Dewan Nilai Program Pemasangan Stiker Rumah KPM Dinsos Loteng tidak Selesaikan Masalah

0
Komisi IV DPRD Loteng mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk menjenguk sekaligus mempertanyakan kejelasan proses penahanan Empat orang Ibu Rumah Tangga (IRT) asal Desa Wajegeseng Kecamatan Kopang.
Foto : Anggota DPRD Komisi IV Kabupaten Lombok Tengah H Supli (MetroNTB/Zan)

Lombok Tengah, MetroNTB.com – Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah menilai pemasangan stiker rumah KPM penerima bantuan program PKH dan BPNT oleh Dinas Sosial tidak bisa menyelesaikan persoalan.

Anggota DPRD Komisi IV Kabupaten Lombok Tengah H Supli mengatakan, selain pemerintah melakukan penempelan stiker atau labelisasi, seharusnya pemerintah juga harus melakukan update data secara terus menerus

“Kalau dalam melakukan pendataan dan hasil pendataannya juga benar kenapa harus dilakukan labelisasi pada rumah KPM yang menerima bantuan program PKH dan BPNT,” kata Supli kepada MetroNTB.com, Rabu 19 Januari 2021

Menurut politisi PKS ini, persoalan pokoknya adalah valid tidaknya data penerima, kalau datanya sudah valid, maka tidak ada masyarakat yang keberatan atau merasa tidak diperhatikan pemerintah.

“Persoalan sekarang ini adalah ada masyarakat yang layak mendapatkan bantuan PKH maupun BPNT, tapi tidak mendapatkan bantuan itu,” tuturnya

Dikatakan, yang banyak terjadi sekarang ini adalah orang yang sepantasnya mendapatkan bantuan tapi tidak dapat karena hasil pendataannya tidak valid.

“Banyak keluhan dari masyarakat bahwa yang bisa dikatakan kaya itu dapat dan yang miskin tidak dapat,” tutur Supli

Ia juga meminta kepada pemerintah untuk memperbaiki data yang sudah ada secara keseluruhan.

“Mari perbaiki data yang sudah ada dengan sebaik-baiknya secara keseluruhan. Datanya harus di validasi ulang yang masih belum masuk dalam data penerima untuk segera dimasukkan,” imbuhnya

Selain itu, Anggota DPRD ini juga mengatakan, program labelisasi rumah KPM ini tidak bisa menyelesaikan persoalan

“Bagi saya program labelisasi ini tidak bisa menyelesaikan persoalan. Kalau hanya sekedar labelisasi saja tanpa memperbaharui datanya tidak akan menyelesaikan persoalan. Solusinya adalah dengan cara memperbaharui data secara terus menerus karena ada yang layak mendapatkan bantuan dari program  PKH/BPNT tapi tidak dapat itu yang menjadi pemicu keributan ditengah masyarakat,” kata Supli menambahkan (Zan/Mn)

Comments

comments