PGBT Menjadi Senjata NTB Tangani Stunting dan Gizi Buruk

0
Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalilah didampingi Kepala Dinas Kesehatan NTB saat memberikan sambutan dalam acara Workshop Konsultasi PGBT yang digelar Dinas Kesehatan NTB bekerjasama dengan Unicef dan difasilitasi oleh Sobat NTB, bertempat di Hotel Aston Inn, Mataram, 26 Oktober 2020
Foto : Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalilah didampingi Kepala Dinas Kesehatan NTB saat memberikan sambutan dalam acara Workshop Konsultasi PGBT yang digelar Dinas Kesehatan NTB bekerjasama dengan Unicef dan difasilitasi oleh Sobat NTB, bertempat di Hotel Aston Inn, Mataram, 26 Oktober 2020 (MetroNTB/Diskominfotik)

Mataram, MetroNTB.com – Penanganan Gizi Buruk Terintegrasi (PGBT) menjadi salah satu senjata Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menangani masalah stunting dan gizi buruk. Integrasi yang dimaksud dapat terjalin melalui program unggulan Revitalisasi Posyandu yang melibatkan seluruh pihak.

“Kita ingin penanganan stunting dan gizi buruk ini real terintegrasi. Seluruh pihak yang terintegrasi betul-betul terpadu. Artinya kegiatan satu pihak dengan pihak yang lainnya harus nyambung,” ujar Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalilah saat memberikan sambutan dalam acara Workshop Konsultasi PGBT yang digelar Dinas Kesehatan NTB bekerjasama dengan Unicef dan difasilitasi oleh Sobat NTB, bertempat di Hotel Aston Inn, Mataram, 26 Oktober 2020

Ia menjelaskan, seluruh pihak yang dimaksud meliputi masyarakat, Non Government Organizations (NGO), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota hingga ke Pemerintah Desa yang menjadi unjung tombak penuntasan masalah gizi buruk dan stunting.

Rohmi meyakinkan, bahwa upaya pengentasan gizi buruk dan stunting harus dilakukan gotong royong sebagai satu kesatuan hingga ke pemerintah desa.

“Posyandu keluarga yang ada di hampir seluruh dusun dapat dijadikan wadah untuk menyelesaikan masalah tersebut,” katanya

Selain itu, Rohmi mengingatkan pentingnya ketersediaan sumber data yang akurat agar penanganan dan pencegahan gizi buruk dapat dilakukan tepat sasaran dan hasilnya bisa maksimal.

Provinsi NTB sendiri telah memiliki aplikasi Sistem Informasi Posyandu (SIP) besutan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB.

“Sistem ini tidak saja digunakan sebagai pelaporan rutin administrasi Posyandu, tapi juga akan menjelma sebagai bank data,” terang Rohmi

Menunya mencakup seluruh kebutuhan, lanjutnya baik bagi masyarakat maupun pengambil kebijakan dibidang kesehatan.

“Kita butuh teknologi dan integrasi dengan sebaik-baiknya sehingga penangan gizi buruk dan stunting dapat terpantau dengan baik,” kata Rohmi menambahkan (*)

Comments

comments