PBNW akan Laporkan Wagub dan Bupati Lobar atas Dugaan Tindakan Melawan Hukum

0
Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) berencana akan melaporkan Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalilah bersama Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid atas tindakan menghadiri pelantikan dan bai'at Pengurus Cabang dan Pemuda Nahdlatul Wathan se-Lombok Barat Periode 2021-2026, di Bencingah Kantor Bupati Lombok Barat, Rabu 3 Januari 2021.
Foto : Wakil Sekretaris Jenderal PBNW, H Syamsu Rijal (MetroNTB/Man)

Mataram, MetroNTB.com – Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) berencana akan melaporkan Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalilah bersama Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid atas tindakan menghadiri pelantikan dan bai’at Pengurus Cabang dan Pemuda Nahdlatul Wathan se-Lombok Barat Periode 2021-2026, di Bencingah Kantor Bupati Lombok Barat, Rabu 3 Januari 2021.

 

“Jadi dalam hal ini kami dari Tim 20 yang dibentuk oleh PB NW yang sah atas SK Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 30 September 2019 sangat keberatan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, atas nama pemerintah yaitu Wakil Gubernur dan Bupati Lombok Barat,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal PBNW, H Syamsu Rijal

 

Pihaknya merasa tidak nyaman apa yang lakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

 

“Kenapa saya merasa tidak nyaman dengan seperti ini, kita sudah mempunyai suatu keputusan yang sudah ingkrah dan sudah ditetapkan oleh,” ungkapnya

 

Ia memastiakan bahwa kepengurusan NW di daerah sudah terbentuk dari wilayah, 32 provinsi di Indonesia.

 

“Nah tiba-tiba hari ini muncul pelantikan pengurus daerah Lombok Barat. Yang notabene kita tidak tahu legalnya apa? Dasarnya melantik itu apa?, Itu yang ingin kita tahu sekarang. Kalau ada dasarnya jelas oke, kita tidak masalah. Dalam bernegara ini kita bebas membuat Ormas apapun yang penting dia halalkan,” ulas Rijal

 

Ia menilai bahwa tindakan Wagub NTB dan Bupati Lombok Barat telah melakukan tindak pidana dan perbuatan melawan hukum atas keputusan Kementerian Hukum dan HAM tentang SK perubahan NW.

 

“Yang kami liat disana adalah ada tindak pidananya memakai Hak atau Lambang organisasi yang kita punya dan sudah keluar SK dari Kemenkumham pada tahun 2017,” tuturnya

 

“Nah ini yang ingin kita sampaikan kepada pemerintah daerah. Pelantikan ini adalah pekerjaan yang haram. Jadi tidak boleh dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung sesuatu yang haram. Tidak sah, namanya itu kan. Itu sebabnya dalam hal ini kami akan segera melaporkan ke pihak yang berwajib,” ancam Rijal

 

Siapa saja yang dilaporkan?

 

“Kami akan laporkan pertama, ketua panitia, kedua Bupati yang menyiapkan tempat, ketiga Wakil Gubernur yang pada saat itu hadir dan pidato melantik pengurus daerah organisasi NW,” kata Rijal menambahkan (*)

Comments

comments