada pelayanan kesehatan yang normal. Baik rumah sakit maupun puskesmas, semua masih merawat pasien di tenda,” pungkas Ermalina.

Apalagi setelah tahu kondisi rumah sakit di seputaran Kota Mataram yang sudah overload dan pasien luka akhirnya diobati di RSUD Tripat Gerung.

Ermalina nampak semakin prihatin. Ia tidak bisa membayangkan jarak tempuh KLU dengan Lobar yang demikian jauh.

“Ini sudah S. O. S,” ujarnya mengulangi kembali.

Sementara, Bupati Lobar H Fauzan Khalid pun mengiyakan pandangan tersebut.

“Seberapa kuat energi kita menghadapi bencana ini?,” ujarnya mengawali rapat tersebut.

Fauzan tidak hanya melihat kondisi daerahnya saat tanggap darurat ini saja, karena warga di pengungsian perlu mendapat pelayanan jangka panjang.

“Banyak persoalan yang ditimbulkan dengan pengungsian ini. Masalah air bersih dan sanitasi sudah mulai dikeluhkan. MCK harus difikirkan untuk sekian ratus ribu jiwa,” ujar Fauzan.

“Dengan status menjadi bencana nasional akan mempercepat normalisasi kondisi warga yang terlanjur trauma terhadap gempa,” pungkasnya (*)

Comments

comments