Pemprov NTB Dorong Desa Wisata Dikelola Bumdes

0
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov) melalui Dinas Permberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD dan Dukcapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong Desa Wisata dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
Foto : epala DPMPD dan Dukcapil NTB H Ashari (pegang mix) (MetroNTB/Ist)

Mataram, MetroNTB.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) melalui Dinas Permberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD dan Dukcapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong Desa Wisata dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

“Pemerintah mendorong Desa Wisata dikelola oleh Bumdes. Iya itu Bumdes, kalo Pokdarwis itu merupakan salah satu bidang usaha dari Bumdes,” ujar Kepala DPMPD dan Dukcapil NTB H Ashari saat dikonfirmasi, Kamis 28 Januari 2021.

Menurutnya, pengelolaan Desa Wisata yang ada harus diintervensi agar dapat memberikan kontribusi multiplier efek untuk kesejatreaan masyarakat dan peningkatan PAD desa.

“Artinya kalau sudah Desa Wisata harus ada intervensi itu. Apalagi kalau sudah ada Perdanya. Itu makanya saya tekankan, pengelolaan desa wisata itu siapa di desa? Kalo DPMPD dan Dukcapil itu sebagai gerbong, secara kelembagaan kita sudah membentuk Bumdes 980 di 985 desa,” katanya

“Desa wisata itu, harus betul-betul mempunyai multiplier efek kepada masyarakat. Nanti hasilnya itu dikelola melalui Bumdes,” kata Ashari menambahkan (*)

Comments

comments