Cleansing Data PKH, Kadis NTB Harap Pendamping dan Aparat Desa Perkuat Koordinasi

0
Untuk mewujudkan data penerima bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) Kemensos RI tepat sasaran dan akuntabale. Jajaran Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota melalui pilar sosial harus senergis dengan semua pihak, termasuk dengan aparat dan perangkat Pemerintah Desa
Foto : Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik S.Sos MH saat kegiatan sosialisasi Graduasi KPM PKH di Gunung Sari Lombok Barat, Rabu (13/1)

Lombok Barat, MetroNTB.com – Untuk mewujudkan data penerima bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) Kemensos RI tepat sasaran dan akuntabale. Jajaran Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota melalui pilar sosial harus senergis dengan semua pihak, termasuk dengan aparat dan perangkat Pemerintah Desa.

“Untuk cleansing data ini, Dinas Sosial Kabupaten Kota melalui Pendamping PKH agar terus tingkatkan koordinasi dengan aparat Desa. Agar Dapat dibedah kendala-kendala permasalahan adminsitrasi dan ekonomi warga setempat,” Tegas Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik S.Sos MH, usai kegiatan sosialisasi Graduasi KPM PKH di Gunung Sari Lombok Barat, Rabu  (13/1) kemarin.

Menurut Mantan Kalak BPBD NTB ini, pihaknya akan bersurat khusus kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota dengan harapan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota mengintruksikan kepada pendamping PKH menyusun jadwal rutin, pertemuan atau sederhananya duduk bersama antar Pendamping PKH dan Aparat Desa membahas mengenai data PKH, termasuk membedah data PKH yang pantas dan tidak menerima bansos.

Aparat Desa juga, sambungnya, agar tida sungkan-sungkan untuk merapatkan diri ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk koordinasi dengan harapan ada input informasi yang berhubungan langsung tentang mekanisme pemuktahiran data miskin secara periodik.

Hal itu dipandang perlu, ketidak-kepapatan sasaran bansos, berawal dari kurang maksimalnya musyawarah Desa secara periodik untuk memperbaiki data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Jadi, tidak ada istilah data penerima PKH itu langsung didaftar secara manual. Kemensos menarik datanya dari DTKS. Kalau DTKS tidak ada pemuktahiran di Desa atau Daerah, maka data lama kemungkinan itu yang terpakai,” Bebernya.

Khalik menyebutkan, ibarat rumah  sistem terutama yang memiliki data besar, dapat mempunyai dara yang rusak. Jika dibiarkan, data yang rusak tersebut akan mempengaruhi kinerja dan sistem tersebut.

Data tersebut harus dibersihkan. Bila perlu data cleansing harus secara konstan.  Tukas pencetus buku JPS Gemilang ini seraya menyebutkan Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terus memperkuat komitmen untuk melakukan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara terstruktur dan terukur.

Setelah pada tahun 2020 berhasil melakukan validasi yang hasilnya telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial pada Bulan Oktober 2020 berdasarkan Kepmensos RI 146/HUK/2020 tentang penetapan DTKS tahap 2 tgl 26 okt 2020.

“Bahkan Pemerintah Provinsi, telah melayangkan surat resmi yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se Provinsi NTB, dengan nomor 35/V.1/Sosial tanggal 8 Januari 2021. Mengenai penetapan DTKS  periode Maret 2021. Poin yang disampaikan antaranya, bahwa Finalisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada SIKS-NG dibuka tanggal 4 s/d 31  Januari 2021, dengan tetap merujuk pada Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial,” ulas Khalik.

Menyoal progress Pelaksanaan PKH kata Kadis yang getol dengan  tagline Dinsos Melayani Dengan Hati ini. Provinsi NTB telah mengeluarkan atau graduasi istilah di PKH, bagi penerima PKH yang dianggap sejahtera. Pada tahun 2020 saja, ada 4.298 kk yang dikeluarkan dan yang mengundurkan diri secara mandiri, karena dilatarbelakangi kesejahteraan ekonomi.

“Jurus Jitu Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten Kota melalui pilar sosial mengeluarkan orang tersebut dengan cara graduasi paksa karena sudah sejahtera dan advokasi mengundurkan diri serta dengan cara melabelisasi rumah penerima manfaat, agar rumah yang dilabelisasi dapat diawasi dan koreksi oleh warga setempat,” katanya menambahkan (*)

Comments

comments