Bawaslu Loteng Temukan 36 Pelanggaran Kampanye

0
Kordinator Devisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Lombok Tengah, Lalu Faozan Hadi
Foto : Kordinator Devisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Lombok Tengah, Lalu Faozan Hadi (MetroNTB/Zan)

Lombok Tengah,MetroNTB.com- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Tengah mencatat banyak pelanggaran yang terjadi selama masa kampanye berlangsung.

“Hingga hari ke-17 tahapan kampanye sejak ditetapkan tanggal 26 September, metode kampanye tatap muka paling diminati oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah,” ungkap Kordinator Devisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Lombok Tengah, Lalu Faozan Hadi

Ia menjelaskan dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, dari 77 kegiatan kampanye yang terawasi secara langsung terdapat sebanyak 75 kegiatan kampanye tatap muka, dan 2 kegiatan merupakan metode bentuk lainnya.

“Dari kegiatan kampanye yang sudah diawasi, terdapat 36 kasus pelanggaran yang ditemukan,” ungkap Faozan

“Pelanggaran yang paling dominan dilakukan adalah tidak adanya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kampanye,” lanjutnya

Dikatannya, masih terdapat pasangan calon yang sejak hari pertama tertib mengurus STTP untuk setiap kegiatan kampanyenya

“Namun sebagian besar pasangan calon tidak dapat menunjukkan STTP ketika jajaran Bawaslu meminta STTP,” imbuhnya

Selain soal STTP, terdapat pula pelanggaran yang cukup marak, antara lain melakukan kampanye di tempat yang dilarang untuk melakukan kampanye

“Ditemukan pasangan calon yang melakukan kampanye ditempat ibadah dan tempat pendidikan,” tutur Faozan

Pihaknya mengaku menemukan kegiatan kampanye yang diselipkan pada kegiatan-kegiatan keagamaan seperti pengajian, pembacaan wirid, dan lain-lain

“Adapun dugaan pelanggaran di media sosial di antaranya, ASN yang ikut berkampanye dan mengkampanyekan calon bupati dan wakil bupati Lombok Tengah,” cetusnya

Tidak hanya itu, namun kampanye diluar jadwalpun marak terjadi seperti, pemasangan iklan kampanye berupa gambar dan pemberitaan dengan pemblokiran sekmen berdasarkan jadwal yang sudah diatur dalam PKPU No 5 Tahun 2020

Sesuai tahapan, program dan jadwal yang diatur dalam PKPU No 5 Tahun 2020 dari tanggal 22 November S/d tanggal 5 Desember 2020, sebelum dan setelah tanggal tersebut tidak diperbolehkan

Terhadap dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu Lombok Tengah telah menindak lanjutinya sesuai dengan prosedur terhadap bentuk pelanggaran

“Di antaranya adalah, penyampaian surat peringatan, pembubaran kegiatan kampanye dengan melibatkan kepolisian dan Satpol PP serta menyampaikan ke Kepolisian jika ada dugaan tindak pidana,” kata Faozan menambahkan (Zan/Mn)

Comments

comments