Biaya Pendidikan Gaya Perusahaan

0
132
Gerrardus Umbu Pati Anggota Biasa PMKRI Cabang Mataram (MetroNTB/Istimewa)

OPINI, MetroNTB.com – Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah.

Orang miskin tidak boleh sekolah. Untuk masuk TK dan SDN saja saat ini dibutuhkan biaya yang sangat mahal berkisar dari 300.000 sampai 500.000. Bahkan ada yang memungut di atas Rp 1 juta. Masuk SLTP/SLTA bisa mencapai Rp 1 juta sampai Rp 5 juta. Makin mahalnya biaya pendidikan sekarang ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah).

MBS di Indonesia pada realitanya lebih dimaknai sebagai upaya untuk melakukan mobilisasi dana oleh lembaga-lembaga pendidikan karena kebijakan yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pendidikan  baik Negeri ataupun Swasta tidak di atur oleh pemerintah dalam hal menangani permasalahan biaya pendidikan yang begitu mahal.

Kondisi ini lebih buruk lagi dengan adanya UU nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP). Berubahnya status pendidikan dari milik publik ke bentuk Badan Hukum jelas memiliki konsekuensi ekonomis dan politis amat besar. Dengan perubahan status itu Pemerintah secara mudah dapat melemparkan tanggung jawabnya atas pendidikan warganya kepada pemilik badan hukum yang sosoknya tidak jelas.

Perguruan Tinggi Negeri pun berubah menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Munculnya BHMN dan MBS adalah beberapa contoh kebijakan pendidikan yang kontroversial. BHMN sendiri berdampak pada melambungnya biaya pendidikan di beberapa Perguruan Tinggi favorit,

Sekolah atau Perguruan Tinggi seperti halnya perusahaan, sekolah  dibebaskan mencari modal untuk diinvestasikan dalam operasional pendidikan. Maka saya menilai bahwa dengan privatisasi pendidikan berarti Pemerintah telah melegitimasi komersialisasi pendidikan dengan menyerahkan semua tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan ke pasar.

Dengan begitu, sekolah memiliki otonomi sendiri untuk menentukan sendiri biaya penyelenggaraan pendidikan. Sekolah tentu saja akan mematok biaya setinggi-tingginya untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu pendidikan yang ingin di targetkan dalam visi dan misi sekolah atau perguruan tinggi.

Akibatnya, yang meng akses pendidikan hanyalah orang yang penghasilannya menengah keatas dan rakyat yang kurang mampu tidak dapat mendapatkan haknya dalam “UUD 1945  Pasal 31 Ayat 1 setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan” Namun dengan sejumlah pasal dalam UU No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 justru memberikan beban kepada masyarakat untuk mengurus pendidikan ini seolah olah pemerintah mencuci tangan akan tugasnya mensejaterahkan rakyat dari bidang pendidikan. Hal ini jelas bertentangan dengan UUD 1945 oleh karena itu justru mewajibkan rakyat untuk membiayai dan mendanai penyelenggaraan pendidikannya sendiri,

Oleh karena itu dalam kondisi demikian seharusnya pemerintah  yang mengemban misi pendidikan dengan filosofi pelayan mampu memberikan kesempatan alternatif bagi kelompok marginal. Satu hal yang tidak dapat dibantah bahwa lembaga-lembaga pendidikan saat ini bukan lagi mengutamakan kualitas pendidikan tetapi lembaga-lembaga pendidikan dijadikan ladang usaha oleh para pimpinan lembaga untuk menambah modal.

Faktanya tidak banyak yang bisa diharapkan dari peranan lembaga-lembaga pendidikan  terhadap persoalan pendidikan. Sebab, pada saat bersamaan justru lembaga pendidikanlah yang menyuburkan proses komersialisasi pendidikan DI Indonesia. Buktinya, hampir semua lembaga pendidikan saat ini mematok biaya pendidikan paling mahal.

Kondisi ini juga yang menyebabkan banyak masyarakat yang tidak mampu mengenyam pendidikan dan terpaksa harus bekerja menjadi TKI/TKW dan bahkan lebih fatal lagi menjadi “BUDAK” di negerinya sendiri bagi masyarakat yang kurang mampu secara finansial untuk menikmati pendidikan berkualitas dan biaya pendidikan yang sesuai dengan penghasilannya perbulan.

Pendidikan berkualitas memang tidak mungkin murah, atau tepatnya, tidak harus murah atau gratis. Tetapi persoalannya siapa yang seharusnya membayarnya? Pemerintahlah sebenarnya yang berkewajiban untuk menjamin setiap warganya memperoleh pendidikan dan menjamin akses masyarakat bawah untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Akan tetapi, kenyataannya Pemerintah justru ingin berkilah dari tanggung jawab dan ingin cuci tangan dengan adanya UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP)..

Gerrardus Umbu Pati
Anggota Biasa PMKRI Cabang Mataram

Comments

comments