IBS Consulting : Prepopulated SPT Masa PPN Per 1 Oktober, Wajib pajak Harus Berbenah

0

CEO IBS Consulting Mataram Ida Bagus Suadmaya, SE, BKP

Artikel, MetroNTB.com – Direktorat Jenderal Pajak terus berinovasi dalam pelayanan kepada wajib pajak dengan terus mengembangkan pelayanan secara elektronik (online) dengan tujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan memberikan pelayanan yang lebih baik.

Setelah mengimplementasikan e-filling (pelaporan secara online), e-bupot (elektronik bukti potong) dan e-objection (elektronik pengajuan permohonan keberatan), per 1 Oktober akan dirilis peremajaan aplikasi e-faktur berupa e-faktur 3.0 yang menggantikan e-faktur 2.2. E-faktur 3.0 sudah melalui serangkaian ujicoba dari bulan Febuari, Juni dan Agustus di perwakilan PKP di beberapa KPP sehingga sudah siap menerapkan secara nasional.

Apa itu prepopulated SPT Masa PPN ?

Peremajaan e-faktur 3.0  berupa prepopulated SPT Masa PPN yakni  Pelaporan secara prepopulated melalui e-faktur Web Based dimana seluruh data Faktur PK, PM, dokumen Lain yang telah diupload akan tersedia otomatis saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Peremajaan ini dilatarbelakangi oleh beberapa kondisi dan  kendala dalam penerapan e-faktur seri 2.2 sebelumnya :

Validasi PIB : Masih banyak ditemukan kesalahan pengisian ntpn pada inputan aplikasi e-Faktur

Validasi Faktur pajak masukan : PKP diharuskan melakukan input secara manual, semakin banyak beredar aplikasi QR Scanner e-Faktur yang tidak resmi dan berisiko bagi PKP serta koreksi salah pengkreditan karena lawan transaksi melakukan perubahan data Faktur

Lapor SPT :  Pelaporan masih dilakukan pada aplikasi tersendiri  dan untuk data Faktur dalam jumlah besar dan dalam 1 Database dalam proses posting SPT membutuhkan waktu yang relatif lama

Tujuan & Manfaat  prepopulated SPT Masa PPN ?

Peremajaan e-faktur seri 3.0 memiliki beberapa tujuan :

Mengeliminasi kerugian wajib pajak dalam pelaksanaan hak pengkreditan Faktur Pajak Masukan

Membantu wajib pajak dalam mengisi SPT Masa PPN secara lengkap, benar dan jelas khususnya form 1111 B1 untuk dokumen PIB dan 1111 B2 untuk Pajak Masukan

Pembuatan faktur dan pelaporan SPT masa PPN terhubung dalam satu layanan web based di DJP online

Dengan demikian banyak kemudahan dan manfaat yang akan dirasakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan khusus SPT Masa PPN , yakni :

Prepopulated Pajak Masukan : Tidak perlu input manual  faktur pajak masukan , Tidak perlu aplikasi QR Code scanner khusus, Data e-Faktur Pajak Masukan atas NPWP PKP tersedia by sistem dan Masa Pengkreditan tersedia untuk dipilih sesuai ketentuan pengkreditan Pajak Masukan

Prepopulated Pemberitahuan Impor Barang (PIB) : No More Key in, tidak ada lagi kesalahan input NTPN, Data PIB atas NPWP PKP tersedia by sistem DJP-DJBC dan Masa Pengkreditan tersedia untuk dipilih sesuai ketentuan pengkreditan

Hal ini akan meringankan beban administrasi wajib pajak, peningkatan akurasi  dan percepatan dalam pelaporan SPT Masa PPN.

Apa yang perlu  dibenahi Wajib Pajak ?

Dengan penerapan prepopulated SPT masa PPN hendaknya wajib pajak berbenah agar kemudahan dari peremajaan e-faktur 3.0 ini dapat dimanfaatkan secara maksimal bukan sebaliknya wajib pajak kesulitan mengikuti kecepatan/otomatisasi tersebut sehingga malah menimbulkan potensi pajak yang lebih besar.  Berikut ada beberapa kondisi yang harus disiapkan wajib pajak :

Pembenahan Administrasi Pembelian Barang

Wajib pajak harus melakukan pembenahan administrasi pembelian dengan menciptakan administrasi pembelian yang lebih cepat dan akurat karena wajib pajak akan disajikan otomatis data Pajak Masukan di e-faktur sehingga untuk mengakui sebagai pajak masukan harus melakukan crosscek dengan data internal apakah benar transaksi tersebut atau ada kesalahan dari lawan transaksi, tanpa administrasi pembelian yang baik akan kesulitan dalam memvalidasi Pajak Masukan tersebut.

Salah satu caranya yakni dengan menambahkan tools konektor invoice pembelian di sistem internal wajib pajak dengan faktur pajak sehingga identifikasi transaksi pembelian lebih mudah dimonitor dan jika ada kesalahan penerbitan faktur pajak atau faktur pajak yang nyasar akan dengan mudah dapat terdeteksi. Kasus kesalahan penerbitan faktu pajak masukan yang sering terjadi disebabkan oleh human error dari lawan transaksi berupa salah input NPWP pihak lain atau bisa juga karena unsur kesengajaan mengalihkan transaksi dengan motif tertentu yang ujungnya sangat merugikan wajib pajak.

Sinkronisasi faktur pajak dengan lawan transaksi

Untuk menghindari terjadinya kesalahan pencatatan pembelian baik itu terkait kesalahan harga, potongan harga, program promosi, bonus , retur pembelian atau pembatalan faktur sebaiknya dilakukan konfirmasi rutin ke lawan transaksi antara kesesuaian PO-Invoice-Faktur Pajak sehingga jika terjadi selisih bisa segera dilakukan penerbitan Faktur Pajak pengganti atau pembatalan faktur pajak.

Perbaikan mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan

Kesulitan yang selama ini dialami wajib pajak dalam pelaporan  SPT Masa PPN khususnya dalam pekreditan Pajak masukan yakni pihak lawan transaksi terlambat memberikan  faktur pajak, salah menerbitkan faktur pajak, memberikan faktur pajak yang sudah kedaluarsa , kebijakan lawan transaksi memberikan faktur pajak jika transaksi sudah lunas dan masih banyak kendala faktur pajak yang berdampak mengurangi hak wajib pajak dalam pengkreditan pajak masukan.

Dengan prepopulated pajak masukan maka kesulitan tersebut akan hilang  dengan penyajian otomatis di e-faktur. wajib pajak tinggal memilih masa pajak pengkreditannya saja, pertanyaan yang muncul : apakah perlu menunda pengkreditan pajak masukan meskipun secara aturan bisa dikreditkan 3 bulan sejak penerbitan faktur pajak?.

Pajak masukan merupakan kredit pajak masukan (deposit pajak) , dengan prepopulated Pajak Masukan langkah yang lebih baik adalah mengkreditkan faktur pajak sesuai masa pajak transaksi karena kalau pun terjadi lebih bayar masa tersebut ada mekanisme kompensasi ke bulan berikutnya yang bisa dilakukan. Hal ini akan memudahkan dalam administrasi pajak masukan di sistem internal dan sinkronisasi dengan pajak masukan di e-faktur.

Equalisasi PPN Masukan/PIB

Wajib pajak hendaknya memiliki mekanisme kontrol internal untuk menjembatani pengakuan pajak masukan di e-faktur dengan pengakuan pembelian di sistem pelaporan internal, yakni dengan mekanisme equalisasi PPN masukan.  Equalisasi merupakan kegiatan membuat rekonsiliasi antara pengakuan pajak masukan / pembelian di laporan keuangan dengan pengakuan pembelian / pajak masukan di e-faktur, hal ini dapat mempermudah wajib pajak dalam mempersiapkan SPT Tahunan dan juga sebagai kertas kerja dalam pemeriksaaan pajak.

Siapkan diri menerima klarifikasi dan pemeriksaan pajak

Dengan prepopulated PPN maka DJP sudah memiliki 75% gambaran  untuk proses mirroring SPT Tahunan Wajib pajak yakni laba kotor dari wajib pajak ( Penjualan dan HPP sudah bisa tercapture di e-faktur 3.0) dengan analisa benchmarking maupun analisa tren wajib pajak sendiri, biaya pegawai/ non pegawai & jasa tenaga ahli sudah terekam di e-spt PPh21, pendapatan diluar usaha & biaya sudah terekam di e-bupot, serta dukungan data dari IDLP (informasi, data, laporan & pengaduan).

Akhirnya pihak DJP akan mendapatkan banyak data/informasi untuk amunisi mengejar kepatuhan wajib pajak, hal ini harus disadari wajib pajak dengan merubah paradigma dalam pengelolaan transaksi usaha dan mekanisme pengelolaan pajaknya sehingga selalu siap jika dilakukan klarifikasi dan tidak takut menghadapi pemeriksaan pajak.

Modernisasi Pembukuan

Inovasi pelayanan DJP dengan mengoptimalkan perkembangan Teknologi Informasi akan mempermudah dan memperbanyak memperoleh basis data untuk menguji kepatuhan wajib pajak, sudah selayaknya diimbangi kesiapan wajib pajak dengan memodernisasi sistem pembukuannya.

Laporan Keuangan sebagai produk dari pembukuan merupakan dasar dalam perhitungan potensi-potensi wajib pajak, kesalahan pembukuan dan memperlakukan transaksi bisa berdampak pada potensi pajak yang lebih besar atau menanggung pajak yang tidak seharusnya.

Pilihan modernisasi pembukuan sudah menjadi keharusan bagi wajib pajak untuk meminimalkan potensi resiko pajak dan juga kondisi persaingan yang kian dinamis memerlukan keputusan yang lebih cepat dan akurat.

Pembukuan modern memiliki beberapa keunggulan dari realtime transaksi, bisa diakses dan dimonitor dimana saja, menghemat sumber daya dan lebih efisien dalam proses pembukuan serta lebih siap menghadapi pemeriksaan pajak karena didukung pengarsipan bukti transaksi dalam sistem.

Ini juga sejalan dengan berakhirnya pemanfaatan tarif pajak UMKM 0,5% di tahun 2020 bagi wajib pajak badan berbentuk PT dan harus bermigrasi ke tarif umum pph badan di tahun 2021 yang tentunya pembukuan yang baik menjadi keharusan bagi wajib pajak.

Perbaikan Manajemen Restitusi PPN

Dengan perbaikan manajemen perpajakan dan pembukuan wajib pajak dari poin 1 sd poin 6 , wajib pajak yang memiliki hak restitusi seperti wajib pajak yang bergerak dibidang jasa konstruksi, pengadaan barang/ jasa ke instansi pemerintah, ekspor dan lainnya akan sangat terbantu dengan prepopulated pajak masukan karena pembuktian restitusi pajak masukan semakin mudah.

Yang perlu dilakukan adalah perbaikan menajemen restitusi dari perencanaan , pengelolaan transaksi , kontrol alur data/dokumen/pelaporan dari pembelian sd penjualan dan tax review sehingga fasilitas kemudahan dan percepatan restitusi bisa dimanfaatkan untuk menambah casflow perusahaan dalam mengembangkan usaha.

Dari pemaparan diatas, berbagai manfaat dalam peremajaan e-faktur 3.0 harus menjadi momentum wajib pajak untuk membenahi administrasi pajak dan pembukuan sehingga pajak bukan lagi menjadi beban tambahan dalam menjalankan usaha tetapi sebaliknya pajak berubah menjadi indikator kemajuan usaha.

Jika ingin mendapatkan update kebijakan dan diskusi pajak serta rencana webinar prepopulated SPT Masa PPN bisa bergabung di IBS Funtax di goole classroom kode : i2vys3s , email ke ibs.taxconsulting.com , follow IG ibstaxconsulting atau bisa via whatsapp : 087860167557 (*)

Comments

comments