KAMMI Minta Presiden Jokowi Bertanggungjawab atas Meninggalnya 6 Laskar FPI

0
Foto : ( Ilustrasi) Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PD KAMMI) Kota Mataram meminta Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk bertanggungjawab dalam hal penegakan HAM di Indonesia (MetroNTB/Ist)

Mataram, MetroNTB.com – Menyikapi insiden tewasnya enam (6) Laskar Front Pembela Islam (FPI) pada Senin 7 Desember lalu di kawasan Tol Km 50 Cikampek.

Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PD KAMMI) Kota Mataram meminta Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk bertanggungjawab dalam hal penegakan HAM di Indonesia.

Kepala Bidang Kebijakan Publik KAMMI Mataram Sugianto
mengatakan apabila aparat kepolisian yang bertugas sebagai penegak hukum terbukti melakukan kesalahan di dalam menjalankan tugas pokoknya sebagaimana diatur dalam UU No 2 Tahun 2002 tentang tugas pokok kepolisian negara RI akan meningkatkan pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh kepolisian negara Republik Indonesia selaku alat negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia harus ditindak sebagaimana hukum yang berlaku apabila terbukti melakukan kesalahan.

“Komnas HAM harus segera mencari fakta yang kuat dan tanpa intervensi pihak manapun untuk mencari titik terang dari kasus ini. Karena dari pernyataan kedua belah pihak saling bertentangan,” katanya

“Sebagaimana di dalam klaim Kapolri,  pihaknya yang diserang duluan oleh laskar FPI harus bisa membuktikan dengan data dan fakta yang otentik,” tutur Sugianto

Dikatakan, apabila aparat kepolisian   terbukti melakukan abuse of power di dalam menjalankan tugasnya dan sudah menghilangkan nyawa anak bangsa, ini adalah pelanggaran HAM yang sangat Besar.

Sementara, Ketua Umum KAMMI Mataram, Arif Rahman menegaskan Presiden Republik Indonesia sebagai panglima penegakan hukum dan HAM tertinggi di negeri ini harus bertanggung jawab penuh atas meninggalnya 6 anak bangsa yang tergabung dalam Front Pembela Islam (FPI) dan secepatnya menuntaskan persoalan ini sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan keamanan seluruh warga negara.

“Kita tentu amat prihatin terhadap insiden penembakan 6 orang anggota FPI diluar keputusan pengadilan (extra judical killing) dan ini semakin menjadikan ekses negatif terhadap  penegakan hukum dan HAM di Indonesia,” ungkapnya

“Presiden harus segera mengambil langkah secara tegas untuk mengusut dugaan pelanggaran HAM terhadap civil society yang sedang terjadi. Jangan sampai Pak Jokowi meninggalkan legacy yang buruk kepada publik soal Hukum dan HAM di Indonesia, terlebih lagi negara ini adalah negara demokrasi terbesar ke-tiga di dunia dimana supremasi hukum yang seadil-adilnya menjadi core inti dalam demokrasi,” kata Arif menambahkan (red)

Comments

comments