PMII Tolak UU Omnibus Law, DPRD Loteng Surati Presiden

0
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Kabupaten Lombok Tengah menggelar aksi penolakan pengesahan UU Omnibuslaw di depan gedung DPRD Lombok Tengah, Jum'at 09 Oktober 2020.
Foto : Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Kabupaten Lombok Tengah menggelar aksi penolakan pengesahan UU Omnibuslaw di depan gedung DPRD Lombok Tengah, Jum'at 09 Oktober 2020 (MetroNTB/Zan)

Lombok Tengah, MetroNTB.com Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Kabupaten Lombok Tengah menggelar aksi penolakan pengesahan UU Omnibuslaw di depan gedung DPRD Lombok Tengah, Jum’at 09 Oktober 2020.

Dalam aksi tersebut, PMII melakukan shalat jenazah dan aksi bakar keranda mayat di sebagai bentuk penolakan terhadap UU Omnibus law.

“Kami aksi bakar keranda dan shalat jenazah sebagai bentuk penolakan. Ini merupakan simbol matinya hati nurani DPR di Indonesia,” ungkap Korlap Aksi Erwin Hadi

PMII menilai UU Omnibus Law hanya menguntungkan investor dan pihak asing, akan tetapi tidak berpihak kepada para buruh dan rakyat Indonesia

Sementara, Ketua Cabang PMII Lombok Tengah Siti Faridha menegaskan, PMII menolak secara tegas atas disahkannya UU Omnibus Law.

Ia menganggap dengan disahkannya UU Omnibus Law ini, DPR telah mefasilitiasi para investor untuk sebebas-bebasnya berkeliaran dan mencekik rakyat.

“Kami sebagai rakyat sangat kecewa dengan keputusan para wakil rakyat. Keputusannya tidak berpihak kepada rakyat. Kami minta DPRD Lombok Tengah ikut menolak disahkannya UU Omnibuslaw ini,” tegasnya

Menanggapi Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah Muhammad Tauhid berjanji akan menindaklanjuti tuntutan PMII.

“Kami tindaklanjuti. Berikan kami kesempatan untuk menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan masyarakat,” kata Tauhid

Ia mengakui bahwa pihaknya belum membaca UUD Omnubus Law tersebut “Belum kami baca dan pahami secara utuh,” katanya

Tauhid untuk segera memerintahkan Sekertaris Dewan untuk membuat surat kepada Presiden RI untuk segera membatalkan pengesahan UU Omnibus Law ini

“Saya perintahkan Sekwan untuk membuat surat kepada Presiden untuk meminta membatalkan UU Omnibus Law ini,” kata Tauhid menambahkan (Zan/Mn)

Comments

comments