KPUD Loteng Terancam Dipolisikan

0
Ketua Ketua Divisi Program dan Hubungan Antar Lembaga Forum Waktawan Lombok Tengah (FWLT), Darwis
Foto : Ketua Ketua Divisi Program dan Hubungan Antar Lembaga Forum Waktawan Lombok Tengah (FWLT), Darwis (MetroNTB/Ist)

Lombok Tengah, MetroNTB.com – Lembaga Forum Waktawan Lombok Tengah (FWLT) berencana akan melaporkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) ke Polres Lombok Tengah.

“Laporan buntut dari larangan peliputan saat debat perdana Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah di D Max Hotel beberapa hari lalu,” ungkap Ketua Ketua Divisi Program dan Hubungan Antar Lembaga Forum Waktawan Lombok Tengah (FWLT), Darwis melalui keterangan tertulis yang diterima MetroNTB.com

Menurutnya, hal ini tidak bisa dibiarkan, apalagi dianggap main-main. Tindakan KPUD Lombok Tengah yang melarang awak media meliput debat, merupakan pelanggaran serius. Tidak sekedar melukai perasaan wartawan, tindakan KPUD Loteng tersebut juga merupakan pidana.

“Insya Allah dalam beberapa hari kedepan kami akan melapork ke Polres Lombok Tengah,” kata Darwis

Dikatakannya, undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) telah menjamin hak setiap wartawan untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkanluaskan informasi.

Dengan Undang-undang tersebut memberikan hak seluas luasnya bagi wartawan melakukan liputan dengan bebas, tanpa ada intimidasi dan pembatasan dari pihak mana pun.

“Pelanggaran Undang-undang Pers dapat diancam dengan pidana kurungan penjara dua tahun dan denda Rp 500 juta,” tutur Darwis

Lagipula, menurutnya debat kemarin bersifat terbuka khususnya bagi awak media. Sehingga sangat disayangkan acara yang seharusnya bisa diketahui oleh masyarakat luas justeru dibatasi oleh KPUD selaku penyelenggara pemilu.

Adapun langkah hukum yang akan diambil tersebut, lanjut Darwis bukan untuk menyerang pribadi komisioner atau KPUD secara kelembagaan. Pihaknya hanya ingin agar semua pihak bisa mengambil pelajaran dari persoalan ini. Dengan harapan kedepan tidak ada lagi pihak-pihak yang mengebiri kebebasan Pers.

” Ini sudah bukan lagi zaman orde baru melainkan reformasi yang menjunjung tinggi kebebasan,” pungkasnya.

Tidak itu saja, pihaknya juga akan bersurat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) agar segera merespon persoalan ini. (*)

Comments

comments