Gerakan Pemuda Marhain Demo Bawaslu Loteng

0
Foto : Puluhan Gerakan Pemuda Marhain (GPM) melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Tengah, Rabu 2 Desember 2020 (MetroNTB/Zan)

Lombok Tengah, MetroNTB.com – Puluhan Gerakan Pemuda Marhain (GPM) melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Tengah, Rabu 2 Desember 2020.

Koordinator Umum aksi Sogara mengungkapkan, pihaknya ingin memastikan Bawaslu menindak tegas pelanggaran pemilu di Lombok Tengah

“Kita ingin Bawaslu menegakkan undang-undang. Jika tuntutan kami tidak diindahkan, maka kami pastikan bahwa besok kami akan datang dengan masa yang lebih banyak lagi,” ancamnya

Ia mengingatkan ASN di Lombok Tengah jangan sampai terlibat untuk berpolitik praktis

“Jika ASN tidak taat aturan maka kami aka sampaikan laporan ini sampai ke DKPP,” kata Zogara

Sementara, Ketua DPC GPM Lalu Muhammad Ansori mengatakan, GPM menuntut Bawaslu untuk menyelesaikan semua persoalan yang terjadi di Lombok Tengah

“Bawaslu harus bisa memastikan tidak ada black campaign dan pelanggaran lainnya yang terjadi saat pemilu berlangsung,” katanya.

Menurutnya, buzzer dan hoax masih merajalela menjelang pemilu di Kabupaten Lombok Tengah yang bisa memecah belah dan menimbulkan konflik ditengah masyarakat.

“Kami minta pertanggung jawaban dan penyelesaian kegaduhan yang berpotensi memecah belah dan mencederai sistem pemilu. Itu harus diselesaikan segera,” tegasnya

Pihaknya juga meminta kepada Bawaslu untuk menindak oknum-oknum pelanggar. Pihaknya siap mensupport Bawaslu jika ada i’tikad baik untuk menyelesaikan semua permasalahan ini.

Sementara itu beberapa komisioner Badan pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lombok Tengah menemui masa aksi diantaranya, Kordinator Devisi SDM dan Organisasi Usman Faesal, Kordinator Devisi Hukum Data dan Informasi Baiq Husnawati dan Kordinator Devisi sengketa Harun Azwari

Kordinator Devisi Hukum Data dan Informasi Baiq Husnawati menyampaikan terimakasih kepada gerakan pemuda marhaenis yang telah membantu Bawaslu dalam melakukan tugas pengawasan.

Bawaslu banyak mendapat pengaduan dan yang lebih banyak pengaduan dari Medsos

“Kami butuh waktu untuk menelusuri aduan itu dan akan kami pelenokan sebagai temuan,” tuturnya

“Kami tetap telusuri aduan-aduan yang bersumber dari medsos juga. Jika ada yang menemukan pelanggaran langsung laporkan ke kami untuk kami dalami,” lanjut Baiq Husna

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Loteng Harun Azwari menambahkan tugas pengawasan bukan hanya tugas Bawaslu saja tapi tugas semua elemen masyarakat.

“Sampai saat ini kami sudah melakukan penindakan sebanyak 26 kasus termasuk dugaan kasus pidana dan dugaan netralitas ASN dan etik,” katanya

Harun menegaskan Bawaslu tidak pandang bulu dalam penegakan aturan. Jajaran Bawaslu ada yang berafiliasi ke salah satu calon sudah dipecat.

“Dugaan pelanggaran netralitas ASN memang mendominasi pada pilkada kali ini. Dari 26 pelanggaran didominasi oleh netralitas ASN dan sebagian besar sudah kami  rekomendasikan ke KASN,” tuturnya

Setelah Bawaslu menyerahkan rekomendasi ke KASN, maka itu sudah menjadi ranahnya KASN. Bawaslu tetap intens memonitor terkait kebijakan KASN.

“Tidak ada calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang spesial. Semuanya sama, siapapun yang melanggar maka pasti akan ditindak. Kami tunduk pada mekanisme dan aturan perundang-undangan,” tegas Harun (Zn/Mn)

Comments

comments