Gaji dan Insentif Nakes Belum Dibayar, Komisi IV DPRD Lobar Datangi RSUD Tripat

0
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Barat (Lobar) Lalu Irwan bersama Herman mengdatangi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Patut Patuh Patju (Tripat) untuk memastikan kebenaran tertundanya pembayaran intensif dan gaji tenaga kesehatan (Nakes)
Foto : Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Barat (Lobar) Lalu Irwan bersama Herman mengdatangi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Patut Patuh Patju (Tripat) untuk memastikan kebenaran tertundanya pembayaran intensif dan gaji tenaga kesehatan (Nakes) (MetroNTB/Ist)

Lombok Barat, MetroNTB.com – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Barat (Lobar) Lalu Irwan bersama Herman mengdatangi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Patut Patuh Patju (Tripat) untuk memastikan kebenaran tertundanya pembayaran intensif dan gaji tenaga kesehatan (Nakes).

”Kedatangan kami untuk menggali informasi langsung di lapangan,” ujarnya, Rabu 24 Maret 2021.

Pihaknya juga langsung mengecek beberapa ruangan. Termasuk mendatangi dan bertanya langsung ke Nakes, baik soal insentif maupun soal gaji. Informasi yang diterima insentif belum dibayar dari September 2020 dan gaji tenaga kontrak dari Januari 2021.

“Tadi sudah mencoba komunikasi dengan Direktur RSUD Tripat langsung. Setelah koordinasi, insektif ini  sudah siap anggarannya. Tetapi terkendala sistem yang belum sinkron. Insya allah akan dibayarkan dalam waktu dekat,” ungkap Irwan

Terkait tenaga kontrak menjadi satu dilema bagi BLUD. Sebelumnya ada kebijakan Pemerintah Kabupaten Lobar memberikan beban kepada BLUD untuk pembiayaan tenaga kontrak dilimpahkan ke BLUD.

”Inilah yang menjadi beban BLUD, yang tadinya tidak pernah berpikir ke arah sana,” tuturnya.

Irwan mengatakan, di RSUD Tripat memiliki tenaga kontrak 137 orang terdiri dari dokter, perawat, dokter spesialis, dan lainnya. Semua tidak pernah berpikir untuk menggaji, dengan ada kebijakan tersebut rumah sakit harus berpikir cara menggaji.

“Bukan berarti BLUD berpangku tangan, BLUD tetap berusaha membayarkan perintah dari Pemkab Lobar,” tegas Irwan

Ia berharap kebijakan ini bersifat sementara tidak permanen. Dikarenakan kondisi ini pasti akan sangat memberatkan BLUD.  Apalagi kalau bicara BLUD ramai tidak ramai akan sangat mempengaruhi.

”Misalnya kalau Puskesmas ramai tidak masalah, kalau Puskesmas sepi darimana mereka bayarkan,” cetusnya

Irwan berhatrap juga insentif bisa cepat diproses, agar teman Nakes bisa bekerja dengan nyaman.  Pemkab Lobar diminta kebijakan beban BLUD bersifat sementara selama Covid-19.

”Kalau nantinya Covid-19 ini sudah tidak ada, agar bisa dikembalikan lagi tenaga kontrak ini menjadi tanggung jawab Pemkab Lobar,” imbuhnya

Sementara, Direktur RSUD Patut Patuh Patju (Tripat) Lombok Barat Arbain Ishak yang menjelaskan terkait insentif pihaknya terus berupaya memenuhi kewajibannya.

“Kendala di lapangan karena adanya migrasi pelaporan dari yang manual ke daring yang membuat terganggu. Namun kini proses administrasi sudah selesai dan telah diserahkan ke dinas terkait,” katanya

”Sekarang untuk insentif kami masih tunggu proses berikutnya dari dinas,” lanjut Arbain

Untuk gaji yang belum dibayarkan untuk tenaga kontrak juga sudah diselesaikan. Tinggal menunggu pencairan ke tenaga kesehatan bersangkutan.

”Kami masih menunggu SK, langsung kami cairkan,” kata Arbain menambahkan (*)

Comments

comments