NTB Membedah Omnibus Law Bersama Seluruh Elemen Masyarakat

0
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat membedah Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus Law) bersama seluruh elemen masyarakat, baik tokoh masyarakat, tokoh agama, serikat pekerja, mahasiswa, dan masyarakat umum, bertempat di Gedung Graha Bakti Praja, Kamis 15 Oktober 2020.
Foto : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat membedah Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus Law) bersama seluruh elemen masyarakat, baik tokoh masyarakat, tokoh agama, serikat pekerja, mahasiswa, dan masyarakat umum, bertempat di Gedung Graha Bakti Praja, Kamis 15 Oktober 2020 (MetroNTB/Hms)

Mataram, MetroNTB.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat membedah Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus Law) bersama seluruh elemen masyarakat, baik tokoh masyarakat, tokoh agama, serikat pekerja, mahasiswa, dan masyarakat umum, bertempat di Gedung Graha Bakti Praja, Kamis 15 Oktober 2020.

Gubernur NTB H Zulkieflimanysah mengungkapkan, curah pendapat ini digelar untuk mendapatkan kejernihan pikiran terkait Omnibus Law. Dengan mengundang berbagai elemen masyarakat beserta pakar hukum diharapkan semua pihak mendapatkan kajian yang lebih baik.

“Karena itu kita mengumpulkan lebih banyak tokoh agar unjuk rasa kita bukan lagi emosional tapi dengan kajian yang lebih baik. Mudah-mudahan pendapat kita ada bobotnya berdasarkan kejernihan pikiran,” ujarnya

Kegiatan ini juga digelar untuk memenuhi janji Gubernur sebelumnya saat menerima tuntutan massa aksi dari mahasiswa juga serikat buruh dan berjanji akan berdiskusi serta menjembatani aspirasi semua elemen.

“Aspirasi yang sudah disampaikan akan disatukan dan akan dikirim langsung ke pemerintah pusat,” kata Zulkieflimanysah

Ia menjelaskan, disahkannya Omnibus Law ini merupakan salah satu ikhtiar pemerintah Indonesia untuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarkat.

“Dengan mempermudah investor masuk ke Indonesia, namun dibarengi dengan perlindungan terhadap pekerja yang ketat,” tuturnya

Karena itu, Presiden Joko Widodo menyederhanakan peraturan menjadi Omnibus Law agar urusan perizinan usaha tak lagi berbelit-belit dan rawan korupsi hingga pungli.

“Pemerintah sangat terbuka dengan masukan masyarakat. Jadi setiap aspirasi masyarakat akan dipertimbangkan untuk membuat pemerintah menjadi lebih baik lagi,” jelasnya.

Senada, Sekda NTB Lalu Gita Ariadi, berharap melalui curah pendapat dengan berbagai elemen ini bisa membuat pemahaman masyarakat NTB terkait UU Ciptaker menjadi lebih baik lagi.

“Kita harus mengkaji ini bersama-sama dengan OPD terkait dan waktunya mulai senin depan hingga kamis paling lambat,” katanya (*)

Comments

comments