NTB Miliki Samsat Perizinan Kapal Perikanan Pertama di Indonesia

0
Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi saat meluncurkan Program Pelayanan Samsat Perizinan Kapal Perikanan di Kantor Pelabuhan Perikanan Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Jum’at 18 September 2020
Foto : Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi saat meluncurkan Program Pelayanan Samsat Perizinan Kapal Perikanan di Kantor Pelabuhan Perikanan Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Jum’at 18 September 2020 (MetroNTB/Hms)

Lombok Timur, MetroNTB.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) No 24 Tahun 2020 tentang Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Perizinan Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan pertama di Indonesia.

“Samsat ini pertama di Indonesia. Alhamdulillah ini menjadi energi positif yang datang dari NTB,” ujar Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi saat meluncurkan Program Pelayanan Samsat Perizinan Kapal Perikanan di Kantor Pelabuhan Perikanan Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Jum’at 18 September 2020.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berharap kualitas Samsat Perizinan Kapal Perikanan harus terus ditingkatkan. Berbicara pelayanan dalam bidang apapun, tujuannya adalah memudahkan, mendekatkan dan membuat nyaman seluruh masyarakat yang dilayani.

“Mari kita jaga laut kita, kita jaga masyarakat dan dorong perekonomian nelayan menuju kesejahteraan,” ajak Rohmi

Ia berharap, inovasi tersebut tidak boleh terhenti sampai di sini. Dengan adanya Samsat Perizinan Kapal Perikanan ini membuat seluruh nelayan merasa aman dalam menjalankan seluruh aktifitas usahanya.

“Laut kita begitu kaya, kekayaan laut ini harus dibarengi dengan menjaga habitat yang ada di dalamnya,” katanya

Samsat Perizinan Kapal Perikanan ini terus diperluas di Provinsi NTB, tidak hanya di Lombok. Di Sumbawa hingga Bima harus ada Samsat ini sehingga NTB mempu memberikan contoh baik untuk daerah lainnya di Indonesia.

Ditegaskannya, tidak hanya kualitas, pelayanannya juga harus cepat, serta tidak menyulitkan nelayan. Jangan sampai, waktu dihabiskan untuk mengurus perizinan, tapi nelayan harus meninggalkan pekerjaannya untuk memberikan keluarganya nafkah.

“Selain kualitas, pelayanannya harus cepat, kita permudah nelayan yang telah berniat baik membuat perizinan tersebut,” tegas Rohmi

Karena menurutnya, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 4 (poin l). Pelayanan publik harus berazaskan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

“Pada kenyataannya, pelayanan publik pada perizinan kapal perikanan yang menjadi kewenangan daerah masih belum memenuhi azas tersebut,” tuturnya

Mengingat proses perizinan masih membutuhkan waktu lama, proses yang tidak sederhana dan multisektor, serta relatif jauh (aksesibilitas) dari keterjangkauan masyarakat yang ingin memanfaatkan perizinan kapal perikanan, khususnya nelayan kecil.

“Karena alasan tersebut maka lahirlah Samsat Perizinan Kapal Perikanan untuk memudahkan nelayan. Seluruh pelayanan yang ada, harus tetap mengedepankan kepentingan masyarakat,” kata Rohmi (*)

Comments

comments