Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf, PKC PMII Bali Nusra Galang Pendapat Tokoh

0
PKC PMII Bali Nusa Tenggara melakukan dialog satu tahun Jokowi- Ma'ruf yang lahir dari kecemasan kemana arah bangsa kedepan dengan hadirnya empat UU yang di anggap sangat kontroversial ini, Selasa 27 Oktober 2020
Foto : PKC PMII Bali Nusa Tenggara melakukan dialog satu tahun Jokowi- Ma'ruf yang lahir dari kecemasan kemana arah bangsa kedepan dengan hadirnya empat UU yang di anggap sangat kontroversial ini, Selasa 27 Oktober 2020 (MetroNTB/Tim)

Mataram, MetroNTB.com – Satu tahun masa kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf dan periode kedua kepemimpinan Jokowi, berbagai masalah di negara ini seakan tidak pernah selesai. Mulai dengan hadirnya berbagai aturan yang di anggap kontroversial, diantaranya RKUHP, RUU KPK, UU Minerba, dan UU Cipta Kerja omnibus Law.

Dari regulasi yang sahkan oleh Jokowi ini menghadirkan gelombang aksi demonstrasi, yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa dan pemuda diseluruh Indonesia

Akibat adanya gejolak yang terjadi di negeri ini gerakan mahasiswa dan pemuda PKC PMII Bali Nusa Tenggara melakukan dialog satu tahun Jokowi- Ma’ruf yang lahir dari kecemasan kemana arah bangsa kedepan dengan hadirnya empat UU yang di anggap sangat kontroversial ini, Selasa 27 Oktober 2020

Ketua PKC PMII Bali Nusra Azis Muslim mengatakan bahwa, satu tahun kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf  penting didiskusikan, dari visi misi dan nawacita Jokowi ini bisa tidak selsai sampai 5 tahun. Bahkan empat undang-undang ini seluruh mahasiswa dan buruh meminta jokowi untuk mundur dari jabatannya.

“Inilah kemudian yang penting kita diskusikan sebagai orang gerakan atau mahasiswa yang sering kita katakan bahwa menjadi agen of control. Tapi kemudian kita tidak tahu isu nasional, isu daerah maupun isu-isu sampai ke kampus,” katanya

“Empat UU kontroversial ini menjadi tolak ukur kinerja Bapak Jokowi dan makruf, ini yang membuat seolah-olah rakyat yang kontroversial,” tambah Aziz

Kadis Sosial Propinsi NTB, H Ahsanul Khalik mengungkapkam angka kemiskinan di NTB menurun. Dari tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia yang awalnya pada urutan ke-15 dari 22 negara. Pada tahun 2019 ini NTB pada angka 5 besar.

Menurutnya proses dalam perlindungan terhadap kesenjangan sosial, kemudan pemberian bantuan sosial, dan berbagai program lainya yang masuk ke pemerintah daerah, itu memang cukup tinggi.

“Contoh di NTB itu kita penduduk miskinnya sampai akhir tahun 2018 ada 14,58%, kemudian pada Maret 2019 kita 13,58%. Kemudian kita naik pada Maret itu tahun 2020 menjadi 13,97%. Salah satu penyebabnya adalah karena COVID-1,” ungkapnya

Ahsanul mengatakan perhatian pemerintah pusat kepada NTB sangat bangus. Setiap tahun itu hampir pada angka 2 triliun bantuan sosial yang masuk di NTB, itu tidak sedikit. Bantuan ini langsung masuk ke kartu kesejahteraan sosial masyarakat, tidak masuk melaui dinas sosial Provinsi maupun kabupaten/kota.

“Di 2020 Ini, saya baru kemarin menghitung 3,4 triliun sudah terdistribusi di NTB. Kenapa naik? karena ketika kami meminta tambahan kouta untuk bantuan pangan non tunai kemudian juga program PHK, kemudian ada program rehabilitasi sosial. Itu kemudian dipenuhi.” ungkapnya.

“Kalo secara nasional di 2020 ini, nilai untuk pembangunan kesejahteraan sosial dalam bentuk bantuan sosial ini hampir 300 Triliun lebih untuk Indonesia. Kita di NTB 3,4 triliun, ini luar biasa. Kita sedang melakukan perbaikan data, kita menunjuk dan menetapkan petugas-petugas pendatan atau operator datan,” katanya

Sekarang pada tingkat Desa, di NTB bulan Agustus kemarin sudah mulai perbaikan data. Dan ini sedang menunggu keputusan Menteri Sosial. Sehingga pada tahun 2020 nanti ada perbaikan data di Nusa Tenggara Barat.

“Sehebat apapun Jokowi-Ma’ruf memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, kalau sudah namanya bantuan sosial maka mesti banyak kekurangan-kekurangannya,” tutu AKA sapaan akrabnya

Dilihat dari masyarakat yang tidak mendapat bantuan, karna banyak masyarakat walaupun dia mampu tapi mau menerima bantuan.

“Perhatian Jokowi ma’ruf pada bidang pembangunan kesejahteraan sosial itu sangat luar biasa termasuk di NTB, tadi yang saya sampaikan setiap tahunnya tidak kurang dari 2 triliun dan 2020 ini sudah 4,3 triliun. Persoalan pada data, ini yang sekarang kita mulai perbaiki, pemerintah Jokowi-Ma’ruf juga memahami persoalan itu. Mulai tahun 2021 nanti diminta untuk melakukan perbaikan data melalui penelitian sosial persoalan,” paparnya.

Pada tahun 2021 direncanakan melakukan perbaikan-perbaikan data sehingga tidak ada lagi masyarakat yang sesungguhnya memiliki hak untuk menerima bantuan itu.

“Kemudian kita di daerah pada masa COVID-19 kita diperintahkan untuk melakukan penyisiran warga masyarakat yang tidak dapat. Membentuk satuan tugas melakukan penyisiran warga masyarakat dalam pembangunan sosial. Saya yakin masyarakat ini, di atas 50% cukup puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi, bicara tentang pembangunan di bidang lainnya dan peran sosial,” tandasnya

Ketua Barisan Jokowi-Ma’ruf NTB Lalu Winengan mengingatkan masyarakat untuk mensyukuri kebijakan Jokowi-Ma’ruf yang diberikan kepada masyarakat NTB

“Masyarakat NTB yang tidak bersyukur kepada pemerintah Jokowi-Ma’ruf itu berarti kufur, zolim,” katanya

“Di NTB kita harus bersyukur karena yang pertama, soal gempa, Presiden kita ini di NTB sudah membuatkan kita dua kali Kepres untuk membantu soal dana gempa. Di NTB ini sudah di luncurkan kurang lebih 5,7 triliun untuk membantu masyarakat NTB. Kita tidak boleh memunafikan apa yang diberikan oleh negara, coba kita lihat bagaimana perhatian pak Jokowi terhadap masyarakat Lombok Tengah terkait pembangunan KEK Mandalika,” ulas Winengan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat NTB Fraksi PPP Moh Akri mengaku sebagai partai pengusung di daerah PPP mengupayakan pengawasan atas program Jokowi-Ma’ruf.

“Saya kira, saya juga sebagai partai pengusung Jokowi di daerah, tentu kami juga kedepankan cek and balen,” katanya

DPR provinsi tentu juga mengatur dalam hak bageting, hak pengawasan dan hak legislasi di DPRD Provinsi.
Kemarin DPRD mengawasi kebijakan-kebijakan yang ada di daerah, kemarin waktu COVId-19.

“Kami DPRD sudah menganggarkan sekitar 926 Miliar untuk penanggulangan COVID-19 dan kesejahteraan sosial. 300 miliar itu kita anggarkan untuk kesenjangan ekonomi stimulan, 300 miliar untuk alat kesehatan, 326 miliar untuk JPS,” terang Akri

“Itu yang kami lakukan yang memang program itu sesuai dengan pusat, pemerintahan Jokowi sekarang ini memperkuat UMKM, karena satu-satunya harapan hidup masyarakat Indonesia saat ini adalah UMKM, karna UMKMlah yang mampu bertahan di situasi pandemi saat ini,” kata Akri menambahkan (red)

Comments

comments