DPRD NTB Setujui Raperda APBD 2021

0
Foto : DPRD Provinsi NTB telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah (Perda) (MetroNTB/Hms)

Mataram, MetroNTB.com – DPRD Provinsi NTB telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Hal ini diputuskan saat Rapat Paripurna Ke-empat DPRD Provinsi NTB Masa Persidangan III Tahun 2020 yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, Jum’at, 27 November 2020.

Adapun agenda Rapat Paripurna kali ini yakni Penyampaian Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi NTB atas hasil pembahasannya terhadap Raperda tentang APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021.

Dilanjutkan dengan Keputusan DPRD Provinsi NTB tentang Persetujuan DPRD Provinsi NTB terhadap Raperda tentang APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021. Kemudian ditutup oleh Pendapat akhir Gubernur NTB sebagai sambutan terhadap Raperda tentang APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021.

Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalilah yang mengikuti Rapat Paripurna tersebut menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi NTB yang telah menyetujui Raperda tentang APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021.

Ia menyadari bahwa selama pembahasan Raperda telah dijalani dengan penuh dinamika, mencurahkan waktu, pikiran dan perhatian yang sangat serius dari semua pihak terkait.

“Alhamdulillah, semua upaya tersebut telah dapat dirumuskan dalam satu komitmen bersama bahwa APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021 menjadi produk hukum yang aspiratif, responsif, akseleratif dan produktif dalam mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan wilayah Provinsi NTB,” ucap Rohmj

Ia menyebut dengan adanya persetujuan DPRD Provinsi NTB terhadap Raperda tentang APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021, itu artinya Pemerintah NTB telah memiliki produk hukum yang akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2021.

“Persetujuan ini menunjukkan adanya komitmen serta kesungguhan pimpinan dan segenap anggota DPRD untuk benar-benar mengawal dan memastikan bahwa setiap produk hukum yang ditetapkan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah,” tutur Rohmi

Ia berharap agar koordinasi dan komunikasi yang konstruktif antara eksekutif dan legislatif selama proses pembahasan Raperda APBD tahun 2021 dapat terus terjalin pada masa-masa mendatang demi memberikan kinerja terbaik bagi pembangunan daerah.

“Semoga dengan semangat kebersamaan ini dapat menjadi energi positif dalam melaksanakan tanggung jawab sesuai bidang tugas kita masing-masing,” imbuhnya (*)

Comments

comments