Kemenag Loteng Benarkan Pemotongan Insentif Guru Honorer untuk Pembayaran BPJS

0
Puluhan masa yang tergabung dalam Garda Muda Laskar NTB melakukan hearing untuk mempertanyakan dugaan pemotongan intensif guru honor yang dilakukan oleh Kementerian agama Kabupaten Lombok Tengah, Kamis 14 Januari 2021
Foto : Puluhan masa yang tergabung dalam Garda Muda Laskar NTB melakukan hearing untuk mempertanyakan dugaan pemotongan insensif guru honor yang dilakukan oleh Kementerian agama Kabupaten Lombok Tengah, Kamis 14 Januari 2021 (MetroNTB/Zan)

Lombok Tengah, MetroNTB.com – Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Lombok Tengah Muliadi membenarkan pemotongan insentif guru honorer di lingkungan Kementerian Agama Lombk Tengah untuk pembayaran BPJS kesehatan.

“Dilakukan pembayaran sebanyak Rp. 912.000 pada bulan Januari-Juni untuk melakukan pembayaran BPJS sebesar satu persen,” kata Muliadi saat Menjawab keluhan puluhan masa yang tergabung dalam Garda Muda Laskar NTB saat melakukan hearing terkait pemotongan intensif guru honor yang dilakukan oleh Kementerian agama Kabupaten Lombok Tengah, Kamis 14 Januari 2021.

Terkait berkurangnya jumlah bulan pembayaran insentif guru honorer, Muliadi menjelaskan pembayaran isentif guru honor dilakukan empat bulan disebabkan karena anggaran yang tersedia lebih kecil dari jumlah guru honorer di Lombok Tengah.

“Guru Honorer di Lombok Tengah yang sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif sebanyak 3600 guru. Sedangkan kita hanya memiliki dana untuk 3081 guru yaitu tiga miliar dua ratus empat puluh tiga juta,” terangnya

Ia mencontohkan kalau misalkan dibagi untuk dua belas bulan, yang terhitung dari Januari sampai dengan Desember maka terhitung mendapatkan tiga juta.

“Saya menghitung tiga milar dua ratus empat puluh tiga juta kalau dibagi dengan tiga juta berarti hanya bisa menampung sebanyak 3081 orang honorer. Sementara yang berhak mendapatkan insentif guru Madrasah ini adalah 3600 lebih tenaga honorer,” tutur Muliadi

Pembayaran untuk dua bulan sisa dari enam bulan ini tidak bisa dibayarkan pada tahun berikutnya karena bukan termasuk hutang negara.

“Sisa pembayaran yang dua bulan ini tidak bisa dibayarkan pada tahun selanjutnya karena tidak termasuk hutang negara,” katanya

Sementara, Kepala cabang BPJS Lombok Tengah Gatot menambahkan berdasarkan aturan yang ada  pembayaran BPJS kesehatan mengacu pada Upah Maksimum Kabupaten (UMK)

“Kalau melihat pasal 9 di poin 3 b batas paling rendah penghasilan tetap yang digunakan sebagai dasar penghitungan iuran adalah satu persen dan mengacu ke UMK,” katanya

Menurutnya, satu persen untuk pembayaran BPJS untuk memastikan tenaga honor memperoleh jaminan kesehatan.

“Satu persen ini dipotong melalui KPPN agar honorer memperoleh jaminan kesehatan,” cetus Gatot

Ditambahkan, terkait dengan insentif honorer yang sudah dipotong satu persen tapi honorer belum mendapatkan kartu BPJS itu karena uang pemotongannya masih berada di kas Negara.

“Uang pemotongan satu persen itu masih di kas negara. Di kami juga tidak ada,” kata Gatot menambahkan (Zan/Mn)

Comments

comments