Bawaslu Loteng Dinilai Diskriminatif dalam Penegakan Hukum Pemilu

0
Foto : Puluhan masa aksi unjuk rasa yang tergabung dalam Koalisi Pencari Keadilan saat menggelar aksi gedor kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Tengah (MetroNTB/Zan)

Lombok Tengah, MetroNTB.com – Koalisi Pencari Keadilan (Kapek) menilai Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Tengah diskriminatif dalam penegakan hukum pemilu.

“Kami nilai Bawaslu sangat diskriminatif dalam penegakan hukum pemilu,” tuding salah satu orator Kapek Apriadi Abdi Negara saat menggelar aksi di kantor Bawaslu Loteng, Rabu 18 November 2020.

Selain itu, pihaknya juga menilai Bawaslu Loteng pemicu konflik dalam Pilkada 2020. Oleh sebab itu, pihaknya mendesak Ketua Bawaslu untuk segera mundur.

“Ketua Bawaslu harus segera mundur karena mulai dari tahun 2018, 2019 sampai hari ini Bawaslu hanya menimbulkan kisruh,” tuding Abdi

Bawaslu juga terkesan membedakan penegakan hukum antara guru dengan ASN. “Seharusnya penegakan hukum itu harus sama dan Bawaslu harus berlaku adil,” tegasnya

Orator lain, Selamat Riadi alias Rebe menuding Bawaslu tidak berlaku adil dalam penegakan hukum di pemilu. Atas dasar itu, pihaknya berencana akan meneruskan kasus ini sampai ke pusat.

“Kami akan sampaikan ke pusat bahwa ada dugaan tindakan diskriminatif dari bawaslu Loteng kepada guru dalam penegakan hukum di pelanggaran netralitas ASN,” ancamnya

“Kami meminta kepada Bawaslu untuk menangkap dan memproses tuntas beberapa Kepala Dinas di Kabupaten Lombok Tengah yang diduga melakukan melanggar netralitas ASN dengan berkampanye,” kata Rebe

Orator lain Ihsan Ramdani menyatakan jelas sekali ASN mempertontonkan pelanggaran, tapi Bawaslu hanya memberikan teguran administrasi saja. Beda halnya dengan guru yang diduga melakukan pelanggaran langsung direkomendasikan ke Polres.

“Kami menduga Bawaslu ini benar-benar masuk angin sehingga tebang pilih dalam penegakan hukum,” tudingnya

Sementara Ketua Bawaslu kabupaten Lombok Tengah Abdul Hanan mengatakan bahwa semua proses penanganan sudah dilakukan di sentra Gakumdu sesuai dengan perundang-undangan.

“Kalau ada oknum-oknum yang tidak puas silahkan sampaikan saja ke kami,” imbuhnya

Dikatakan, pihaknya akan merasa sangat percaya diri untuk membeberkan hasil penanganan ketika sudah melakukan proses penanganan yang sesuai dengan perundang-undangan.

“Diduga H Jempol melakukan pelanggaran pasal 71 undang-undang Pilkada sehingga langsung kita rekomendasikan ke kepolisian,” kata Hanan

Proses yang dilakukan masih dalam proses sidik dan tetap menggunakan asas praduga tak bersalah.

“Semua kasus kita perlakukan sama tidak ada yang di beda-bedakan,” tegasnya

Dijelaskan, H jempol diduga melakukan unsur pidana karena merupakan Kepala Sekolah dan termasuk pejabat ASN dan melakukan perbuatan yang bisa menguntungkan atau merugikan salah satu calon bupati dan calon wakil bupati Lombok Tengah.

“H.Jempol berkomentar atau memposting di media sosial facebook sebuah gambar yang menjelaskan H. Jempol ada keberpihakan kepada salah satu calon,” tutur Hanan

Ditegaskan, pada proses klarifikasi kemarin juga banyak fakta yang terungkap sehingga proses ini dapat diteruskan ke penyedik.

“Dugaan kasus pelanggaran ini belum bisa disimpulkan akan masuk ke pengadilan atau tidak,” kata Hanan menambahkan (*)

Comments

comments