Polres Lobar Naikkan Kasus Dugaan Korupsi APBDes Banyu Urip Gerung Ke tahap Penyidikan

0
Polres Lombok Barat Polda NTB menaikan status dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan pada APBDes desa Banyu Urip tahun anggaran 2019 ke tahap penyidikan
Foto : Polres Lombok Barat Polda NTB menaikan status dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan pada APBDes desa Banyu Urip tahun anggaran 2019 ke tahap penyidikan (MetroNTB/Ist)

Lombok Barat, MetroNTB.com – Polres Lombok Barat Polda NTB menaikan status dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan pada APBDes desa Banyu Urip tahun anggaran 2019 ke tahap penyidikan

Kasat Reskrim Polres Lobar AKP Dhafid Shiddiq, SH SIK mengatakan, ditetapkannya ke tahap penyidikan, setelah melalui kegiatan gelar perkara.

“Kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan pada APBDes pada desa Banyu Urip ini, berdasarkan pengaduan masyarakat desa Banyu Urip di Polres Lobar beberapa waktu lalu,” ujar Dhafid melalui keterangan tertulis yang diterima MetroNTB.com, Rabu 24 Maret 2021

Ia menjelaskan unit tipidkor Sat Reskrim Polres Lobar telah memintai keterangan 23 saksi, yang menyeret nama JM, selaku Kades Banyu Urip  periode 2014 s.d 2020.“Kasus ini menjadi perhatian oleh Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dengan  Alat bukti dan Dokumen pendukung yang cukup menguatkan, sehinga dinaikan ke tingkat penyidikan,” katanya.

Disamping itu, keterangan saksi-saksi menguatkan dugaan Tindak Pidana Korupsi Kades Banyu Urip, serta hasil Audit dari Inspektorat di temukan kerugian sebesar Rp 772.107.088.

“Pengembalian terhadap pajak sebesar Rp 36.119.847,61 sehingga masih selisih Rp 735.987.240, sehingga sampai waktu yang telah ditentukan, JM belum dapat mengembalikan kerugian Negara tersebut (60 hari),” jelas Dhafid

Kasat Reskrim juga menjelaskan bahwa dalam dugaan kasus Tindak Pidana Korupsi Desa Banyu Urip ini, bisa saja menyeret nama lainnya, karena dari keterangan JM, beberapa perangkat Desa lainnya ikut menikmati Dana Desa Tersebut.

“Berdasarkan  bukti-bukti yang didapat dalam penanganan perkara tersebut, telah ditemukan bukti permulaan yang cukup dan ditemukan perbuatan melawan hukum,” imbuhnya.

Dimana dalam dugaan tindak pidana korupsi desa Banyu Urip dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara/Daerah, sehingga status ditingkatkan ke tahap Penyidikan.

“Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi APBDes Banyu Urip, diduga menlanggar Pasal 2 ayat 1 Subsider  Pasal 3 UU 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata Dhafid menambahkan (*)

Comments

comments