DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DALAM LINTASAN SEJARAH

0
402

Kementerian Keuangan memegang peran vital dalam pengelolaan keuangan bangsa. Sebagai penggerak utama laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, Kementerian Keuangan terus melakukan inovasi yang dinamis untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai salah satu unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan turut bersinergi dengan senantiasa melakukan inovasi sebagai bentuk dari penyempurnaan manajemen keuangan di Indonesia terutama di bidang perbendaharaan.

Pra Reformasi Keuangan

Ketika masih dalam penjajahan kolonial Belanda, urusan perbendaharaan negara di tangani oleh CKC (Centraal Kantoor voor de Comptabiliteit) yang bertugas melaksanakan wewenang ordonansering. Dalam era perjuangan meraih pengakuan atas kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah di Yogakarta membentuk Pejabatan Keuangan yang saat itu membidangi antara lain urusan Anggaran, Perbendaharaan, Kas Negara dan lain-lain. Selanjutnya untuk menyelenggarakan fungsi pelaksanaan anggaran, pada tahun 1948, Pemerintah membentuk unit kerja Thesauri Negara di tingkat Pusat, dan mengoperasikan CKC (Centraal Kantoor voor Comptabiliteit) dan Slandkassen atau Kantor Kas Negara sebagai kantor vertikal di Daerah.

Selanjutnya di era pemberlakuan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, Thesauri Negara memperoleh kewenangan untuk menyetujui alokasi pembiayaan (allotment) dalam suatu SKO (Surat Keputusan Otorisasi). Untuk memastikan berjalannya kewenangan tersebut secara benar dan berintegritas. Pada tahun 1959, dibentuklah Inspektorat Perbendaharaan Negara.

Pada tahun 1964 dilakukan integrasi Kantor Kebendaharaan Negara (KKN) dan Kantor Pusat Kas (KPK) ke dalam Kantor Bendahara Negara (KBN) yang terdapat di Ibu Kota Provinsi dan Kantor Pembantu Bendahara Negara (KPBN).

Dalam perjalanan selanjutnya memasuki era Pemerintahan Orde Baru yang mengusung agenda pembangunan nasional, pada tahun 1971 Pemerintah membentuk unit penyelenggara fungsi penganggaran tersendiri, yakni Direktorat Jenderal Anggaran dan disusul dengan pembentukan Kanwil DJA pada tahun 1975. Pada tahun 1983, KBN dan KPBN dipecah menjadi Kantor Perbendaharaan Negara (KPN), Kantor Kas Negara (KKN), dan Kantor Tata Usaha Anggaran (KTUA).

Selanjutnya memasuki 1986 menyingsing momentum baru penggunaan kembali nama PERBENDAHARAAN, melalui keberadaan Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara di Kantor Pusat dan pembentukan KPN (Kantor Perbendaharaan Negara) sebagai pengganti nama KBN (Kantor Bendahara Negara) yang dipergunakan di era sebelumnya, dan KKN (Kantor Kas Negara) sebagai pengganti Slandkas.

Kemudian tanggal 12 Juni 1989 dilakukan reorganisasi di DJA dalam rangka melaksanakan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Maka sejak tanggal 1 April 1990, KPN dan KKN digabung menjadi satu kantor dengan nama Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) di bawah wilayah kerja Kanwil DJA.

Dalam kurun waktu 20 tahun pertamanya kedudukan Direktorat Jenderal Anggararan semakin kokoh dan sangat di kenal oleh masyarakat Indonesia. Sementara itu, hingga Tahun 1985, identitas unit organisasi penyelenggara fungsi Perbendaharaan hampir tak lagi menunjukkan perannya, dan tenggelam dalam nama besar Direktorat Jenderal Anggaran kendati masyarakat pada umumnya masih cukup mengenal CKC (Centraal Kantoor voor Comptabiliteit) dan Slandkassen terutama dalam mengurus pembayaran atas (pelaksanaan) dari Anggaran Negara.

Periode Reformasi Keuangan dan Perbendaharaan

Tanggal 14 Januari 2004, telah menjadi saksi sejarah lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 yang selanjutnya menjadi dasar dibentuknya DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN sebagai penyelenggara fungsi Perbendaharaan Negara.

Penataan organisasi Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan sendiri dimulai dengan penetapan KMK Nomor-303/KMK.01/2004 tanggal 23 Juni 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Hal ini berdampak pada pengalihan Instansi Vertikal Ditjen Anggaran (DJA) dialihkan menjadi Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan. Perubahan struktur organisasi pada KPPN pun merupakan bentuk konsekuensi fungsi ordonansering dimana kewenangan untuk melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembebanan anggaran tidak lagi melekat pada KPPN.

Sejak awal beroperasinya pada Tahun 2004, Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah tampil sebagai pioneer Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah sebagai pioner Reformasi Birokrasi di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan berhasil di raihnya ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB) Award pada tahun 2005 dalam usia dini tersebut, atas Inisiatif Anti Korupsi & Integritas yang Tinggi yang ditunjukkan dalam mengelola dana Recovery Aceh dari Bencana Tsunami Tahun 2004.

Pada Tahun 2006, 2008, dan 2010 secara berturut-turut meraih anugerah CITRA PELAYANAN PRIMA dari Presiden Republik Indonesia, khususnya atas layanan prima yang berhasil ditunjukkan oleh KPPN Khusus Banda Aceh dalam penanganan dana recovery Aceh, dan KPPN Makassar II dan KPPN Gorontalo sebagai KPPN Percontohan dalam penyelenggaraan Layanan Prima.

Pada Tahun 2010, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganugerahkan Penghargaan sebagai Pemenang Pertama dalam Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK)

Pada Tahun 2011, KPK kembali menganugerahkan penghargaan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Pemenang Pertama berdasarkan hasil Survey Integritas Layanan KPK.

Pada Tahun 2013, 2014, dan 2015, secara berturut-turut berhasil meraih penghargaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi atas keberhasilan DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dalam 2 kategori  penghargaan, yaitu kategori WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) dan WILAYAH BIROKRASI BEBAS DARI KORUPSI (WBK).

Kini, hingga akhir Tahun 2015 dalam 1 Dekade berdirinya DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN telah berhasil mewujudkan perolehan sertifikasi ISO 9001:2008 untuk 21 KPPN di Indonesia, termasuk KPPN Mataram.

Penghargaan lainnya, yang terus-menerus diperoleh dalam Tahun 2009 hingga 2012, 2014, 2015 dan 2016 berdasarkan hasil survey kepuasan layanan yang dilakukan Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gajah Mada dan SFO (Strategy Focused Organization) telah menempatkan DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN sebagai peraih angka/index Kepuasan Pelanggan Tertinggi pada lingkup Kementerian Keuangan.

Mari kita sukseskan Hari Bakti Perbendaharaan tahun 2017 dengan tema  “Meningkatkan Peran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sebagai Katalisator Modernisasi dan Reformasi Birokrasi” dan tag line “Ciptakan Inovasi untuk Simplifikasi dan Efisiensi”. Kita harapkan Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat menjadi pengelola keuangan yang unggul di tingkat dunia serta KPPN Mataram dapat berperan aktif dalam mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

“SELAMAT HARI BAKTI PERBENDAHARAAN 14 JANUARI 2017”

Penulis:
Adnan Wimbyarto
Kepala KPPN Mataram

Comments

comments