KOMPAS Minta Pemda Loteng Tegur ASN yang Diduga Terlibat Politik Praktis

0
Koalisi Mahasiswa Pemuda dan masyarakat (KOMPAS) NTB melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Lombok Tengah untuk menuntut Bupati Lombok Tengah dan Sekretaris Daerah untuk mengeluarkan surat teguran secara tertulis kepada ASN yang diduga terlibat dalam politik praktis dalam Pilkada Lombok Tengah, Rabu 14 Oktober 2020.
Foto : Koalisi Mahasiswa Pemuda dan masyarakat (KOMPAS) NTB melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Lombok Tengah untuk menuntut Bupati Lombok Tengah dan Sekretaris Daerah untuk mengeluarkan surat teguran secara tertulis kepada ASN yang diduga terlibat dalam politik praktis dalam Pilkada Lombok Tengah, Rabu 14 Oktober 2020 (MetroNTB/Zan)

Lombok Tengah, MetroNTB.com – Koalisi Mahasiswa Pemuda dan masyarakat (KOMPAS) NTB melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Lombok Tengah untuk menuntut Bupati Lombok Tengah dan Sekretaris Daerah untuk mengeluarkan surat teguran secara tertulis kepada ASN yang diduga terlibat dalam politik praktis dalam Pilkada Lombok Tengah, Rabu 14 Oktober 2020.

Aksi unjuk rasa merupakan buntut dari pose emoat jari dari beberapa ASN Kabupaten Lombok Tengah yang sedang ditangani oleh Bawaslu.

“Kami duga banyak ASN yang melakukan politik praktis dalam Pilkada. Kami menilai telah mencontohkan sesuatu yang buruk kepada kami selaku rakyat,” ungkap Korlap aksi Saidin

Pihaknya meminta Sekda menegur ASN yang terlibat politik. Menurutnya ASN yang terlibat dalam politik praktis telah melanggar undang-undang

“Undang-Undang sudah jelas melarang ASN terlibat dalam politik praktis,” tegas Saidin

Sementara, Kordum aksi Saddam Husen mengatakan, jika tidak ada langkah tegas dari Pemda terkait ASN yang terlibat politik praktis ini, maka pihaknya akan menggelar aksi yang lebih besar lagi.

“Kami bisa saja berbuat yang tidak-tidak jika tidak ada langkah tegas dari Pemda,” katanya

Ia mengaku kecewa karena tidak ditemui oleh Bupati ataupun Sekda karena Sudah jauh-hari hari melayangkan surat pemberitahuan.

“Jika Bupati Lombok Tengah tidak menemui kami maka patut kami curigai bahwa Bupati ataupun Sekda melindungi ASN yang terlibat politik praktis,” tudingnya

Menanggapi tuntutan massa aksi, Kepala Bidang Pembinaan, Perlindungan dan Pensiun BKPP H Awaluddin yang menemui masa aksi menyatakan, pihaknya sudah bersurat ke semua dinas pada awal September di awal pendaftaran calon.

“Sebelumnya sudah ada laporan ke KSN terkait netralitas ini dan
saat ini hanya 1 rekomendasi dari KSN,” ungkapnya

“Tidak adanya koordinasi terkait laporan ini. Kalau ada yang disampaikan Bawaslu pasti jelas tindakan kami,” katanya menambahkan (Zan/Mn)

Comments

comments