Perhelatan MotoGP, Manfaatnya Harus Dirasakan Masyarakat NTB

0
Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Odo R.M. Manuhutu dalam Rakor Kementerian/Lembaga/Dunia Usaha dan pemerintah daerah dalam percepatan pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Mandalika di Kuta, Kamis 22 Oktober 2020.
Foto : Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Odo R.M. Manuhutu dalam Rakor Kementerian/Lembaga/Dunia Usaha dan pemerintah daerah dalam percepatan pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Mandalika di Kuta, Kamis 22 Oktober 2020 (MetroNTB/Diskominfotik)

Lombok Tengah, MetroNTB.com – Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika dalam pengembangannya harus memberikan manfaat yang konkrit dan dampak yang positif bagi masyarakat NTB.

Demikian ditegaskan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Odo R.M. Manuhutu dalam Rakor Kementerian/Lembaga/Dunia Usaha dan pemerintah daerah dalam percepatan pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Mandalika di Kuta, Kamis 22 Oktober 2020.

Menurutnya, sebagai destinasi pariwisata super prioritas, akan lebih mudah mempromosikan Mandalika terlebih dengan adanya perhelatan MotoGP pada Oktober 2021. Namun demikian, fokus pengembangan pada persiapan perhelatan MotoGP harus tetap menjaga keseimbangan kebutuhan dasar masyarakat.

“Perhelatan MotoGP di Mandalika ini sudah menciptakan demand tersendiri bagi pasar pariwisata. Memanfaatkan kesempatan emas ini untuk pariwisata NTB menjadi tantangan,” ujar Odo.

Odo menegaskan, persiapan penyelenggaraan MotoGP harus lebih baik dari Malaysia dan Thailand termasuk dalam hal akomodasi, amenitas maupun aksesibilitas. Misalnya, kebutuhan air bersih, menurut riset, kawasan wisata membutuhkan sepuluh persen lebih banyak dari lingkungan sekitar.

“Begitu pula dengan sarana hunian pariwisata yang dikelola warga masyarakat, pengendalian sampah, banjir, basic sanity sampai dengan sumber daya manusia,” tegasnya

Ia mengatakan, sumber daya manusia pariwisata khususnya lokal tidak hanya berkualitas dalam keterampilan tertentu namun dapat menguasai beberapa keahlian (multitasking) agar dapat meningkatkan produktifitas untuk penghasilan yang lebih besar.

Odo menekankan, tenaga kerja lokal bukanlah buruh murah tapi tenaga kerja berkualitas sehingga berhak mendapatkan penghasilan tinggi. Dampak ekonomi lainnya misalnya pola yacht atau phinisi di Teluk Awang dan Gili Mas akan lebih bernilai ekonomi ketimbang pola cruise atau kapal pesiar yang kurang memberikan devisa bagi daerah.

“Hal ini karena kebutuhan perjalanan berikut pajak dibayarkan pada negara asal kapal pesiar,” tandasnya

Untuk hunian homestay yang dikelola masyarakat selain berkontribusi untuk ketersediaan okupansi tapi juga harus terdata jelas agar siap dan mudah mengendalikan harga. Usulannya adalah dengan menggunakan aplikasi hunian dan terdaftar berikut harga dan fasilitas.

“Hal lain adalah pembangunan fasilitas kesehatan dan pasar ikan tradisional yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” kata Odo

Terkait isu tanah, Dirjen menyarankan agar proses penyelesaian berintegritas dan tidak merugikan masyarakat.

Senada dengan hal tersebut, Gubernur NTB H Zulkieflimansyah meminta ITDC sebagai stakeholder utama untuk memperhatikan checklist yang dipaparkan Dirjen terutama yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan pengembangan kawasan.

Khusus persiapan MotoGP, Gubernur meminta ITDC segera membuat rundown kerja dan pembagian tugasnya sampai dengan hari H perhelatan MotoGP.

“Semoga apa yang kita inginkan bisa terlaksana tahun depan. Pengembangan super priority destination Mandalika sudah on the right track,” ungkpanya

Khusus persiapan MotoGP, ITDC segera membuatkan agenda kerja apa yang harus dikerjakan oleh Pemda dan stakeholder lain agar bisa menghasilkan sesuatu yang produktif, bahkan untuk hal hal kecil.

“Jangan sampai nanti tenaga yang membantu pembalap yang terjatuh di lintasan malah orang Thailand atau Malaysia,” imbuhnya

Ia juga mengingatkan, event turunan yang kreatif menjelang event besar MotoGP mulai direncanakan.

Dukungan kebijakan oleh pemerintah daerah sebagai kawasan strategis, menekankan Mandalika yang masuk dalam Geopark Rinjani meliputi konservasi, ekonomi, infrastruktur, perizinan, fasilitas dan prasarana.

Terkait akomodasi perhelatan MotoGP, Kadispar NTB, HL Faozal menyebut beberapa skenario dengan data hunian 900 unit homestay, 1200 kamar di kawasan Mandalika, 6500 kamar city hotel, kawasan Senggigi 2800 kamar, Sekotong 580 kamar berikut hotel terapung di Gili Mas.

“Untuk itu, aksesibilitas menjadi penting untuk memangkas jarak tempuh selain penambahan runway bandara sepanjang 3300 meter untuk pesawat berbadan lebar,” tuturnya

Selain itu, beberapa eksekusi investasi dan pembenahan daerah penyangga serta SOP event harus serasa dituntaskan. Beberapa hal lain yang dibahas dalam Rakor adalah persiapan kapasitas dan jaringan listrik dan telekomunikasi serta jaringan sanitasi yang akan dikerjakan mulai tahun depan.

Pada Rakor kerjasama Kementerian/Lembaga/dunia usaha, Pemda dan percepatan DPSP Mandalika, Gubernur didampingi Asisten I, Asisten II Setda Prov NTB, Kepala Bappeda, Kadis PUPR, Kadis Kesehatan, Kadis Pariwisata, Kadis Perhubungan, Kadis Koperasi dan UMKN Provinsi NTB. Hadir juga sejumlah Kepala OPD lingkup Pemda Lombok Tengah dan jajaran Kementerian PUPR. (*)

Comments

comments