Bawaslu Klarifikasi Dua ASN Terduga Terlibat Politik Praktis

0
67

MATARAM, MetroNTB.com – Dua Aparatur Sipil Negera (ASN) diklarifikasi Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawasalu) Provinsi NTB, kemarin di Mataram.

“Satu ASN asal Lombok Tengah dan satu lagi pejabat penting lingkup provinsi NTB. Kedua orang itu dimintai keterangan Bawaslu karena ditemukan ikut partisipasi saat pendaftaran bakal pasangan calon,” ujar Komisioner Bawaslu NTB, Umar Ahcmad Seth

Umar membeberkan, ASN dari Lombok Tengah, ikut hadir mengantar pendaftaran satu bakal pasangan calon.

“Dan ASN yang duduk di kantor gubernur NTB itu, dimintai keterangan terkait bus fasilitas pemda yang dipakai mengangkut masa saat pendaftaran satu bakal pasangan calon gubernur juga,” katanya

Dia menjelaskan, ketika sudah ditemukan bukti lebih apalagi mengarah kepada pelanggaran ASN, tentu hal itu akan direkomendasikan kepada komisi ASN.

Dalam kontek penanganan pelanggaran sesuai ketentuan akan ditindaklanjti dalam kurun waktu lima hari.

“Nanti kalau sudah ada hasilnya kita sampaikan,” ujarnya

Umar menjelaskan, bagi ASN yang diketahui terlibat langsung, apalagi setelah dilakukan pendalaman diduga ada pelanggaran, Bawaslu akan meminta kepada atasannya untuk memberikan sangsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terhadap ASN asal Loteng itu, kata dia Bawaslu akan menyampaikan hasil laporannya kepada Sekda. Terkiat sangki, tentu mengacu kepada taraf jenis pelanggaran yang dilakukan.

“Nanti atasannya yang akan beri sangsi. Sangsinya kan jelas sesua dengan Surat Edaran (SE) dari Mendagri dan SE dari Menpar RB,” jelas Umar.

Sementara klarfikikasi ASN yang ada dilingkup Pemprov, Bawaslu mintai keterangan yang kira kira bisa memberikan penjelasan terhadap keberadaan fasilitas negara yang ditemukan disekitar areal pendaftaraan saat itu.

Sesaui dengan yang ditemukan, di failitas yang bertulis Pemda Pemprov itu, kata dia ditemukan banyak orang masuk dimobil dengan membawa satu bendera pasangan calon tertentu.

“Dalam hal ini, seharusnya penggunaan fasilitas negera tidak dipakai untuk kebutuhan politik,” terang Umar

Umar menambahkan, mengingat hal itu masih bersifat rahasia dan akan dilakukan kajian.

“Kedua orang itu tentu belum bisa disebut bersalah. Mereka juga pastinya punya argumen tersendiri. Nanti ada saatnya kita publikasikan hasil kajiannya,” kata Umar menambahkan (De/Mn)

Comments

comments