Sekda NTB Lantik 15 Anggota BPSK Tiga Kab/Kota

0
Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Lalu Gita Ariadi didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda NTB Baiq Eva Nurcahyaningsih melantik 15 anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tiga Kabupaten/Kota di NTB, bertempat di Graha Bakti Praja Kantor Gubernur NTB, Rabu 20 Januari 2021.
Foto : Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Lalu Gita Ariadi didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda NTB Baiq Eva Nurcahyaningsih melantik 15 anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tiga Kabupaten/Kota di NTB, bertempat di Graha Bakti Praja Kantor Gubernur NTB, Rabu 20 Januari 2021 (MetroNTB/Ist)

Mataram, MetroNTB.com – Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Lalu Gita Ariadi didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda NTB Baiq Eva Nurcahyaningsih melantik 15 anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tiga Kabupaten/Kota di NTB, bertempat di Graha Bakti Praja Kantor Gubernur NTB, Rabu 20 Januari 2021.

Anggota komisioner yang dilantik terdiri dari dari unsur pemerintah, unsur konsumen dan unsur pelaku usaha. Termasuk Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB H Fathurrahman juga termasuk keanggotaan BPSK Kota Mataram.

Sekda NTB dalam sambutannya  menyatakan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah anggota BPSK sangat penting dan memberikan apresiasi atas keberadaan BPSK di NTB untuk menyelesaikan sengketa konsumen di NTB.

“Terlebih dengan masih adanya pandemi COVID-19 di NTB, yang menuntut penerapan teknologi informasi dalam berbagai segi kehidupan, begitu juga interaksi antara produsen dan konsumen. Sehingga pola relasi antara konsumen dan produsen pun mengalami perubahan menuju digitalisasi,” katanya

Dijelaskan, dengan terjadinya perubahan pola relasi tersebut, tentunya akan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan baru. Maka disanalah pemerintah hadir melalui BPSK untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masayrakat sebagai konsumen akhir.

“BPSK yang sudah terbentuk termasuk yang masih diinisiasi di Kabupaten/Kota, dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di masyarakat dengan skalanya masing-masing. BPSK bekerja dengan mempedulikan baik produsen maupun konsumen,” tutur Lalu Gita

Tak lupa Sekda NTB mengucapkan selamat kepada para anggota BPSK yang dilantik agar dapat bekerja dengan sebaik-baiknya dan memberikan kontribusi kepada masyarakat sesuai kapasitas masing-masing.

“Haqqul yakin saya, bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah terpilih menjadi pengurus BPSK di Kabupaten Lombok Utara, Lombok Barat dan Kota Mataram, adalah yang mempunyai kompetensi baik dalam tugas maupun kapasitas masing-masing” ucapnya.

Pelantikan berlangsung khidmad, tetap menerapkan protokol kesehatan dan dihadiri oleh sejumlah kepala OPD dan Pejabat lingkup Pemerintah Provinsi NTB.

Untuk diketahui BPSK merupakan badan bentukan pemerintah yang bertugas menangani dan menyelesaikan Sengketa Konsumen di luar pengadilan. Sampai dengan tahun 2021 ini, NTB telah memiliki 4 (empat) BPSK, yaitu BPSK Kota Mataram, BPSK Kabupaten Lombok Utara, BPSK Kabupaten Sumbawa dan BPSK Kabupaten Lombok Barat. Dimana kewenangan pembinaan dan pengawasan BPSK berada di tingkat Provinsi.

Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Perdagangan Provinsi NTB terus berkomitmen melindungi hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dengan terus mengupayakan pembentukan BPSK di seluruh Kabupaten/Kota se-NTB guna mempermudah akses penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen di daerah (*)

Comments

comments