Pemprov NTB Sambut Baik Komnas HAM Terlibat Selesaikan Lahan Sirkuit

0
Gubernur NTB Zulkieflimansyah bersama unsur Forkompinda dan pihak PT. ITDC saat menggelar rapat dengan Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur NTB, Rabu 30 September 2020
Foto : Gubernur NTB Zulkieflimansyah bersama unsur Forkompinda dan pihak PT. ITDC saat menggelar rapat dengan Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur NTB, Rabu 30 September 2020 (MetroNTB/Hms)

Mataram, MetroNTB.com – Pemerintah Provinsi NTB menyambut baik keberadaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam menuntaskan masalah lahan di Sirkuit Mandalika.

Demikian disampaikan Gubernur NTB
Zulkieflimansyah bersama unsur Forkompinda dan pihak PT. ITDC
saat menggelar rapat dengan Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur NTB, Rabu 30 September 2020, yang dihadiri langsung oleh pihak ITDC.

Ia berharap, kehadiran Komnas HAM akan membantu menuntaskan masalah agar persoalan sengketa lahan ini tidak menimbulkan kegaduhan.

“Hal ini sesuai pesan dari Presiden, agar masalah selesai tapi tidak ada kegaduhan,” kata Zulkieflimanysah

Untuk itu, ia juga berharap Komnas HAM akan menjadi kanal, sehingga aspirasi dan pengaduan masyarakat dapat segera diselesaikan secara bersama-sama.

“Komnas HAM akan fokus menyelesaikan sengketa lahan Mandalika di NTB hingga tuntas,” kata Zulkieflimansyah

Sementara, Kapolda Kajati dan Ketua Pengadilan Tinggi NTB menilai, kehadiran Komnas HAM dalam penuntasan masalah lahan di Mandalika sangat penting.

“Komnas HAM bisa melakukan review terhadap masalah tersebut,” kata Kapolda Irjen Pol M Iqbal

Untuk mendukung hal tersebut, pihak kepolisian akan membantu Komnas HAM semaksimal mungkin. Selain itu Kapolda juga meminta agar pihak ITDC dapat bekerjasama dengan baik, sehingga masalah ini bisa cepat diselesaikan.

“Proyek strategis nasional Sirkuit MotoGP Mandalika harus jalan, namun kita harus menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat sesuai ketentuan dan alas hak yang dimililiki,” kata Iqbal menambahkan (*)

Comments

comments