Siaran Digital Dinilai Lebih Berkualitas & Hidupkan Demokratisasi Penyiaran

0
Ketua Komisi I DPR RI Meutia Hafid saat membuka sosialisasi dan publikasi yang diinisiasi KPI Pusat bertajuk 'Menjaga Indonesia dan Perbatasan Melalui Penyiaran Digital,' di hotel DMax di Praya Lombok Tengah, Minggu 11 Oktober 2020.
Foto : Ketua Komisi I DPR RI Meutia Hafid saat membuka sosialisasi dan publikasi yang diinisiasi KPI Pusat bertajuk 'Menjaga Indonesia dan Perbatasan Melalui Penyiaran Digital,' di hotel DMax di Praya Lombok Tengah, Minggu 11 Oktober 2020 (MetroNTB/Hms)

Lombok Tengah, MetroNTB.com- Ketua Komisi I DPR RI Meutia Hafid menilai perubahan siaran analog ke siaran digital akan memiliki banyak manfaat dan lebih menguntungkan. Selain mampu menyajikan konten informasi yang lebih beragam dan berkualitas, sebagai bagian dari pemenuhan atas hak masyarakat untuk tahu.

“Siaran digital akan menghidupkan ruang demokrasi dalam dunia penyiaran,” ungkapnya saat membuka sosialisasi dan publikasi yang diinisiasi KPI Pusat bertajuk ‘Menjaga Indonesia dan Perbatasan Melalui Penyiaran Digital,’ di hotel DMax di Praya Lombok Tengah, Minggu 11 Oktober 2020.

Menurutnya, konten yang disajikan, tidak hanya informasi nasional, tapi juga konten-konten lokal yang menginspirasi kemajuan indonesia.

“Demikian juga dengan digitalisasi, akan lebih banyak masyarakat yang bisa ikut terlibat dalam dunia usaha penyiaran. Sehingga tidak hanya dikuasai oleh pengusaha media tertentu saja,” kata Meutia

Ia menjelaskan analog swiff off (ASO) atau siaran digital, yang akan diberlakukan tahun 2022 mendatang, akan memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat.

“Disamping lebih efisien dari sisi teknologi dan lebih menjamin secara kualitas informasi dan mendorong demokratisasi pola penyiaran,” kata dia

Selain itu, tambah Meutia dapat mengatasi persoalan blank spot. Karena ada keharusan bagi pemerintah untuk membantu site of the box untuk masyarakat bisa mengakses siaran digital.

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Agung Suprio mengatakan, di tahun 2022 sebagai ambang akhir penyiaran analog secara nasional di tanah air. Karena itu, masyarakat diharap mulai membiasakan diri dengan siaran digital.

“Dari sisi manfaat, pola siaran digital ini jauh lebih baik ketimbang siaran analog seperti saat ini,” katanya

Menurutnya, digitalisasi penyiaran, merupakan suatu keniscayaan. Ini karena sistem tersebut sudah digunakan hampir di seluruh negara di dunia.

“Sementara di ASEAN, hanya Indonesia dan Timor Leste yang belum melakukan transformasi sistem teknologi digital ini secara penuh,” kata Agung

Indonesia, lanjutnya, telah menggunakan pola penyiaran analog hampir 60 tahun lebih. Padahal jika dibanding negara di kawasan Asia Tenggara, Indonesia merupakan pionir yang akan melaksanakan sistem siaran digital lebih awal.

“Bahkan, Thailand menjadikan Indonesia sebagai contoh persiapan digital justru sudah lebih dulu melaksanakannya,” cetusnya

Lewat sistem penyiaran digital, kata Agung masyarakat akan lebih mudah menangkap siaran televisi dimana saja berada. Kualitas gambar dan suara yang diterima juga lebih jernih dan sangat jelas.

“Sistem siaran ini sekaligus menyudahi persoalan blank spot di tanah air,” ungkapnya

Kelebihan lain dari digitalisasi penyiaran ini membuat pemerataan layanan informasi publik. Masyarakat Indonesia yang berada di wilayah terdepan dan perbatasan juga bisa denga mudah menikmati siaran.

“Bahkan masyarakat Indonesia yang berada di pelosok terpencil dan pedalaman sekalipun bisa menikmati siaran ini,” ucapnya.

Baginya, ada misi demokratisasi penyiaran dengan pola digital. Manfaat ini terutama dirasakan dalam berbangsa dan bernegara serta menangkal siaran asing yang kerap kali meluber di wilayah perbatasan.

Sedianya pola penyiaran digital ini sudah dilaksanakan secara bertahap. Pada 2017, KPI bekerjasama dengan Kemeny Kominfo secara resmi meluncurkan siaran perdana TV digital di wilayah perbatasan. Peluncuran ini dilaksanakan di Nunukan, Kalimantan Utara. Siaran itu juga dilakukan di Batam dan Jayapura.

Dalam diskusi itu, Agung menegaskan, sosialisasi dan publikasi digital yang diinisiasi KpI bekerjasama dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI). Kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka dengan mengedepankan protokol kesehatan yang ketat. (*)

Comments

comments