PMII Mataram Minta Pemerintah Kaji Ulang Poin Penolakan Omnibus Law

0
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Kota Mataram meminta pemerintah mengkaji ulang poin penolakan omnibus law cipta kerja
Foto : Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Kota Mataram meminta pemerintah mengkaji ulang poin penolakan omnibus law cipta kerja (MetroNTB/Ist)

Mataram, MetroNTB.com – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Kota Mataram meminta pemerintah mengkaji ulang poin penolakan omnibus law cipta kerja.

“Omnibus law cipta kerja ini disahkan tergesa-gesa. Para masyarakat merasa tidak dilibatkan bahkan dirugikan,” kata Ketua Cabang PMII Kota Mataram, Herman Jayadi, kemarin 27 Oktober 2020.

Menurutnya, omnibus law ini harus dibahas bertahun tahun, namun disahkan hanya beberapa bulan oleh DPR. Omnibus law ini penolakan dari buruh mahasiswa aktivis agar undang-undang cipta kerja ini dibahas secara transparansi

“Atas dasar itu, PMII Mataram meminta pemerintah untuk mengkaji ulang poin-poin yang ditolak oleh masyarakat. UU Omnibus law ini harus di kaji ulang. PMII Mataram tidak hanya melakukan kajian namun juga melakukan gerakan,” tegas Herman

Sementara, Majelis Pembina Cabang PMII Kota Mataram Dr Irfan Suriadiata mengatakan bahwa tugas mahasiswa sebagai agen of change harus merespons keberadaan UU Omnibus law.

“Tidak semuanya harus ditolak harus ada poin yang ditolak,” katanya

Dikatakannya, merespons keberadaan Omnibus law, dirinya mendukung, menolak UU ini harus ada pint yang ditolak.

“Omnibus law ini yang mana bisa merugikan masyarakat harus kita tau secara detail, baru kita bisa merekomendasikan mana yang harus ditolak,” kata Direktur Law Office Indonesia Society.

“Mana tempat yang harus diperbaiki dan mana yang harus ditolak,” kata Irfan

UU ini bagus ada ide besarnya, mesti harus melihat secara konferehenshif dan melihat mana yang perlu ditolak tidak seharusnya semuanya ditolak karena omnibus law ini ada sisi positifnya.

“Demonstrasi menolak omnibus law oleh mahasiswa aktivis turun ke jalan tidak merusak fasilitas negara. Demonstrasi itu tetap harus dilakukan untuk menyampaikan pendapat, namun harus tetap menjaga koridor tidak boleh merusak dan anarkis,” kata Irfan menambahkan (red)

Comments

comments