Lakpesdam NU NTB Minta Pengawasan JPS Diperketat di Kelurahan & Lingkungan

0
Foto : Ketua Lakpesdam NU NTB Muhammad Jayadi (MetroNTB/Dok)

Mataram, MetroNTB.com – Rencana penambahan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi warga terdampak pandemi COVID-19 oleh pemerintah Kota Mataram mendapat dukungan DPRD Kota Mataram.

Dewan menganggap penambahan jumlah pendistribusian JPS menjadi enam tahap, akan sangat membantu masyarakat. Menurut kalangan dewan, masyarakat masih membutuhkan dukungan pemerintah untuk mengurangi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi COVId-19.

Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdatul Ulama (Lakpesdam NU) Nusa Tenggara Barat (NTB) mendukung langkah Pemerintah Kota Mataram menambah jumlah bantuan jaring pengaman sosial (JPS) kepada warga yang terdampak COVID-19.

“Patut didukung, lebih-lebih sejak awal anggaran untuk bantuan JPS memang telah diskemakan sebanyak enam kali oleh pemerintah Kota Mataram bersama kalangan DPRD,” kata Ketua Lakpesdam NU NTB Muhammad Jayadi, Jum’at 13 November 2020.

Dikatakan, pemantauan penyaluran bantuan sosial selama pandemi COVID-19 dilakukan Lakpesdam NU di Kota Mataram menemukan adanya praktik penyimpangan oleh oknum tertentu di Kelurahan dan lingkungan, seperti berkurangnya jumlah item bantuan, item bantuan yang kadarluasa, pengalihan bantuan tanpa sepengetahuan warga yang berhak hingga manipulasi tanda terima bantuan warga.

“Jika pemerintah Kota Mataram jadi menambah jumlah bantuan JPS, maka kami minta pengawasan distribusi bantuan di Kelurahan dan Lingkungan harus diperketat,” tegas Jayadi

Mantan Ketua PMII Mataram ini menilai pengawasan di Kelurahan dan Lingkungan sangat longgar, sehingga membuka potensi oknum tertentu melakukan penyimpangan dan pelanggaran.

“Pada akhirnya apa yang menjadi hak warga tidak mereka dapatkan. Lebih-lebih pada bulan-bulan terakhir ini, distribusi bantuan JPS tidak mendapatkan atensi masyarakat untuk diawasi,” tuturnya

Jayadi menjalaskan, bahwa hasil pemantauan yang dilakukan Lakpesdam NU, menemukan adanya sejumlah kasus penyimpangan dan pelanggaran pada kegiatan distribusi bantuan JPS di Kelurahan dan Lingkungan. Seperti ; berkurangnya jumlah item paket bantuan yang diterima oleh warga, bantuan diberikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan yang berhak menerima, hingga adanya praktik manipulasi tanda terima bantuan.

“Kasus-kasus ini tim Lakpesdam NU  temukan pada kegiatan distribusi bantuan di Kelurahan, maka kami berharap Pemkot dan aparat kepolisian memberikan atensi disitu.  Warga sangat membutuhkan bantuan tersebut, bantuan tersebut harus dikawal dan dipastikan sampai kepada warga yang berhak,” pintanya

“Informasinya ada tim asitensi dari kepolisian dan kejaksaan untuk mengawal distribusi bantuan JPS ini, maka kami berharap tim ini bekerja malakukan pengawasan maksimal sampai kebawah,” kata Jayadi menambahkan (*)

Comments

comments