Nikahkan Anak di Bawah Umur, Pelaku Terancam Enam Bulan Penjara

0
Sebagai salah upayakan untuk mencegah pernikahan anak yang marak terjadi di setiap Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat, DPRD telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Percegahan Pernikahan Anak
Foto : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Lombok Tengah H Mulyardi Yunus (MetroNTB/Zan)

Lombok Tengah,MetroNTB.com – Sebagai salah upayakan untuk mencegah pernikahan anak yang marak terjadi di setiap Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat, DPRD telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Percegahan Pernikahan Anak.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Lombok Tengah H Mulyardi Yunus mengatakan, Perda Percegahan Pernikahan Anak sudah disahkan untuk menimbulkan epek jera bagi pihak atau pemerintah desa yang berani menikahkan anak di bawah umur.

“Perda ini sudah efektif karena sudah ada perhatian dari pemerintah desa dan termasuk orang tua untuk tidak menikahkan anaknya yang di bawah umur,” ungkapnya kepada MetroNTB.com, Kamis 4 Februari 2021.

Dikatakan, akan ada sanksi bagi orang tua yang nekad menikahkan anaknya di bawah umur berupa denda dan kurungan penjara selama enam bulan.

“Ada sanksi kurungan enam bulan penjara bagi orang tua dan semua yang terlibat. Tidak hanya itu akan tetapi apabila sedang mendapatkan bantuan dari pemerintah maka hak-haknya akan dicabut jika menikahkan anak dibawah umur,” tetang Mulyardi

Selain itu, pihaknya juga berharap pemerintah bisa mengalokasikan 1 persen dari APBD yang di miliki untuk menganggarkan pencegahan pernikahan anak.

“Kita berhadap harap Kabupaten bisa mengalokasikan anggaran 1% ( Persen ) dari APBD untuk pencegahan pernikahan anak usia dini. Begitu juga dengan desa semoga dianggarkan untuk percegahan pernikahan dini ini,” cetusnya

Di dalam Perda tersebut ada juga satgas di masing-masing desa yang akan melaporkan ke dinas jika ada temuan pernikahan dini

“Satgas juga akan dibentuk oleh desa dan satgasnya dari unsur masyarakat. Kita dari Dinas akan segera bersurat ke masing-masing desa untuk membentuk satgas,” kata Mulyardi menambahkan (Zan/Mn)

Comments

comments