DPRD Matangkan Perda Desa Wisata, Pemprov NTB Berikan Sejumlah Catatan

0
Raperda Desa Wisata sedang mematangkan oleh Pansus. Perda yang diprakarsai oleh oleh DPRD NTB dinilai akan menjadi agar segar bagi Desa Wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi NTB. Pemerintah Provinsi melalui Dinas Permberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD dan Dukcapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan sejumlah catatan
Foto : (Dua dari kiri) Kepala DPMPD dan Dukcapil NTB H Ashari (MetroNTB/Ist)

Mataram, MetroNTB.com – Raperda Desa Wisata sedang mematangkan oleh Pansus. Perda yang diprakarsai oleh oleh DPRD NTB dinilai akan menjadi agar segar bagi Desa Wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi NTB.

Pemerintah Provinsi melalui Dinas Permberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD dan Dukcapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan sejumlah catatan.

“Untuk lebih efektifnya Perda tersebut harus ada MoU antara Pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan Desa Wisata. Nanti. Begitu juga nanti Kabupaten akan membuat Perda,” ujar Kepala DPMPD dan Dukcapil NTB H Ashari saat dikonfirmasi, Kamis 28 Januari 2021.

“Dalam membuat Perda ini mestinya harus ada MoU nya antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Karena yang melaksanakan Perda ini kan Kabupaten/Kota. Kalo kita kan disanabhanya bicara umum, kriteria-kriteria tidak bisa kita mengatur secara teknis,” katanya

Ashari juga mengharapkan Desa Wisata dapat meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD).

“Yang lebih penting multiplier efeknya terhadap desa itu sendiri. Jangan hanya desa witata tetapi desa itu tidak mendapat PAD dari desa wisata. Itukan tidak ada artinya,” tandasnya

Ashari menekan empat (4) hal dalam pengelolaan Desa Wisata. Pertama aspek kewenangan, harus tahu betul tentang aspek kewenangan, sehingga untuk efektifnya Perda ini mestinya harus ada MoU dulu antara Gubernur dan Bupati/walikota se-Nusa Tenggara Barat.

“Kedua, penekanannya tentang multiplier efeknya dari desa wisata itu. Harus ada multiplier efeknya kepada masyarakat, kepada Desa dan Kabupaten,” katanya

Ketiga, materi-materi Perda ini harus makro, apa kriteria-kriteria dari desa Desa Wisata, Bagaimana kelembagaan.

“Terakhir, Bumdes yang akan melaksanakan penggelolaan. nanti Bumdes itu punya lembaga yang akan memfasilitasi dari Desa Wisata itu,” tutur Ashari (*)

Comments

comments