Kasus Dugaan Pungli Septik Tank, Polres Loteng Sudah Periksa Sejumlah Pihak

0
Dugaan kasus pungutan liar (Pungli) program septic tank Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) masih dalam penyelidikan Polres (Lombok Tengah)
Foto : Kanit Tipikor IPDA Ichwan Satriawan mengatakan, langkah pemeriksaan yang sudah dilakukan hingga saat sudah mengumpulkan beberapa dokumen terkait dengan pelaksanaan program septik tank (MetroNTB/Zan)

Lombok Tengah, MetroNTB.com – Dugaan kasus pungutan liar (Pungli) program septic tank Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) masih dalam penyelidikan Polres (Lombok Tengah).

Kasatreskrim Polres Lombok Tengah melalui Kanit Tipikor IPDA Ichwan Satriawan mengatakan, langkah pemeriksaan yang sudah dilakukan hingga saat sudah mengumpulkan beberapa dokumen terkait dengan pelaksanaan program septik tank ini.

“Sudah dilakukan pemeriksaan 22 Tim Fasilitator Lapangan (TFL). Tapi untuk saat ini kami baru periksa 21 TFL saja. 1 TFL masih ada kegiatan di Dompu,” ujar Ichwan, Senin 15 Februari 2021.

Selain memeriksa TFL, pihaknya juga sudah memeriksa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan beberapa unsur dari pihak Dinas Lingkungan Hidup.

“Kami juga sudah memeriksa enam KPM. Dari 25 jumlah KSM dari Dinas juga kami sudah periksa Kadis dan Kepala Seksi terkait,” tutur Ichwan

Ia menjelaskan, saat ini masih dalam tahap memperdalam dan akan melakukan koordinasi dengan pihak yang lain untuk melakukan gelar perkara terkait dengan dugaan kasus Pungli pada program septik tank.

“Apabila kegiatan penyelidikan ini sudah merasa cukup, maka kami akan lakukan gelar perkara terkait dengan permasalahan ini,” terangnya.

Ichwan menegaskan, pihaknya tetap melakukan penyelidikan secara maksimal untuk mendapatkan kesimpulan dari persoalan dugaan pungli program septic tank.

“Penyelidikan tetap kita lakukan secara maksimal sampai dua atau tiga bulan kedepan baru bisa selesai. Mudahan bisa cepat selesai dan bisa menyimpulkan dalam kegiatan ini ada atau tidaknya tindak pidana,” katanya

Kalau memang terbukti adanya Pungli pada program ini, maka bisa dilihat pada putusan gelar perkara. Kalau memang itu bisa memenuhi unsur sebagaimana yang di sangkakan. Artinya ada tindak pidana disitu. Tapi kalau dalam sidang perkara tidak cukup bukti untuk ditingkatkan, maka persoalan inj tidak bisa dianjutkan

“Kita akan lihat hasil sidang perkara, jika memang tidak cukup bukti maka persoalan ini tidak bisa dilanjutkan. Sementara ini presentase pemeriksaan terkait dugaan Pungli ini baru mencapai sekitar 45 persen,” kata Ichwan menambahkan (Zan/Mn)

Comments

comments