Deteksi Dini Politisasi Agama Di Tahun Politik, HRWG Gandeng UNU NTB

0
48
Foto : Diskusi Publik bertema “Tantangan Keberagaman di Tahun Politik” di UNU NTB 29 November 2018 (MetroNTB/Man)

Mataram, MetroNTB.com – Dalam rangka melakukan deteksi dini terhadap politisasi agama dalam keberagamaan menjelang tahun politik 2019, Human Rights Working Group (HRWG) bekerjasama dengan Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat (UNU NTB) mengadakan kegiatan Diskusi Publik bertema “Tantangan Keberagaman di Tahun Politik”. Kegiatan dilaksanakan di UNU NTB, kemarin (29/11)

Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG), Muhammad Hafiz menilai isu agama sangat kuat digunakan kelompok intoleran di tahun politik ini.

Bahkan, elit politik juga terlibat mengambil keuntungan terhadap munculnya sentimen SARA. Isu agama sangat kuat digunakan kelompok intoleran, bahkan oleh kelompok politik yang mengambil keuntungan dari situasi yang ada,” ujarnya.

Menurutnya, politisasi agama tidak berangkat dari rasa kebencian atau intoleransi, melainkan digerakkan secara sistematis oleh kelompok elit politik tertentu.

“Bisa jadi politisasi agama tidak berangkat dari rasa kebencian atau rasa intoleran yang ada di masyarakat, tapi justru dimunculkan oleh kelompok elit politik tertentu dengan memanfaatkan situasi yang ada,” tuturnya

“Bisa jadi masyarakat toleran, tapi karena dorongan untuk melakukan sesuatu propaganda politik terhadap lawan politiknya sehingga kelompok minoritas atau kelompok rentan menjadi sasaran,” lanjutnya.

Hafiz berharap aparat negara harus tegas terhadap elit politik yang memanfaatkan situasi dengan memunculkan sentimen intoleran.

Pihaknya meminta kelompok keagamaan untuk menjadi pionir terciptanya politik tanpa intoleransi di Indonesia.

“Kelompok keagamaan yang punya otoritas di masyarakat menjadi pioner mendorong toleransi. Karena jika kelompok keagamaan tidak melakukan itu maka akan dianggap tindakan berbau kebencian adalah hal yang benar,” terangnya.

Sementara, Rektor UNU NTB, Baiq Mulianah menilai dengan meningkatnya intoleransi jelang Pilpres, berpotensi akan membangkitkan sel-sel terorisme di Indonesia.

“Sekarang sangat berpengaruh,  rentan masyarakatnya. Karena setiap kita memiliki potensi untuk itu (radikal),” ungkapnya.

Dikatannya, potensi radikalisme dapat terjadi karena minimnya individu yang mau menerima perbedaan dalam pribadinya.

“Kita kesulitan membuat ruang berbeda di pikiran kita bahwa ada orang yang berbeda dengan kita,” ucapnya.

Menurutnya, intoleransi saat ini dalam bingkai keberagamaan bukan dalam bingkai keberagamaan.

“Untuk mencegah itu, sudah waktunya semua pihak bergandengan tangan menolak segala bentuk politisasi agama,” tandasnya

Komisioner Komnas HAM, M. Choirul Anam mengakui saat ini Komnas HAM dan sejumlah elemen menggodok mekanisme agar pemilu tidak menggunakan syi’ar kebencian. Karena hal tersebut juga menjadi bagian dari tanggung jawab Komnas HAM.

“Kita juga meminta masyarakat agar pada pemilu tidak menggunakan isu yang berbau kebencian,” pungkasnya

Hadir dalam kegiatan dialog tersebut, Komisioner Komnas HAM, M. Choirul Anam, Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG), Muhammad Hafiz, Plt Ketua PWNU NTB, Prof Dr Masnun Tahir, Ketua Lakpesdam NU Kota Mataram, Jayadi dan puluhan peserta yang berbagai elemen. (Mn/Ar)

Comments

comments